INILAHCOM, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Moeldoko bakal melakukan pemecatan pada anggotanya yang memihak pada salah satu capres-cawapres pada pilpres 9 Juli 2014 mendatang.

Menurut Moeldoko, TNI tidak memihak pada salah satu kandidat. Sebab sebagai TNI, kata dia, tanggung jawabnya bukanlah pada salah satu partai, melainkan kepada rakyat Indonesia.

"Bagaimana kalau ada penyimpangan, jangankan Babinsa, Dandim atau Panglima pun saya copot, saya enggak main-main. Apa yang dikatakan pada panglima, tidak saya pertanggung jawabkan pada partai politik," kata Moeldoko saat jumpa pers di Lanud Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Minggu (8/6/2014).

Moeldoko mengimbau kepada semua masyarakat, sedianya tidak berpikiran negatif kepada Babinsa.
Sebab, Babinsa juga manusia yang tidak luput dari kesalahan yang diperbuatnya. Namun, dalam hal ini dia meyakini anggotanya tidak melakukan kesalahan seperti yang mencuat di media massa.

"Kalau ada Babinsa yang salah sedikit ya wajar, wong dia lulusan SMP/SMA, tanggungjawab panglima sepenuhnya melekat. Kalau ada penyimpangan, saya tegaskan Babinsa tidak boleh melakukan penyimpangan," tegas Moeldoko.

Dengan begitu, lanjut Moeldoko, sebagai Panglima TNI, dirinya bakal berdiri di baris paling depan untuk membela anggotanya bila memang tidak melakukan kesalahan.

Sebab, merujuk kepada lapaoran yang diberikan Bawaslu, anggotanya tak terbukti memberikan pengarahan memilih salah satu capres/cawapres.

"Untuk itu saya mengimbau pada seluruh elemen, masyarakat, mengembangkan pikiran yang positif, jangan negatif melihat Babinsa, tidak. Saya akan bela babinsa saya kalau mereka tidak melakukan negatif. Saya harus berani menjamin bahwa Babinsa saya harus bekerja dengan sepenuhnya," tegas Moeldoko. [gus]

[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2107676/moeldoko-jangankan-dandim-panglima-saya-copot#.U5RdCNIbDxA[/url]

suatu ketika

Jokowi ajak masyarakat melapor gerakan Babinsa yang tak netral

Merdeka.com - TNI AD sudah memberikan sanksi terhadap dua orang Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mendatangi rumah warga untuk mendata, dan mengajak memilih salah satu calon presiden. Terkait isu tersebut, calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan, peristiwa itu tidak terulang kembali.

"Saya minta TNI Polri harus netral itu harus disampaikan, dan semuanya harus ngerti," ungkapnya di kawasan Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/6).

Dia menambahkan, jika masih Babinsa yang melakukan hal di atas, kini masyarakat sudah mengetahuinya. Sehingga, mantan wali kota Solo ini meminta, agar masyarakat melaporkan tindakan tersebut ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Saya kira masyarakat juga ngerti jika ada yang bergerak, segera sampaikan ke Bawaslu," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Andika Perkasa mengatakan, pengusutan terhadap beberapa personel di jajaran Kodim Jakarta Pusat dilakukan oleh Tim Gabungan dari Kodam Jaya sejak Kamis 5 Juni sampai dengan Minggu 8 Juni pukul 04.00 WIB dini hari tadi.

Menurut Andika, memang pada saat itu salah seorang anggota bernama Koptu Rusfandi mendapat perintah untuk melaksanakan tugas-tugas Babinsa di Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pisat. Koptu Rusfandi mendatangi salah satu warga bernama AT untuk mendata preferensi warga di Pilpres 2014, namun sama sekali tak bermaksud mengarahkan para warga lainnya untuk memilih Prabowo.

"Dan hal ini merupakan suatu kesalahan. Yang terjadi adalah, ketika Saudara AT tidak langsung memberikan jawaban saat ditanya tentang preferensinya pada Pemilihan Presiden 2014, Koptu Rusfandi berusaha mendapatkan konfirmasi dengan cara menunjuk pada gambar calon presiden (Prabowo)," kata Andika melalui rilis yang diterima wartawan, Minggu (8/6).

Secara kebetulan, gambar yang digunakan untuk mengonfirmasi pertama kali adalah gambar partai politik calon presiden nomor urut 1. "Hal inilah yang kemudian menimbulkan kesan seolah olah Koptu Rusfandi mengarahkan saudara AT untuk memilih salah satu calon presiden," ujarnya.

Tindakan Koptu Rusfandi tersebut diakui oleh TNI AD tetap merupakan suatu kesalahan. Pimpinan TNI AD sama sekali tidak pernah memberikan perintah kepada jajarannya untuk melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014.

Andika menambahkan, Danramil Gambir Kapten Inf. Saliman, sebagai atasan langsung Koptu Rusfandi, juga dinilai tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan tidak memahami tugas kewajiban-nya.

Kapten Saliman menugaskan Koptu Rusfandi yang jabatan sebenarnya adalah Tamtama Pengemudi di Koramil Gambir untuk melakukan tugas-tugas Babinsa tanpa memberikan pembekalan kemampuan teritorial yang memadai terlebih dahulu.

"Selain itu Kapten Saliman juga tidak berusaha menegur dan menghentikan tindakan Koptu Rusfandi melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014," imbuhnya.

http://kask.us/hHG4Y

bahaya capres dari sipil, bisa tidak menjinakan jendral2 yang mau menelikung ke dunia politik

seperti ini nih contohnya, jendral kw