"‎Kalau yang sana menterinya berapa? Menterinya kurang banyak, tambah lagi menteri utama. Ada yang mendekat diberi 11 kursi, datang lagi 8 kursi, datang lagi 7 kursi, dihitung ternyata 64 kursi. Padahal di undang-undang itu aturannya maksimal hanya 35 kursi," ucap Jokowi.

Saling Sindir Jokowi Vs Prabowo.

Ada dua pasangan capres-cawapres yang akan memperebutkan pucuk pimpinan RI 1 pada 9 Juli 2014 nanti. Yaitu duet Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (PRAHARA).

Duet Jokowi-JK didukung oleh 5 partai koalisi. Yaitu PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta ditopang oleh 6 partai. Yakni Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, Partai Golkar, dan PBB.

Koalisi Jatah Menteri

Saat bertandang ke rumah Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 19 Mei 2014, Prabowo menegaskan butuh sosok Aburizal untuk ikut dalam pemerintahan dalam satu jabatan yang dirumuskan bersama. Tak ayal, sikap itu dinilai sebagai bagi-bagi kursi untuk membujuk Golkar agar mau bergabung dalam koalisi merah putih.

Juru Bicara Partai Golkar Tantowi Yahya juga membenarkan adanya tawaran kursi menteri dari Prabowo Subianto atas dukungan yang diberikan. Menurutnya, ada kabar 7 kursi menteri bakal disiapkan bagi partai berlambang beringin itu jika Prabowo menjadi RI 1.

Sikap itu pun mendapat kritikan dari pesaingnya, Joko Widodo. Ia menilai gaya koalisi tersebut sudah kuno dan tidak relevan.

"Kita kalau kerja sama tanpa syarat, ini membedakan kita dengan yang sana. Kalau ketemu tidak usah menterinya berapa, itu sudah tradisi lama, pola lama, kita harus membangun nilai baru," kata Jokowi di acara Rakernas Partai Nasdem di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (27/5/2014).

Jokowi menyebut, wacana tawaran partai utama dalam kabinet yang ditawarkan Prabowo kepada Ical sebagai hal yang tidak relevan dengan undang-undang yang berlaku.

"‎Kalau yang sana menterinya berapa? Menterinya kurang banyak, tambah lagi menteri utama. Ada yang mendekat diberi 11 kursi, datang lagi 8 kursi, datang lagi 7 kursi, dihitung ternyata 64 kursi. Padahal di undang-undang itu aturannya maksimal hanya 35 kursi," ucap Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, berbeda dengan rivalnya itu, dirinya tidak sama sekali membicarakan pembagian jatah kursi menteri atau syarat serta imbalan apa pun yang akan dijanjikan kepada partai-partai pengusung dirinya. Ia pun menginginkan agar bentuk koalisi yang ia bangun menjadi budaya politik baru di Indonesia yang jauh dari kesan politik transaksional.

Dukungan Jenderal

Capres dari Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan dukungan dari ratusan purnawirawan serta pejuang TNI dan Polri dari seluruh Indonesia.

Menurut salah satu perwakilan pejuang, Letjen Purnawirawan Yunus Yosfiah, sosok Prabowo yang tegas sangat tepat untuk memimpin Indonesia yang tengah mengalami keterpurukan.

Meski begitu, kubu Jokowi tak mau kalah. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PDIP Puan Maharani mengklaim pihaknya memiliki jenderal yang lebih banyak ketimbang yang mendukung Prabowo.

"Saya bisik-bisik dengan salah seorang jenderal tadi. Di sini ada jenderal bintang empat, jenderal bintang empat cuma kita doang lho, di tetangga sebelah nggak ada," kata Puan di Kantor Tim Kampanye Jokowi-JK di Jalan Sisingamangaraja Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selain itu, Puan juga mengaku dekat dengan salah satu jenderal purnawirawan yakni Luhut Pandjaitan yang saat ini menjadi salah satu anggota Tim Pemenangan Jokowi.

Sindiran Prabowo

"Ucapannya harus bisa dipegang. Jangan bicara A, tetapi tidak dilaksanakan. Berarti pemimpin itu tidak bisa dipercaya," kata Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu 16 Maret 2014.

Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan seorang pemimpin harus menepati janji. Sebab, seorang pemimpin sepatutnya memegang apa yang pernah diucapkannya. Jangan mencla mencle.

Kalo suka timpuk ane

Klik cendol untuk memberi TS cendol
Jangan lupa

TS sangat menolak