Sebetulnya aparat keamanan berhak menangkap dan mengamankan orang-orang yang dianggap membahayakan keamanan negara. Bagi yang pernah menonton film James Bond tentu tahu seorang Agen Rahasia / Agen Pemerintah itu mendapat "License to Kill" (Izin untuk Membunuh). Mereka berhak membunuh pengkhianat yang bisa membahayakan keselamatan negara. Tentu saja berdasarkan perintah atasannya.
Tahun 1998 saat usaha pelengseran Soeharto juga begitu. Ada massa yang ingin menjatuhkan Soeharto, sebaliknya selain polisi dan tentara yang mendukung pemerintah, ada juga massa Soeharto yang mendukung Soeharto. Jika kita lihat upaya pergantian presiden di Libya, Suriah, bahkan Mesir, itu menimbulkan korban 5000 orang di Mesir, 30.000 orang di Libya padahal penduduk Libya cuma 6 juta, dan 150 ribu orang di Suriah padahal penduduk Suriah 22 juta jiwa. Di Indonesia tahun 1965 saat pemberontakan G30 S PKI korban yang jatuh 1 juta orang. Waktu peperangannya pun ada yang sampai 3 tahun lebih.


Beruntunglah Indonesia karena jumlah korban kurang dari 500 orang dan kerusuhan hanya 3 hari saja. Itu artinya meski ada korban jatuh, aparat keamanan kita sudah bertindak profesional. Minimal lebih profesional daripada rekan2 mereka di Mesir, Libya, dan Suriah.
Ada 3 tahap penculikan di tahun 1998 oleh 3 tim yang berbeda. Penculikan pertama dan ketiga dilakukan oleh non Kopassus. Tidak ada korban yang ditemukan selamat. Sebaliknya 9 orang yang "diamankan" oleh Kopassus, semuanya kembali dengan selamat.


http://infozaman.blogspot.com/2014/0...ahun-1998.html


Bahkan 4 dari 9 korban penculikan seperti Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Aan Rusdiansyah dan Desmond J Mahesa justru jadi Caleg dan bergabung ke Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Pius menyatakan Prabowo tidak bersalah:

Quote:

Pernah Diculik, Pius: Prabowo Tak Bersalah
http://www.tempo.co/read/news/2013/1...o-Tak-Bersalah

http://infoindonesiakita.com/2014/04...uhan-mei-1998/

Andi Arief yang sekarang jadi staf khusus SBY bahkan tidak pernah mempersoalkan masalah penculikan. Dia justru mempermasalahkan anggaran ganda yang terjadi di masa pemerintahan Jokowi-Ahok:

Quote:

Andi Arief: Berhentilah Bersandiwara, Jokowi-Ahok!
http://politik.rmol.co/read/2014/04/...-Jokowi-Ahok!-

Haryanto Taslam bahkan meminta agar Pansus Orang Hilang dibubarkan saja. Karena lebih kental nuansa politisnya ketimbang mencari kebenaran.

Quote:

Haryanto Taslam: Bubarkan Pansus Orang Hilang!
http://tekno.kompas.com/read/2008/10...s.orang.hilang

Jadi jika para korban menganggap Prabowo tidak bersalah, bahkan ada yang meminta pansus orang hilang dibubarkan, kenapa orang lain justru berteriak-teriak agar Prabowo disidangkan untuk kasus yang terjadi tahun 1998? Kenapa Megawati saat jadi Presiden tahun 2001-2004 tidak mengadili Prabowo? Kenapa Megawati dan PDIP mendukung Prabowo sebagai Cawapres Megawati di tahun 2009 jika memang Prabowo bersalah dalam penculikan tahun 1998?

Justru 9 "korban penculikan" yang diamankan Prabowo bersyukur karena mereka masih hidup dan bisa jadi pejabat sekarang. Sebab jika yang menculiknya tim lain, bisa jadi mereka hilang secara permanen sebagaimana Wiji Thukul, Deddy Hamdun, Petrus Bima Anugrah, dsb.


Karena bersikap "lembek" seperti tidak menghilangkan korban penculikan secara permanen, membiarkan demonstran masuk gedung MPR dan tidak menembakinya, serta menyarankan Soeharto mundur itulah akhirnya Prabowo dicap sebagai "Pengkhianat Keluarga Cendana" dan dipecat sebagai menantu Soeharto. Itulah sebabnya Prabowo diceraikan secara paksa dari istrinya Titiek Prabowo, Sebagian orang menganggap Prabowo tidak becus membina keluarga karena ini.
Itulah sebabnya mungkin Gus Dur yang dikenal sebagai pendekar HAM justru mendukung Prabowo. Demikian pula Emha Ainun Najib, Bondan Winarno, dsb.





Satu lagi aktivis korban penculikan nyaleg lewat Gerindra
Merdeka.com - Satu lagi korban penculikan aktivis pada 1998 mencalonkan diri sebagai anggota DPR lewat Partai Gerindra. Dia adalah Aan Rusdianto, mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Aan maju di Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX dengan nomor urut 2. Jika Aan lolos ke Senayan, ini akan menambah daftar para korban penculikan masuk Gerindra. Sebelumnya, sudah ada Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang dan Desmond J Mahesa.

Sama dengan pencalegan Pius dan Desmond pada Pemilu 2009, langkah Aan menjajal peruntungan ke Senayan lewat Gerindra di Pemilu 2014 juga menuai banyak kritik. Sebab, mereka masuk partai yang dibina oleh Prabowo Subianto.

http://www.merdeka.com/politik/satu-...-gerindra.html


http://infozaman.blogspot.com/2014/0...rabowo-di.html

Quote:

Desmond J. Mahesa, pernah diculik pada Februari 1998.
Kini, ia bergabung dengan Partai Gerindra pimpinan Prabowo Subianto.
http://berita.plasa.msn.com/foto-per...politik?page=6

Quote:

Haryanto Taslam: Bubarkan Pansus Orang Hilang!
Mantan politisi PDIP yang pernah menjadi korban penculikan dan penyekapan, Haryanto Taslam, mengatakan dibentuk dan diaktifkannya kembali Pansus Penghilangan Orang secara Paksa sebagai bagian dari manuver politik.

Keputusan DPR untuk 'mempekerjakan' kembali pansus yang dipimpin Effendi Simbolon menjelang Pemilu 2009, lebih kental dengan nuansa politis dibandingkan penegakan hukum yang terkatung-katung.
http://tekno.kompas.com/read/2008/10...s.orang.hilang

Quote:

Haryanto Taslam Bantah Mundur dari Gerindra
http://www.tempo.co/read/news/2009/0...-dari-Gerindra

Quote:

Andi Arief: Berhentilah Bersandiwara, Jokowi-Ahok!
"Berhentilah sandiwara Jokowi-Ahok, secara perlahan perlawanan terhadap kebohongan mulai terjadi dan bisa meluas. Karena pekerja Cyber komersial di gedung Mayapada milik pengusaha Tahir sudah tidak kuasa melawan fakta," sebut Andi.
http://politik.rmol.co/read/2014/04/...-Jokowi-Ahok!-

Quote:

Faisol Reza jadi staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar.
http://berita.plasa.msn.com/foto-per...politik?page=4

Penculikan aktivis 1997/1998 adalah peristiwa penghilangan orang secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998.

Peristiwa penculikan ini dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang pemilu Mei 1997, dalam waktu dua bulan menjelang sidang MPR bulan Maret, sembilan di antara mereka yang diculik selama periode kedua dilepas dari kurungan dan muncul kembali. Beberapa di antara mereka berbicara secara terbuka mengenai pengalaman mereka. Tapi tak satu pun dari mereka yang diculik pada periode pertama dan ketiga muncul.[1]

Selama periode 1997/1998, KONTRAS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini.

Sembilan aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lustrilanang, Faisol Reza, Rahardjo Walujo Djati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto dan Andi Arief.

Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali adalah Petrus Bima Anugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Thukul, Yani Afri, Sonny, Dedi Hamdun, Noval Al Katiri, Ismail, Ucok Siahaan, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Nasser. Mereka berasal dari berbagai organisasi, seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Pro Mega, Mega Bintang, dan mahasiswa.[2]
http://id.wikipedia.org/wiki/Penculi...ivis_1997/1998