Jakarta (ANTARA News) - Calon Wakil Presiden Hatta Rajasa meyakini bahwa sejak era reformasi, TNI merupakan militer paling profesional di dunia.

"Saya sangat yakin TNI menjaga netralitasnya," katanya seusai melakukan kampanye di Pasar Induk Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu.

Ia juga meyakini TNI bisa mengklarifikasi dengan baik terkait adanya isu dugaan keterlibatan bintara pembina desa (babinsa) dalam Pilpres 2014.

Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal (Pur) Djoko Santoso meminta pelapor adanya oknum babinsa yang diduga tidak netral dalam Pilpres 2014 bisa membuktikan kebenaran laporannya.

"Saya harap, orang yang lapor soal babinsa itu, Mr. X, tunjuk orangnya. Kalau benar ditindak tegas, jangan fitnah karena fitnah memecah belah kita, tidak bagus," katanya yang ditemui saat menghadiri deklarasi dukungan relawan Komunitas Masyarakat Penyelamatan Indonesia (Kompi) kepada Prabowo-Hatta di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, adanya fitnah tentang pengerahan personel TNI dalam Pemilu 2014 merusak semangat demokrasi sekaligus memecah belah bangsa.

"Saya tidak rela TNI difitnah. Maka saya harap TNI bisa usut tuntas kejadian ini, dibantu dengan kepolisian," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menceritakan pengalamannya saat menjadi pimpinan satuan TNI pada Pemilu 2009 bahwa semua personel sudah diingatkan untuk selalu bersikap netral. Ia bahkan mengaku sempat mencetak 500.000 eksemplar buku saku bagi para anggotanya kala itu hanya untuk mengingatkan mereka atas netralitas satuan.

Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol (Pur) Nugroho Djayusman, dalam kesempatan yang sama, mengatakan adanya kasus pengerahan babinsa ini merupakan salah satu upaya untuk menghancurkan lawan dengan tidak sportif.

"Ini menyesatkan, maka harus buktikan, tindak secara hukum dan tidak boleh fitnah. Boleh beda dukungan, tapi tidak boleh hancurkan seseorang," katanya.

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan, yakni pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan pasangan nomor urut dua Joko Widodo-Jusuf Kalla.

(R021/M026)
Editor: Tasrief Tarmizi
COPYRIGHT © 2014

http://www.antaranews.com/pemilu/ber...ional-di-dunia




bandingin ama cawapres JK

Ini komentar Jusuf Kalla soal Babinsa TNI AD


Merdeka.com - Calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) sangat yakin dengan peranan TNI dalam pilpres mendatang. JK pun menganggap kasus Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang ramai belakangan adalah berita yang tak perlu ditanggapi lebih jauh lantaran dirinya mempercayai kredibilitas TNI yang tak akan berpihak kepada kepentingan politik manapun.

"TNI netral dan independen. Berita Babinsa itu ilegal," kata JK di Hotel Twin Plasa, Jakarta, Minggu (8/6).

Mantan ketua umum Golkar ini menilai saat ini peranan pers sangat membantu informasi terhadap masyarakat. JK pun berharap masyarakat tetap cerdas dalam mengkonsumsi informasi. Apalagi jelang pilpres yang makin banyak bermunculan isu-isu negatif.

Sebelumnya, pihak TNI AD sudah mengakui jika ada anggotanya melakukan intervensi kepada warga Cideng, Gambir. Anggota yang diketahui bernama Koptu Rusfandi dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran disiplin perbuatan tidak melaksanakan tugas & kewajiban-nya dengan profesional & tidak memahami tugas serta kewajiban-nya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) UU Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit.

Selain itu, Danramil Gambir, Kapten Inf Saliman, sebagai atasan langsung Koptu Rusfandi, juga dinilai tidak melaksanakan tugas-nya secara profesional & tidak memahami tugas kewajiban-nya. Kapten Saliman menugaskan Koptu Rusfandi yang jabatan sebenarnya adalah Tamtama Pengemudi di Koramil Gambir untuk melakukan tugas-tugas Bintara Pembina Desa tanpa memberikan pembekalan kemampuan teritorial yang memadai terlebih dahulu.

Atas kesalahannya itu, Danramil Gambir juga diberi sanksi berupa teguran dan penundaan kenaikan pangkat. "Menghukum Kapten Inf. Saliman dengan hukuman teguran. Memberikan sangsi tambahan berupa sangsi administratif penundaan pangkat selama 1 periode (1x 6 bulan)" imbuhnya.

http://www.merdeka.com/peristiwa/ini...sa-tni-ad.html




bandingkan dengan capres prabowo

Prabowo bantah kerahkan Babinsa untuk arahkan pilihan warga

Jakarta (ANTARA News) - Calon Presiden Prabowo Subianto membantah dirinya mengerahkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) untuk mengarahkan pilihan warga, terutama warga Tionghoa di Jakarta.

"Saya tidak tahu yang mengerahkan, yang jelas bukan kami," kata Prabowo usai menerima dukungan dari anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta, Sabtu.

Dia mengaku sudah tidak berwenang memerintah anggota TNI karena sudah pensiun.

"Saya tidak punya jalur lagi ke sana (TNI) karena sudah pensiun sejak 16 tahun yang lalu," katanya.

Sebelumnya, sejumlah warga mengaku didatangi Babinsa dan menanyakan pilihan capres-cawapres dalam Pilpres 9 Juli mendatang.

Anggota Babinsa tersebut diketahui mendata pilihan warga yang dan cenderung mengarahkan pilihan kepada capres-cawapres Prabowo-Hatta.

Sementara itu, Cawapres pasangan Prabowo, Hatta Rajasa juga membantah melibatkan Babinsa dalam pemenangan Pilpres.

"Mereka (TNI) profesional, tidak ada yang bisa mengatur-atur," katanya. Ia menegaskan isu yang dilontarkan itu merupakan praktik pecah belah.

"Jangan seret-seret polisi dan tentara," katanya.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti Fahmi Habcy menyarankan agar Tim Sukses Joko Widodo-Jusuf Kalla mengirimkan surat protes resmi kepada TNI, KPU, Bawaslu, dan Presiden terkait dugaan keterlibatan Babinsa memengaruhi pilihan warga.

Fahmi mengatakan, adanya dugaan keterlibatan Babinsa dalam mendata pemilih Pilpres dan preferensi pilihannya menimbulkan keraguan tentang netralitas TNI/Polri sebagaimana telah dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu.

"Pilpres 2014 ini hendaklah berjalan dengan jujur, adil, dan profesional," katanya. (J010/Z002)
Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2014



bandingkan dengan capres jokowi

Jokowi ajak masyarakat melapor gerakan Babinsa yang tak netral

Merdeka.com - TNI AD sudah memberikan sanksi terhadap dua orang Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang mendatangi rumah warga untuk mendata, dan mengajak memilih salah satu calon presiden. Terkait isu tersebut, calon presiden Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan, peristiwa itu tidak terulang kembali.

"Saya minta TNI Polri harus netral itu harus disampaikan, dan semuanya harus ngerti," ungkapnya di kawasan Jalan Subang, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (8/6).

Dia menambahkan, jika masih Babinsa yang melakukan hal di atas, kini masyarakat sudah mengetahuinya. Sehingga, mantan wali kota Solo ini meminta, agar masyarakat melaporkan tindakan tersebut ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Saya kira masyarakat juga ngerti jika ada yang bergerak, segera sampaikan ke Bawaslu," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Andika Perkasa mengatakan, pengusutan terhadap beberapa personel di jajaran Kodim Jakarta Pusat dilakukan oleh Tim Gabungan dari Kodam Jaya sejak Kamis 5 Juni sampai dengan Minggu 8 Juni pukul 04.00 WIB dini hari tadi.

Menurut Andika, memang pada saat itu salah seorang anggota bernama Koptu Rusfandi mendapat perintah untuk melaksanakan tugas-tugas Babinsa di Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pisat. Koptu Rusfandi mendatangi salah satu warga bernama AT untuk mendata preferensi warga di Pilpres 2014, namun sama sekali tak bermaksud mengarahkan para warga lainnya untuk memilih Prabowo.

"Dan hal ini merupakan suatu kesalahan. Yang terjadi adalah, ketika Saudara AT tidak langsung memberikan jawaban saat ditanya tentang preferensinya pada Pemilihan Presiden 2014, Koptu Rusfandi berusaha mendapatkan konfirmasi dengan cara menunjuk pada gambar calon presiden (Prabowo)," kata Andika melalui rilis yang diterima wartawan, Minggu (8/6).

Secara kebetulan, gambar yang digunakan untuk mengonfirmasi pertama kali adalah gambar partai politik calon presiden nomor urut 1. "Hal inilah yang kemudian menimbulkan kesan seolah olah Koptu Rusfandi mengarahkan saudara AT untuk memilih salah satu calon presiden," ujarnya.

Tindakan Koptu Rusfandi tersebut diakui oleh TNI AD tetap merupakan suatu kesalahan. Pimpinan TNI AD sama sekali tidak pernah memberikan perintah kepada jajarannya untuk melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014.

Andika menambahkan, Danramil Gambir Kapten Inf. Saliman, sebagai atasan langsung Koptu Rusfandi, juga dinilai tidak melaksanakan tugasnya secara profesional dan tidak memahami tugas kewajiban-nya.

Kapten Saliman menugaskan Koptu Rusfandi yang jabatan sebenarnya adalah Tamtama Pengemudi di Koramil Gambir untuk melakukan tugas-tugas Babinsa tanpa memberikan pembekalan kemampuan teritorial yang memadai terlebih dahulu.

"Selain itu Kapten Saliman juga tidak berusaha menegur dan menghentikan tindakan Koptu Rusfandi melakukan pendataan preferensi warga di Pemilihan Presiden 2014," imbuhnya.




siapakah yang jadi kompor ingin membenturkan rakyat dengan TNI matabelo