Protes keras terhadap kampanye hitam (black campaign, red) kembali menyeruak. Kali ini, Tim hukum tim kampanye nasional pasangan Capres dan Cawapres Jokowi - Jusuf Kalla, Firman Jaya Daeli menuntut dan memprotes berlangsungnya dugaan aksi Babinsa (bintara pembina desa) yang menggerakkan dukungan warga untuk memilih salah satu capres-cawapres tertentu. Ia menilai, upaya aparat militer tersebut sudah melanggar undang-undang.

"Kami mengecam pelanggaran atas sejumlah UU yang dilakukan Babinsa sebagaimana terjadi yang sudah terberitakan di sejumlah media online. Tindakan pelanggaran serupa kemungkinan besar dan mungkin sudah/sedang terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masih di banyak wilayah di Indonesia karena di Jakarta saja terjadi, " terang Firman, dalam pesan singkatnya, Sabtu (7/6/).

Menurutnya, mengacu aturan main perundangan Pertahanan Negara, UU TNI, dan juga UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden maka anggota TNI harus netral terhadap parpol manapun, tidak boleh berpihak dalam bentuk dan jenis apapun, dilarang berpolitik praktis makanya tidak dapat memilih dan dipilih.

"Bahkan sama sekali anggota TNI termasuk Babinsa tak memiliki tugas dan kewenangan apapun untuk menanyakan, mempengaruhi, mengatur, menentukan pilihan rakyat terhadap pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden, " katanya.

Firman berharap agar segera Institusi TNI dan jajarannya menindak tegas dan nyata anggota yang melakukan pelanggaran.

Sumber



waduh....