Bagaimana Nasib Esemka Jokowi?
05 Sep 2013 23:09



Masih ingat mobil Esemka kebanggaan Gubernur DKI Jakarta Jokowi? Saat menjabat Walikota Solo, pria bernama lengkap Joko Widodo itu meluncurkan kendaraan yang digadang-gadang sebagai mobil produksi Indonesia. Lama berselang, kini Jokowi diingatkan kembali soal nasib Esemka.

Dalam survei yang dilakukan Indonesia Network Election Survei (INES) tercatat, elektabilitas Jokowi terus meroket tajam hingga sebesar 21,4 persen. Namun dalam survei itu juga ditemukan pertanyaan masyarakat mengenai Esemka.

"Masyarakat juga mempertanyakan nasib mobil Esemka yang menjadi kampanye unggulan Jokowi ketika membangun image untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada saat menjadi Walikota Solo," kata Direktur Data INES, Sutisna di Jakarta, Kamis (5/9/2013).

"Sebab sampai hari ini nasib mobil Esemka tidak jelas perkembangannya," imbuhnya.

Sementara itu, Sutisna juga mengkritis porsi pengaruh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terhadap tingginya elektabilitas Jokowi.

"Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa masyarakat menilai yang menghadapi kelompok penolakan penggusuran pedagang kaki lima, penggusuran Waduk Pluit, protes dari Komnas HAM serta aksi tuntutan buruh mengenai UMR DKI Jakarta adalah Ahok, bukan Jokowi," tutur Sutisna.

Survei ini menjaring sebanyak 8.280 responden yang tersebar di 33 provinsi se-Indonesia, meliputi 390 kabupaten, 92 kota, 600 desa, 435 kelurahan. Survei tersebut dilakukan pada 16 Agustus-30 Agustus 2013.

Penarikan sampel menggunakan metode stratified random sampling yang diambil secara random dengan margin of error sekitar 1,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen
http://news.liputan6.com/read/684949...-esemka-jokowi



Tolak Mobil Murah, Jokowi Bantah Lawan Pemerintah Pusat
Kamis, 19 September 2013 | 18:32 WIB



JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah dirinya melawan pemerintah pusat atas penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC).

"Kok melawan, gimana sih, ya enggaklah. Saya itu hanya ngomong 'enggak benar' saja, artinya cuma menolak, bukan melawan," ujarnya di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Kamis (19/9/2013).

Menurut Jokowi, penolakan itu didasarkan pada rencana pemerintah untuk mengurai kemacetan dengan mengurangi volume kendaraan dan polusi udara. Namun, justru kini pemerintah pusat menerapkan kebijakan yang merangsang penambahan kendaraan di kota Indonesia.

Jokowi mengatakan, penolakannya terhadap keberadaan mobil murah dapat dilakukan dengan beragam opsi kebijakan, antara lain menambah angkutan massal yang nyaman dan murah di kota-kota. "Karena yang benar memang transportasi yang murah, bukan malah mobil murah," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi secara tegas menyatakan bahwa kebijakan soal mobil murah tidak benar karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ia berpendapat bahwa masyarakat lebih memerlukan sarana transportasi umum yang nyaman dan aman.

"Saya tegaskan, mobil murah itu enggak benar. Apa lagi?" kata Jokowi, Kamis pagi.

Saat mengatakan hal itu, Jokowi mengentakkan kaki dan tangan serta memperlihatkan mimik gemas. Wartawan menangkap gerakan Jokowi itu menandakan ketegasannya menentang kebijakan mobil murah. "Apa karena saya gini, saya dibilang keras? Ya, enggaklah," ujar Jokowi sambil mengulangi entakan kaki dan tangan.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...merintah.Pusat

Jokowi Jadi Presiden, Harga BBM Naik

PLASADANA.COm - Calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo alias Jokowi, akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap selama empat tahun.

Menurut dia, BBM sudah tidak layak disubsidi. Karena itu, selama empat tahun harga BBM akan dinaikkan setiap tahunnya, jika dia terpilih jadi presiden.

Model penghapusannya, kata Jokowi, dibagi rata dalam setiap tahun sampai subsidi benar-benar tidak ada lagi. "Ya, empat tahunlah," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/4).

Pada tahun kelima, lanjutnya, pemerintah tidak perlu sediakan anggaran untuk BBM bersubsidi.

Jokowi beralasan bahwa anggaran subsidi BBM sudah terlalu besar. Tahun ini saja sudah mencapai Rp210,7 triliun. Sementara yang menerima subsidi bukan yang berhak.

Menurut dia, anggaran sebesar itu diarahkan untuk sektor-sektor yang produktif bagi kalangan yang membutuhkan. Misalnya, petani dan nelayan.
http://plasadana.com/content.php?id=7381

Jokowi siap hapus subsidi BBM selepas 4 tahun menjabat presiden
Rabu, 30 April 2014 10:23



Merdeka.com - Calon Presiden jagoan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo mengklaim tidak ragu menghapus subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ini terkait dengan tawaran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memangkas porsi subsidi energi dalam lima tahun ke depan.

Bappenas menilai, opsi paling memungkinkan buat mengalihkan subsidi, lewat skema subsidi tetap atau penaikan berkala.

Jokowi, demikian dia biasa disapa, menilai BBM subsidi tidak bisa mendadak dikurangi besarannya. Atas dasar itu, penaikan harga berkala akan lebih strategis.

"Saya kira empat tahun lah, subsidi BBM tadi empat tahun tapi berjenjang. Kurang kurang lalu hilang," ujarnya di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (30/4).

Mantan Wali Kota Surakarta ini menyatakan subsidi energi harus diarahkan ke masyarakat yang lebih berhak. Terutama, pelaku di sektor pertanian.

Jokowi mengaku tidak ragu menerapkan kebijakan non-populis itu saat terpilih sebagai presiden. Penolakan atas kenaikan harga BBM menurutnya sudah biasa.

"(Akan ada) guncangan ekonomi sosial, tetapi harus. Tapi dengan catatan subsidi itu bisa diberikan kepada yang menerima. Misalnya subsidi untuk petani, subsidi untuk nelayan yang dibutuhkan oleh mereka," kata pria yang datang di acara Bappenas sebagai Gubernur DKI Jakarta ini.

Tahun ini, subsidi energi menyedot porsi Rp 299 triliun di APBN. Kondisi itu dianggap tidak ideal, karena membebani kemampuan belanja pemerintah.

Bappenas, bersama Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan serta Dewan Energi Nasional, sedang merancang skema paling tepat. Ketiga lembaga ini bakal mengarahkan presiden baru mengucurkan lebih banyak anggaran kepada pembangunan infrastruktur.

"Saving dari pengalihan anggaran energi itu pasti diarahkan ke infrastruktur. BKF yang lagi ngitung itu, melihat-lihat indikasi terhadap inflasi dan macam-macam. Tapi tentu semua akan tergantung presiden baru," kata Direktur Divisi Energi, Sumber Daya Mineral dan Pertambangan Bappenas Monty Girianna.

Bappenas bakal menyerahkan strategi penaikan harga premium dan solar itu melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Teknokratik, pada September mendatang. Beleid itu akan disahkan presiden terpilih menjadi undang-undang paling lambat Februari 2015.
http://www.merdeka.com/uang/jokowi-s...-presiden.html