Visi dan Misi Jokowi-JK

Meski sempat tidak bersedia, pasangan Jokowi-JK akhirnya memaparkan visi dan misinya saat mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Senin kemarin. Bakal calon yang diusung oleh empat partai politik (parpol), PDIP, Nasdem, PKB dan Hanura itu memberikan judul "Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian," pada visi misi dan program aksi mereka. Terdiri dari 41 halaman.

Mereka memulai dengan memaparkan Indonesia di alam reformasi yang belum mampu mencapai tujuan nasional bangsa sesuai dengan UUD 1945. Sebagai solusi, keduanya menawarkan sebuah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945.

Jokowi-JK lantas mengidentifikasi tiga problem pokok bangsa yaitu merosotnya kewibawaan negara, melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional dan merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa.

Menurut pasangan ini, persoalan-persoalan itu dapat diatasi dengan berpegang pada ideologi di atas dan juga konsep Trisakti Proklamator RI, Soekarno yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pokok dari visi Jokowi dan JK sebagai bakal capres dan cawapres adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Sementara, untuk mewujudkan visi tersebut, akan ditempuh melalui misi sebagai berikut. Pertama, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum. Ketiga, mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.

Keempat, mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera. Kelima, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keenam, mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Dan ketujuh, mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam budaya.

Jokowi-JK juga menyertakan sembilan agenda prioritas untuk mewujudkan visi dan misi mereka. Agenda ini disebut sebagai Nawa Cita. Diklaim berisi sembilan program cita-cita menuju Indonesia hebat.

Adapun sembilan agenda itu adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Masih disempurnakan

Meski visi dan misi Jokowi-JK sebagai bakal capres dan cawapres telah dipaparkan ke publik, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Puan Maharani menyatakan masih harus dilengkapi supaya menjadi lebih baik.

"Kami masih punya waktu untuk melengkapi, kemudian mempertegas dan memperjelas program visi misi tersebut," ujar Puan di sela Rapat Koordinasi Nasional PDIP, Selasa 20 Mei 2014.

Menurut Puan, Jusuf Kalla sudah mempunyai satu cita-cita yang sama dalam membangun bangsa ini berdasarkan Trisakti Bung Karno. Di visi misi Jokowi-JK juga akan diusung pemahaman berdikari di bidang ekonomi dan politik.

"Pemahaman berdikari di bidang ekonomi bukan berarti anti Amerika atau asing, kalau kita kurang, ya boleh saja impor. Berdikari di bidang politik bukan berarti kita anti asing, tapi pemahamannya ini negara merdeka yang punya UUD yang harus dijalankan," kata dia.

Visi dan Misi Prabowo-Hatta

Lain Jokowi-JK, lain pula Prabowo-Hatta Rajasa. Pasangan bakal calon yang diusung enam partai politik menggandeng mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu.

Jika visi dan misi pasangan Jokowi-JK terdiri dari 41 halaman, hal yang sama yang dideklarasikan pasangan Prabowo-Hatta hanya memuat 7 halaman. Itu sudah termasuk agenda dan program nyata yang akan diusung keduanya.

Prabowo dan Hatta mendeklarasikan visi yang menerjemahkan secara penuh maksud dan tujuan para pendiri bangsa, yaitu "Membangun Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur Serta Bermartabat".

Pasangan yang mendeklarasikan diri di Rumah Polonia ini mengemban misi sebagai berikut. Pertama, mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang aman dan stabil, sejahtera, demokratis, dan berdaulat, serta berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, serta konsisten melaksanakan Pancasila dan UUD 1945. Kedua, mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan, dan mandiri.

Ketiga, mewujudkan Indonesia yang berkeadian sosial, dengan sumber daya manusia yang berakhlak, berbudaya luhur, berkualitas tinggi: sehat, cerdas, kreatif dan trampil.

Untuk merealisasikan visi dan misi di atas, Prabowo-Hatta akan melaksanakan Agenda dan Program Nyata Untuk Menyelamatkan Indonesia. Berikut agenda dan program tersebut.

1. Membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur.
2. Melaksanakan ekonomi kerakyatan
3. Membangun kembali kedaulatan pangan, energi dan sumber daya alam
4. Meningkatkan kualittas sumber daya manusia dengan melaksanakan reformasi pendidikan
5. Meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui program kesehatan, sosial, agama, budaya dan olahraga.
6. Mempercepat pembangunan infrastruktur
7. Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup
8. Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi dan efektif melayani

Strategi Perang

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mohammad Mahfud MD yang digadang-gadang sebagai ketua pemenangan pemilu Prabowo-Hatta mengatakan, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa berpeluang memenangkan pemilihan presiden. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh Mahfud dalam wawancara dengan tvOne, Selasa 20 Mei 2014.

"Kekuatan pemetaan mereka telah teridentifikasi, bisa disinergikan dengan modal-modal yang saya miliki," ujarnya.

Mahfud menyatakan, strategi yang diterapkan Prabowo-Hatta maupun Partai Gerakan Indonesia Raya sudah seperti menghadapi perang. Namun menurutnya kesiapan tersebut justru sangat baik. Mahfud juga menyinggung soal transaksi politik yang terjadi meski salah satu calon menyatakan koalisi dilakukan tanpa syarat.

"Yang melakukan transaksi memang bukan calonnya tapi orang-orang di sekitarnya, itu terjadi di kedua poros dan itu juga biasa dalam politik," ungkapnya.

Ketika ditanya soal pencalonannya sebagai calon wakil presiden dari salah satu poros, Mahfud mengatakan soal cawapres sudah selesai. "Yang kita bicarakan ke depan," ujarnya.

Mengenai dukungan dari para kiai terhadap Prabowo-Hatta, Mahfud mengatakan sebagai santri dia tidak boleh mendahului kiai. Mahfud hanya mengutarakan dia telah mendatangi para kiai satu per satu. Menurut Mahfud memang ada titipan dari para kiai yang harus disampaikan ke Prabowo. Hanya Mahfud tidak menjelaskan apakah titipan tersebut.

"Namanya titipan tidak boleh dibuka," ujarnya.

Plus Minus 2 Pasangan

Masing-masing pasangan bakal calon memiliki kekurangan dan kelebihan. Hal tersebut dikemukakan peneliti Lingkaran Survei Indonesia Adjie Alfarabi kepada VIVAnews.

Adjie mengatakan, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dianggap lebih cerdas dibanding dengan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Prabowo juga dinilai publik lebih tegas dari Jokowi," katanya.

Menurut Adjie, selain lebih cerdas dan tegas, Prabowo-Hatta juga dinilai publik lebih memiliki pengalaman di pemerintahan. Adjie mengatakan minimnya pengalaman Prabowo di pemerintahan dapat ditutupi oleh Hatta yang memiliki pengalaman sebagai menteri selama lebih dari 10 tahun.

Terakhir, Hatta menjabat sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II sebelum mengundurkan diri. Sebelum menjadi Menko, Hatta sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Sekretaris Negara. Pada era Presiden Abdurrahman Wahid, Hatta juga pernah menjadi Menteri Riset dan Teknologi.

"Hatta dengan pengalamannya di birokrasi sebagai menteri akan mampu menutupi kekurangan Prabowo," ujarnya.

Namun seperti pasangan Jokowi-JK, pasangan Prabowo-Hatta juga harus gencar melakukan sosialisasi ke publik. Menurut Adjie paket kedua pasangan capres-cawapres belum dikenal oleh publik. Elektabilitas cawapres menurut Adjie juga belum mampu mendongkrak elektabilitas capres.

Sementara, publik menilai pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla lebih jujur dibandingkan dengan pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. "Publik juga menganggap mereka berdua lebih dekat dengan rakyat," kata Adjie.

Namun menurut Adjie, dalam survei LSI pada Mei lalu, belum terlihat sosok calon wakil presiden yang mampu meningkatkan elektabilitas calon presiden. Ketika dipasangkan dengan JK ternyata elektabilitas Jokowi tidak naik signifikan.

"Butuh waktu untuk sosialisasi ke publik tentang paket capres-cawapres yang baru saja dideklarasikan," ujarnya.

Pasangan Jokowi-JK diusung oleh empat partai politik, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Koalisi keempat partai melampaui syarat pengajuan pasangan capres-cawapres sebesar 25 persen suara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum.

Perolehan suara PDIP pada pemilu legislatif lalu sebesar 23.681.471 (18,95 persen), Partai Nasdem sebesar 8.402.812 (6,72 persen), PKB sebesar 11.298.957 (9,04 persen) dan Hanura sebesar 6.579.498 (5,26 persen).

Pasangan Prabowo-Hatta didukung oleh enam partai politik dan juga melampui syarat yang diajukan KPU. Pada pemilu legislatif lalu Partai Gerindra berhasil meraih 14.760.371 (11,81 persen). PAN meraih 9.481.621 (7,59 persen), PKS meraih 8.480.204 (6,79 persen), PPP memperoleh 8.157.488 (6,53 persen).
Sementara PBB meraih 1.825.750 (1,46 persen) dan dinyatakan tidak berhasil melampaui ambang batas pemilu atau electoral threshold. Partai Golkar berhasil meraih posisi kedua ada pemilu lalu di bawah PDIP. Partai Golkar berhasil meraih 18.432.312 (14,75 persen).