JAKARTA - Pada sidang lanjutan kasus Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal, turut ditanyakan beberapa hal terkait pengambilan keputusan untuk mem bailout Bank Century.

Rangkaian pertanyaan Jaksa tentu bisa dipahami apabila terkait dengan adanya perilaku koruptif yang didakwakan terhadap mantan Deputi V Bank Indonesia (BI), Budi Mulya.

Namun, berbagai pertanyaan dinilai kurang tepat bila hendak menilai atau mengevaluasi keputusan Komite Stabilisasi Sistem Keuangan (KSSK) untuk mem bailout Bank Century.

"Forum persidangan pidana tidak seharusnya ditujukan untuk mengevaluasi keputusan (bailout) yang diambil sekalipun keputusan itu dianggap salah dan mengakibatkan kerugian negara," ujar Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof Dr Hikmahanto Juwana kepada Okezone, di Jakarta, Sabtu (3/5/2014).

Sekretaris Majelis Kehormatan (MKH) Mahkamah Konstitusi (MK) ini menjelaskan, dalam persidangan pidana yang seharusnya dicari dan diungkap adalah perilaku koruptif dalam pengambilan keputusan. Perilaku koruptif ini yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tipikor.

"Inilah yang saat ini dihadapi oleh Budi Mulya. Salah atau benar keputusan KSSK saat mem bailout Bank Century bisa secara post factum dinilai," sambungnya.

Pakar hukum tata negara ini menambahkan, jika keputusan secara post factum dianggap salah dan mengakibatkan kerugian negara tetapi tidak ada perilaku koruptifnya, maka sang pengambil keputusan tidak seharusnya diseret ke ranah pidana.

"Namun keputusan salah, bahkan benar sekalipun, bila ada perilaku koruptif yang dilakukan oleh pengambil keputusan maka pengambil keputusan bisa didakwa dengan Undang-undang Tipikor," pungkasnya.

sumur

Comeng : Sri Mulyani salah satu putri terbaik bangsa, yang menjadi korban para politikus2 kotor negri ini... jadi wajar jika setiap orang2 pintar di negeri ini lebih memilih bekerja di luar negri yang lebih bisa MENGHARGAI mereka.