Calon Presiden Prabowo Subianto (kiri) dan Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa saling berpegangan tangan usai menyampaikan pidatonya dalam acara Deklarasi Pilpres Berintegritas dan Damai, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (3/6/2014).Acara yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tersebut menandai dimulainya masa kampanye Pilpres dari tanggal 4 Juni sampai 5 Juli, menjelang proses pencoblosan pada 9 Juli mendatang. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)


TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemandu acara Debat Capres-cawapres, Zainal Arifin Muchtar, menanyakan soal komitmen Calon Presiden Prabowo Subianto terhadap upaya penegakan hukum yang berkeadilan dan serta upaya mengedepankan HAM.
Namun Prabowo tampaknya tidak menjawab langsung pertanyaan pemandu acara debat. Calon presiden dari Partai Gerindra ini justru menjawab pertanyaan moderator dengan jawaban tidak terkait HAM melainkan soal upaya pentingnya meningkatkan kesejahteraan penegak hukum dan aparatur birokrasi.
Prabowo menegaskan permasalah utama penegakan hukum di negeri ini adalah soal kebocoran anggaran negara yang begitu besar diakibatkan oleh perilaku korupsi para aparatur dan pejabat negara.
Prabowo menjawab, untuk menghilangkan korupsi dengan cara menyejahterakan para pejabat yang ada di Indonesia. Menurutnya, korupsi dilakukan oleh para pejabat yang gajinya minim dan tergolong kecil dibanding pejabat di luar negeri.
"Korupsi terjadi di Indonesia karena pejabat takut akan pada masa pensiun nanti. Pejabat dengan gaji minim membuat terjadinya kebocoran APBD dan APBN. Kalau kita mau kurangi korupsi, jamin kualitas hidup pejabat negara dan pegawai negeri," kata Prabowo di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Mantan Danjen Kopassus itu menuturkan, Hakim Agung di Inggris memiliki gaji tinggi yang membuat kualitasnya tidak perlu diragukan. Menurutnya, Hakim Agung lebih besar dari Perdana Menteri.
"Dengan rekrutmen terbaik juga kita bisa kurangi kebocoran," ucapnya.