Merdeka.com - Bank Indonesia (BI) melansir data terbaru mengenai utang luar negeri Indonesia. Per Februari 2014, utang luar negeri Indonesia tembus USD 272,1 miliar atau setara dengan Rp 3107,4 triliun. Angka utang ini konsisten naik dari bulan sebelumnya yang hanya USD 269,7 miliar.

Jika dibandingkan bulan Februari tahun lalu, angka utang ini juga terus naik, di mana Februari tahun lalu utang luar negeri Indonesia hanya USD 253,3 miliar.

Dilansir dari situs resmi Bank Indonesia, utang luar negeri ini terdiri dari utang luar negeri pemerintah dan bank sentral serta utang luar negeri swasta. Utang luar negeri pemerintah tercatat USD 122 miliar dan utang luar negeri bank sentral sebanyak USD 7,1 miliar. Sedangkan utang luar negeri swasta mencapai USD 143 miliar.

Utang luar negeri swasta ini terdiri dari utang luar negeri bank yang tercatat USD 24 miliar dan utang luar negeri bukan bank atau non bank sebesar USD 119 miliar.

Utang luar negeri non bank terdiri dari utang luar negeri LKBB atau non bank financial corporation sebesar USD 8,6 miliar serta utang luar negeri perusahaan bukan lembaga keuangan atau non financial corporation sebesar USD 110,5 miliar.

Sebelumnya, Bank Indonesia memperingatkan perusahaan-perusahaan swasta soal kondisi Utang Luar Negeri (ULN) mereka. Sebab, utang luar negeri swasta hingga akhir tahun lalu tercatat mencapai USD 141 miliar.

Angka ini melampaui utang luar negeri pemerintah sekitar USD 124 miliar. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Tirta Segara mengingatkan, utang luar negeri swasta harus segera dilunasi.

"ULN saat ini terutama dari swasta meningkat cukup tajam, ini concern kami paling dalam, melampaui utang luar negeri pemerintah," ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Selasa (8/4).

Jika pertumbuhan utang luar negeri swasta lebih cepat dari utang luar negeri pemerintah maka dipastikan mengganggu gerak nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Kalau utangnya valas tentu bayarnya dengan valas juga. Penghasilan valas itu dari ekspor, tapi kalau belum kuat ekspornya, supply dan demand tidak seimbang. Perlu sumber, kalau sumber-sumber untuk pembayaran belum kuat dalam titik tertentu akan ada gejolak nilai tukar dan sebagainya," tegas dia.

TKP

Tiap Taun makin naik bukan malah turun