Jadi Oposisi, Demokrat Bisa Menebus "Dosa"
Selasa, 29 April 2014 - 09:17 wib

JAKARTA- Pengamat komunikasi politik, Emrus Sihombing, menilai rencana Partai Demokrat untuk membentuk poros koalisi baru adalah tindakan yang salah dan tidak bijak.

Emrus menyarankan agar partai berlambang bintang mercy itu mengambil posisi oposisi untuk mencuci "dosa" yang pernah mereka lakukan selama menjadi penguasa. "Dosa" itu diantaranya, adalah banyaknya kader Demokrat yang tersangkut kasus korupsi.

“Seharusnya Demokrat berada pada posisi oposisi. Jangan mau berkoalisi untuk memenangkan pemerintahan lagi,” kata Emrus saat berbincang dengan Okezone, Senin (28/4/2014) malam.

Emrus menjelaskan, perolehan suara Partai Demokrat yang berkurang hingga 50 persen dalam hitung cepat Pemilu legislatif kemarin seharusnya dijadikan pertimbangan oleh Demokrat untuk menjadi partai oposisi.

“Lebih baik ‘mengaku dosa’ dan berada pada posisi opposisi. Jadi jika pemerintah melakukan kesalahan, dia bisa melawan dengan menawarkan solusi sebagai penebus dosa. Partai ini kan sudah berdosa. Untuk menebus dosa jangan lagi berada di dalam kekuasaan tapi berada di oposisi untuk mengkritisi pemerintah,” tukasnya.

Sebelumnya, partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu mempertimbangkan akan membentuk koalisi poros baru selain poros PDIP, Golkar, dan Gerindra
http://pemilu.okezone.com/read/2014/...a-menebus-dosa

Demokrat Lebih Baik Jadi Oposisi
Selasa, 29 April 2014 - 08:29 wib

JAKARTA – Pakar komunikasi politik, Emrus Sihombing, menilai seharusnya Partai Demokrat tersebut tidak perlu memaksakan diri untuk berada di lingkungan kekuasaan menyusul perolehan suara dalam hitung cepat Pemilu Legislatif tidak segemilang tahun 2009 lalu.
.
“Dia (Partai Demokrat) sudah divonis rakyat untuk tidak berkuasa lagi dengan perolehan suara dalam hitung cepat yang hanya sekitar 10 persen. Rakyat telah memberikan sanksi kepada dia (Partai Demokrat). Rakyat sudah kasih sanksi, Partai Demokrat jangan memaksakan diri untuk berkuasa,” kata Emrus saat berbincang dengan Okezone, Senin (28/4/2014) malam.

Emrus menjelaskan, di tengah ämbisi partai besar untuk berkuasa seperti PDIP dan Demokrat, diperlukan adanya “check an balances” untuk menjadi pembela rakyat disaat pemerintahan yang kelak berkuasa melakukan kesalahan.

“Sikap Demokrat yang tetap berusaha untuk berkoalisi merupakan tindakan yang kurang baik. Mengmbil posisi oposisi tidak kalah nilainya daripada menjadi bagian dari pusat kekuasaan. Check and balancing enggak ada lagi nanti kalau semuanya ingin berkuasa,” terang Emrus.

Disampaikan Emrus, Partai Demokrat harus menghentikan wacana koalisi atau wacana membuka poros koalisi baru.

“Demokrat harus strategis berpikir pada Pemilu yang akan datang. Mereka harus hentikan wacana koalisi, seharusnya SBY ambil posisi oposisi,” tukasnya
http://pemilu.okezone.com/read/2014/...k-jadi-oposisi

Adhie Curiga Ada Motif Lain SBY Dekati Megawati
Selasa, 29 April 2014 - 07:49 wib

JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adhie Massardi, menyatakan Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, tidak punya peluang bertemu empat mata dengan mantan Presiden sekaligus Ketua Umum PDI-Perjuangan, Megawati Soekarno Putri.

"Enggak ada peluang bertemu. Karena salah satu orang yang tidak disukai Mega adalah SBY," kata dia saat dihubungi Okezone, Selasa (28/4/2014).

Menurut Adhie, Megawati saat masih menjadi Presiden masih sakit hati akibat merasa dibohongi SBY yang saat itu menjadi Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan. "Waktu Mega tanya kamu mau maju capres, SBY selalu bilang tidak, tapi ternyata maju. Itulah salah satu alasan Mega tidak pernah ke Istana setiap perayaan kemerdekaan pada 17 Agustus," ujar Adhie Massard.

Seperti diketahui, Presiden SBY berhasrat bertemu Megawati membahas masa depan Pemilihan Presiden 2014. Tujuannya adalah menjajaki kemungkinan Demokrat menjajaki koalisi dengan PDI Perjuangan.

Namun, menurut Adhie, sebenarnya ada motif lain SBY ingin berkoalisi dengan partai yang banyak diprediksi bakal memenangi Pilpres 2014 tersebut. "SBY ini kan berkepentingan mendekati calon-calon penguasa. Saya melihat satu hal, untuk keamanan dirinya dan keluarga," ungkap Adhi.

Menurut Adhie, sejumlah kasus korupsi sedang mengintai SBY dan keluarganya. Misalnya, kata Adhie, kasus proyek pembangunan sport center Hamlabalang, SKK Migas, dan Skandal Bailout Bank Century.

Menurut Adhie, selama sepuluh tahun menjadi orang nomor satu di Indonesia, SBY dan keluarganya banyak terlilit kasus yang beraroma korupsi. Sebagai contoh, kasus proyek pembangunan sport center Hambalang, kasus di lingkungan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, serta kasus bailout Rp 6,7 triliun Bank Century.

"Karena ada sejumlah kasus hukum seperti Hambalang, SKK Migas, dan Century. Bahwa SBY dan keluarganya tidak tersentuh karena memang masih berkuasa," ujar Adhie menambahkan.

"Biar bagaimanapun juga SBY masih punya pengaruh. Kalau Demokrat berkoalisi, dan ada 'pengampunan-pengampunan' kepada SBY, rakyat akan melihat PDIP dan Demokrat sudah ketemu," ungkap Adhie.
http://pemilu.okezone.com/read/2014/...ekati-megawati

Ibas Diperiksa Setelah SBY Lengser?, Ini Jawaban KPK
Senin, 27-01-2014 21:43

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini masih menutup mata terkait dugaan adanya aliran uang ke Sekjen Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas ketika pelaksanaan kongres demokrat 2010 silam.

"Sampai hari ini belum ada, menurut penyidik. Tetapi sepanjang diperlukan nanti akan dipanggil," ucap Juru Bicara KPK, Johan Budi, di kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (27/1).

Johan pun tidak mau berspekulasi terlalu jauh, jika pemeriksaan ibas akan dilakukan pasca tidak lagi menjabatnya Susilo Bambang Yudhoyono (SB), sebagai presiden Indonesia.

"Bukan nunggu momen, seorang saksi itu dipanggil sepanjang keterangannya diperlukan," kata dia.

Sementara itu, ketika disinggung soal adanya dugaan intervensi dari pihak istana? Johan membantahnya."Tidak ada memo apa-apa," pungkasnya.

Dalam kasus ini, KPK tengah menelusuri kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang dananya mengalir ke Kongres Partai Demokrat 2010 lalu di Bandung.

Terkait hal itu, sejumlah politisi partai berlambang bintang mercy itu telah diperiksa oleh KPK. Bahkan, beberapa di antaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan, seperti Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, dan mantan Bendahara Umumnya, Muhammad Nazaruddin.

Sementara itu, ketika dalam kongres Demokrat Ibas yang saat itu menjadi Steering Committee (SC) belum pernah diperiksa KPK sekalipun. Baik menjadi saksi maupun sekadar dimintai keterangannya untuk dikonfirmasi.
http://www.aktual.co/hukum/214505iba...ni-jawaban-kpk


Banyak Kasus Meledak Setelah SBY Lengser
Senin, 9 Desember 2013 17:29 WIB

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, memperkirakan banyak kasus-kasus besar akan terungkit setelah Presiden SBY tidak menjabat lagi usai Pilpres 2014.

"Sederet kasus-kasus besar seperti kasus IT KPU, Hambalang, SKK Migas, kasus suap impor daging, dan lainnya kemungkinan akan "meledak" lebih besar setelah SBY lengser," kata Soesatyo dalam dialog pilar negara bertema "Efektifitas Pemerintah Jelang Pemilu" di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (9/12/2013).

Menurut dia Partai Demokrat tidak tinggal diam. "Saya menduga apa-apa yang dilakukan saat ini adalah langkah pengamanan. Langkah pengamanan itu antara lain menempatkan posisi strategis orang-orang terdekat," kata dia.
Nasib SBY ini, menurut Soesatyo, mirip ketika Soeharto lengser dari jabatannya tahun 1999 lalu.

"Sejarah akan terulang lagi dimana orang-orang dekat Soeharto saat itu seperti Tommy Soeharto, Bob Hasan, Probosudtejo, dan lainnya dimejahijaukan," kata dia.

Dikatakan kemungkinan besar sejumlah permasalahan hukum yang terus hadir di lingkaran SBY pada akhir tahun 2013 ini tidak akan selesai begitu saja.

"Pascaturunnya SBY sebagai Presiden maka boleh jadi akan lebih banyak kader dan petinggi Demokrat yang bermasalah dengan hukum.
Sangat masuk akal dan memungkinkan itu terjadi karena di saat SBY yang juga pendiri dan Ketua Dewan Pembina Demokrat menjabat sudah banyak kader partainya tersangkut kasus hukum," kata Soesatyo.

Menurut dia, setelah 2014 nanti para kader Demokrat tidak akan punya perlindungan seperti sekarang.

"Selama Partai Demokrat masih berkuasa dan SBY masih menjabat pasti ada proteksi politik rtetapi ketika nanti turun dari jabatannya sebagai Presiden dan Demokrat tidak lagi berkuasa maka proteksi dan perlindungan itu otomatis tidak sekuat seperti sekarang," kata Soesatyo.
http://www.tribunnews.com/nasional/2...ah-sby-lengser

Jika Presiden SBY Lengser, Partai Demokrat Pasti Ditinggalkan

Peneliti Soegeng Sarjadi Syndicate, Ari Nurcahyo, mengatakan, Partai Demokrat akan ditinggalkan oleh para pemilihnya pasca-lengsernya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden pada tahun 2014.

Hal ini didasarkan pada sejarah partai politik Indonesia yang berkaitan erat dengan tokoh politik.

"Sejarah politik Indonesia itu kan sejarah tokoh, SBY lengser, suara Partai Demokrat akan menurun," kata Ari saat memaparkan hasil kajian lembaganya di kantor SSS, Wisma Kodel, Jakarta, hari ini.

Berdasarkan meta analisis dan Focus Group Discussion terhadap survei-survei dan literatur, hasil kajian SSS memperlihatkan adanya pola berulang dalam sejarah politik Indonesia. Lengsernya Soekarno dibarengi dengan turunnya perolehan suara PNI pada pemilu 1971. Begitu pula jatuhnya Soeharto membuat jatuhnya perolehan suara Golkar pada pemilu 1999.

Pola yang sama juga diperlihatkan saat Megawati lengser sebagai presiden pada tahun 2004 yang membuat perolehan suara PDI Perjuangan turun dari 33,74 persen pada Pemilu 1999 menjadi 18,53 persen pada Pemilu 2004.
Turunnya Hamzah Haz juga diikuti dengan menurunnya perolehan suara PPP yang menjadi kendaraan politiknya.

Terkait hal itu, Ari menyinggung Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat sebagai kartu truf bagi Demokrat. Tetapi, sejauh ini konvensi ini belum memberikan pengaruh signifikan terhadap elektabilitas Demokrat.
Berdasarkan kajiannya, Demokrat yang kemungkinan mendapat perolehan suara sekitar 8 hingga 10 persen akan bertarung dengan Partai Gerindra untuk
memperebutkan posisi tiga. Hingga bulan Desember 2013, para capres konvensi, kata Ari, juga belum terlihat berpotensi menembus lima besar di antara capres-capres definitif yang ada.

Ia mengatakan, sejauh ini, dengan elektabilitas sekitar 5,2 persen, hanya Dahlan Iskan yang mampu bersaing dengan capres-capres lainnya.
"Partai Demokrat harus kerja keras dan membuat terobosan terhadap pelaksanaan konvensi," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak mempersoalkan panasnya situasi politik jelang 2014. Itu dianggap sebagai suatu yang wajar.
Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu menilai, tahun politik 2014 pasti ramai dengan semakin menghangatnya politik. Tapi dia berharap, keamanan tetap kondusif.

"Ini tahun politik, kita sudah rasakan menghangatnya situasi politik di negeri kita. Kalau menghangatnya situasi politik itu berkaitan dengan pemilu itu wajar. Yang penting saya menyeru kepada para elit dan para politisi untuk tetap bisa menahan diri, ada batas kepatutan dalam kampanye pemilu agar rakyat tidak jadi korban," jelas Presiden SBY sebelum bertolak ke Jepang, di Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta, hari ini.

SBY berharap, semua pihak bisa menahan diri. Himbauan ini terlebih kepada para elit politik. SBY berharap, elit politik bisa menjaga sikap. Sebab, bisa saja menghangatnya situasi politik dimanfaatkan untuk mengacaukan situasi.
"Saya senang selama ini kolega-kolega saya para elit dan politisi pada saatnya mampu menjaga keteduhan pelaksanaan kampanye. Namun, tidak mustahil ada pihak-pihak tertentu dengan motif tertentu yang tidak baik," jelas Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.
http://www.suaranews.com/2013/12/jik...er-partai.html

----------------------------

Jelas sajalah, semua borok rezim SBY akan dikuliti oleh rezim baru "Megawati" a.k.a. Jokowi ... siap-siap ajalah!