GARUT,FOKUSJabar.com: Warga Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, menolak bergabung ke pemekaran Garsel (Garut Selatan). Mereka membuat surat pernyataan dan telah diserahkan ke Ditjen Otda (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah) Kementrian Dalam Negeri Indonesia, Selasa (26/11). Gunawan Taufik, Kades Karamat Wangi, (koordinator Kades) se Kecamatan Cikajang kepada FOKUSJabar.com, Selasa (26/11) mengatakan, seluruh elemen masyarakat Ciakajang menolak bergabung karena bertolak belakang dengan tujuan pemekaran.

Tujuan pemekaran, menurut Gunawan, adalah untuk meminimalkan disparitas pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah pemekaran, meningkatkan pelayanan publik, mendekatkan dengan Pemda (Pemerintahan Daerah) dan membuka peluang lapangan pekerjaan.

Namun, dengan rencana letak jantung kota Kabupaten di Kecamatan Mekarmukti, jarak Cikajang ke ibu kota kabupaten mencapai lebih dari 70 km. Sementara ke ibu kota kabupaten induk sekarang kan hanya 26 km. Itu sebabnya, warga Cikajang menolak bergabung karena nantinya bakal menambah beban bagi seluruh masyarakat.

“Jika saja kami ikut bergabung ke Daerah Otonomi Baru (DOB), bukannya akan maju tapi akan mengalami kemunduran. Bagaimana tidak, dalam pembentukan DOB yang diprioritaskan adalah pembangunan pemerintahan dan penataan kabupaten,” ujar Gunawan.

Dikatakannya, seluruh warga yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Peduli Cikajang dengan tegas menolak bergabung ke dengan pemekaran Garsel yang dinilai akan merugikan Kecamatan Cikajang. “Kami mohon bapak Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia meninjau kembali dampak dari pemekaran Garsel terhadap wilayah Kecamatan Cikajang,” tutup Gunawan Taufik. (WDJ)

sumber : http://fokusjabar.com/2013/11/26/kec...garut-selatan/

NILAH, Garut- Masyarakat Kecamatan Cikajang menyatakan mendukung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Garut Selatan (Garsel) yang terpisah dari kabupaten induk Kabupaten Garut. Akan tetapi mereka menolak tergabung dengan 15 kecamatan lain yang masuk dalam wilayah DOB Garsel.

Alasannya, bergabungnya Cikajang dalam DOB Garsel justru merupakan langkah mundur. Sebab masyarakat Cikajang akan lebih kesulitan mendapatkan kemudahan pelayanan administrasi.

Hal itu karena jarak pusat pemerintahan atau ibu kota Kabupaten Garsel menjadi menjauh dengan akses lebih sulit, dibandingkan jarak ke pusat pemerintahan Kabupaten Garut yang aksesnya sangat mudah.

Wilayah DOB Garsel sendiri ada 16 kecamatan, yakni Kecamatan Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Caringin, Cisewu, Talegong, Cisompet, Mekarmukti, Pakenjeng, Cikajang, Peundeuy, Singajaya, Pamulihan, Banjarwangi, Cihurip, dan Bungbulang.

Bukti penolakan bergabung dengan DOB Garsel ditunjukkan masyarakat Cikajang mengatasnamakan Solidaritas Masyarakat Peduli Cikajang dengan mengirimkan surat ke Menteri Dalam Negeri RI Cq Ditjen Otonomi Daerah tertanggal 21 Oktober 2013.

Surat ditandatangani para kepala desa, ketua BPD, dan tokoh masyarakat Cikajang itu ditembuskan kepada Presiden RI, Ketua DPR RI, Ketua Komisi II DPR-RI, Gubernur Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten Garut.

"Rencana tata letak kota Kabupaten Garut Selatan di Kecamatan Mekarmukti atau sekitar 80 kilometer dari Kota Kecamatan Cikajang. Sedangkan jarak Cikajang Ke ibu kota Kabupaten Garut hanya 26 kilometer. Kalau bergabung dengan Garsel, malah jadi beban bagi masyarakat Cikajang dalam melaksanakan urusan birokrasi," jelas Kepala Desa Cikajang, Ejen Zenal, Rabu (18/12).

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Kecamatan Cikajang, Amas Sukardi, membenarkan adanya penolakan masyarakat Cikajang bergabung dalam DOB Garsel. "Surat penolakan sudah ada dari dulu, ketika masalah DOB Garsel muncul," ujarnya.

Ketua Dewan Penasihat Presidium Masyarakat Garut Selatan, Suryaman Anang Suatma, mengakui pihaknya sudah mengetahui sejak lama adanya sebagian masyarakat Cikajang menolak bergabung dengan DOB Garsel.

"Jangan terlalu dibesar-besarkan lah! Alasannya kan hanya birokrasi. Kami juga tentunya bisa mengatasi hal itu nantinya," kata Suryaman.

Senada dikemukakan Ketua Komite Persiapan Pembentukan Kabupaten Garut Selatan (KP2-KGS), Dedi Kurniawan.
Akan tetapi menurutnya, penolakan tersebut terbilang datang terlambat karena muncul ketika berkas DOB Garsel telah masuk dan diproses di DPR RI serta Kemendagri.

"Ini tentu akan jadi bahasan nanti jika DOB Garsel terbentuk. Sekarang kami fokus ke pembentukan DOB Garsel dulu. Kalau saja aspirasi penolakan datang sebelum berkas dikirimkan dan diproses DPR RI, kemungkinan besar Cikajang tak akan dimasukkan dalam berkas rancangan Kabupaten Garsel," kata Dedei.

Namun begitu, Dedi menyebutkan, jika masyarakat Cikajang benar-benar menolak bergabung dengan DOB Garsel, persoalan tersebut bisa diatasi dengan duduk bersama antara Bupati Garut dengan Bupati Garsel kelak.

Dedi memastikan munculnya penolakan sebagian masyarakat Cikajang bergabung dalam DOB Garsel tersebut takkan menghambat proses pembentukan DOB Kabupaten Garsel.

"Sesuai aturan, daerah otonom baru bisa dibentuk jika 2/3 dari desa yang ada di calon wilayah DOB menyetujui bergabung. Nah, saat ini, desa yang masuk ke Garsel lebih dari 100 desa. Sementara di Kecamatan Cikajang ada 12 desa. Sehingga jika menolak pun takkan berpengaruh terhadap jalannya pembahasan dan pembentukan DOB Garsel," terangnya. [ito]

PEMEKARAN GARUT SELATAN SEBAIKNYA DITUNDA
TARKA, (KP).- Kondisi wilayah Garut selatan saat ini dianggap masih sangat mengkhawatirkan untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Garut Selatan. Selain masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga kondisi infrastruktur di kawasan selatan yang sangat buruk sehingga menjadi kendala dalam pemekaran DOB Kabupaten Garut Selatan.
Ungkapan itu dilontarkan Bupati Garut Rudy Gunawan, dalam acara silaturahmi dengan sejumlah wartawan, di sebuah rumah makan di kawasan Kecmatan Tarogong Kaler, Kamis (8/5/2014) malam kemarin.
Rudy menerangkan, selama ini PAD dari Garut selatan nilainya tidak begitu besar yaitu hanya mencapai Rp 8 miliar. Pendapatan terbesarnya berasal dari perusahaan perkebunan sebanyak Rp 4 miliar dan itu pun disetorkan ke pemerintah pusat. Sehingga jika nanti sudah jadi kabupaten baru, DOB Garut Selatan dikhawatirkan APBD-nya akan habis oleh gaji pegawai, bahkan mungkin bisa saja kurang.
"Jumlah PAD yang tidak besar dari selatan Garut ini, membuat saya hawatir jika dibandingkan dengan PAD dari DOB Kabupaten Pangandaran sebagai DOB yang baru disahkan. Tahun lalu, PAD DOB Kabupaten Pangandaran mencapai sekitar Rp 30 miliar, sedangkan PAD dari seluruh wilayah calon DOB Kabupaten Garut Selatan hanya mencapai Rp 8 miliar," ucapnya.
Selama ini, tuturnya, berbagai potensi berupa pertambangan, perkebunan, dan pariwisata yang ada di kawasan Garut selatan dijadikan alasan sebagai sumber PAD yang dapat mencukupi kebutuhan DOB tersebut. Padahal hingga saat ini, potensi-potensi tersebut belum menghasilkan realisasi PAD yang signifikan.
Rudy juga menyebutkan, pertambangan pasir besi dan emas yang juga kerap diandalkan untuk nantinya menghasilkan PAD yang cukup, pada kenyataannya juga tidak bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dikarenakan terbitnya peraturan yang melarang penambangan bahan mentah tanpa diolah menjadi barang setengah jadi di lokasi tersebut.
Hal penting lainnya yang juga memberatkan Garut selatan untuk dijadikan DOB, tambah Rudy, adalah kondisi infrastruktur yang masih buruk. Sebagaimana diketahui, katanya, hingga saat ini sebagian besar jalan di bagian selatan ini ada dalam kondisi rusak berat bahkan tak sedikit juga yang belum pernah tersentuh proyek pengerasan atau pengaspalan jalan.
"Hal ini diperparah lagi dengan kondisi kantor-kantor kecamatannya yang sangat mengkhawatirkan, termasuk yang akan menjadi kantor sementara Pemerintahan DOB Kabupaten Garut Selatan, yaitu Kantor Kecamatan Pameung­peuk. Hal ini semakin memberatkan sejumlah warga di Kecamatan Cikajang, Cihurip, Banjarwangi, Peundeuy, dan Singajaya, yang cenderung memilih menjadi bagian dari Kabupaten Garut," katanya.
Dengan alasan itulah, Rudy lebih cenderung pemekaran DOB Garut Selatan ditunda hingga benar-benar matang dan layak. Untuk mempercepat hal itu, diakuinya dirinya sudah memprogramkan pembangunan dan renovasi jalan di selatan Garut secara besar-besaran dan renovasi kantor-kantor kecamatan. “Setelah semuanya layak, maka barulah Kabupaten Garut Selatan layak untuk memisahkan diri dan menjadi DOB,” katanya. E-18***
sumber :http://www.kabar-priangan.com/news/detail/13478

http://www.inilahkoran.com/read/detail/2101233/pertengahan-2014-garut-selatan-resmi-berpisah