TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Intilejen Negara Marciano Norman meminta Markas Besar TNI mengungkap dan menangkap pembocor dan penyebar dokumen Dewan Kehormatan Perwira. Dokumen tersebut berisi rekomendasi pemecatan Prabowo Subianto sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada 1998.

"Dokumen-dokumen itu tak boleh bocor pada mereka yang tak berkepentingan," kata Marciano di Istana Negara, Senin, 9 Juni 2014.

Ia menyatakan TNI harus melakukan evaluasi atas bocornya dokumen rahasia tersebut. Keberadaan dokumen DKP, menurut Marciano, adalah tanggung jawab penuh Markas Besar TNI. "Semua harus dievaluasi. Dokumen seperti itu tak boleh keluar," kata Marciano.

Ia enggan membahas isi dokumen DKP itu. Ia menilai semua dokumen DKP bersifat rahasia dan tak boleh keluar dari tempat penyimpanan secara sembarangan. Apalagi dokumen tersebut tersebar luas ke pihak yang tak semestinya memperoleh akses.

Marciano enggan menanggapi bocornya dokumen pemecatan Prabowo sebagai bagian dari dinamika politik menjelang pemilihan umum presiden. Isu pemecatan Prabowo dari TNI, menurut dia, adalah isu lama yang terus kembali muncul. "Saya tak mau komentar."

Dokumen DKP menyebutkan Prabowo “diberhentikan” dari TNI, bukan “diberhentikan dengan hormat”. Tim pemenangan Prabowo-Hatta menampik dokumen ini dengan menunjukkan surat Keputusan Presiden Nomor 62/ABRI/1998 yang berisi pemberhentian Prabowo dari TNI secara hormat pada November 1998. Sekretaris tim sukses Prabowo-Hatta, Fadli Zon, meminta TNI mengusut pelaku pembocoran dokumen DKP.

Source: http://pemilu.tempo.co/read/news/201...Prabowo-Diusut

Pengkhianat Negara telah membocorkan dokumen rahasia negara.