ASATUNEWS - Di media sosial terjadi kehebohan. Pasalnya, sesepuh sekaligus pendiri PDIP, Sabam Sirait, menyatakan dirinya akan mundur jika partainya menjadikan Jusuf Kalla sebagai pendamping Jokowi. Pernyataan Sabam itu diberitakan oleh oleh Antara Yogya pada hari Sabtu, 17 Mei 2014 pukul 22.18 WIB. Berita itu berasal dari sebuah siaran pers. Dalam berita itu juga dikatakan Sabam Sirait menolak PDIP berkoalisi dengan Partai Golkar. "PDI Perjuangan tidak boleh memulai kesalahan dengan mempercayai Golkar sebagai bagian dari koalisi, kalau PDI Perjuangan berkoalisi dengan Golkar atau menjadikan JK menjadi cawapres, maka saya akan mundur dari PDI Perjuangan karena PDI Perjuangan melupakan sejarah penindasan Orde Baru dan Bung Karno yang meninggal dalam tahanan Orde Baru," ujar Sabam. Dalam berita itu juga diungkapkan terjadi politik transaksional antara Jusuf Kalla dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menanggapi hal tersebut, aktivis Jaringan Advokat Publik William Zai mengatakan, kalau berita itu benar, Sabam Sirait harus konsekuen dengan ucapannya. "Bang Sabam kan, beberapa waktu lalu baru menulis buku berjudul Politik Itu Suci, yang merupakan biografi politiknya. Integritas dan reputasi Bang Sabam dalam dunia politik yang dibangun puluhan tahun, termasuk keberaniannya melakukan interupsi sewaktu menjadi anggota DPR di zaman Soeharto berkuasa, tentu saja dipertaruhkan dengan adanya berita itu. Jadi, sudah selayaknyalah Bang Sabam menjelaskan soal berita itu dan juga soal politik transaksional itu, yang nilainya mencapai triliunan rupiah, seperti diberitakan itu. Bang Sabam juga harus konsekuen untuk mundur dari PDIP karena PDIP telah memajukan Pak Jusuf Kalla sebagai cawapres," kata William.

Sebelumnya, Sabam juga sempat mengatakan bahwa yang akan menjadi pendamping Jokowi adalah orang dari Madura, Jawa Timur. Meskipun Sabam tidak menyebut nama, orang bisa menduga-duga siapa sebenarnya yang ia maksud sebagai orang Madura itu. Tapi, ternyata, yang kemudian menjadi pendamping Jokowi bukan orang Madura. I RIB/ASN-037

sumber : http://asatunews.com/politik/2014/05...ndur-dari-pdip