Pesta Demokrasi boleh dikatakan sudah rampung. Perolehan suara masing-masing partai sudah banyak dipublish oleh banyak lembaga survei. Masing-masing mengaku bahwa akurasi quick count (hitung cepat) masing-masing lembaga survei adalah yang paling benar. Lembaga survei Indonesia (LSI) yang digadang oleh Denny JA., juga mengatakan bahwa validitas data survei yang dilakukan yang kemudian menjadi hasil quick count. LSI merupakan pijakan paling dipakai untuk mendapatkan hasil perolehan suara paling tepat. Terlepas dari itu semua, dari banyak lembaga survei baik yang terakreditasi maupun yang tidak, menempatkan Hasil hitung cepat pun menunjukan bahwa 10 besar partai politik hasil Pemilu 2014 berturut-turut PDIP 19,43%, Golkar 15,02%, Gerindra 11,83%, Demokrat 9,79%, PKB 9,43%, PAN 7,59%, PPP 7,10%, PKS 6,45%, Nasdem 6,30%, Hanura 5,18%.

Pemilu di Indonesia, merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah ada. Bahkan di seluruh dunia, penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan yang paling besar dan paling kompleks. Empat juta petugas di 550.000 TPS, yang tersebar di berbagai penjuru sebuah negara yang terdiri atas 17.000 pulau, bertugas mengelola 700 juta surat suara dengan 2.450 desain yang berbeda untuk memfasilitasi pemilihan 19.700 kandidat dalam satu Pemilu presiden dan 532 dewan perwakilan di tingkat nasional dan daerah. Bayangkan, betapa suksesnya Indonesia dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut, dan telah berlangsung sebanyak 4 kali, dari tahun 1999, 2004, 2009, dan pemilihan legislative pada 2014 kemarin. Dari hasil tersebut, sepatutnya pemilu merupakan kemajuan bagi negara berkembang seperti Indonesia ini.

Tetapi, pada setiap kemajuan, pasti lah terdapat tantangan yang harus dapat diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan pemilu. Tantangan tersebut merupakan batu sandungan yang dapat membuat pesta demokrasi menjadi kacau dan menyebabkan kerusuhan dimana-mana. Tantangan yang dihadapi pada pemilu 2014, kebanyakan hampir sama seperti tantangan yang dirasakan pada pemilu-pemilu sebelumnya. Seperti, permasalahan DPT ganda dan pendaftaran DPK yang masih kacau, fenomena golongan putih yang selalu ada, ancaman pemilu, problem kerjasama, radikalisme politik, dan kaderisasi partai politik. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan tantangan yang wajib diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia guna penyelenggaraan pemilu yang lebih baik lagi, terutama menjelan pilpres mendatang.

Winda Rachelina