JAKARTA (Pos Kota) – Nasionalisasi pengelolaan air bersih dengan membeli saham milik PAM Lyonnaise Jaya (PALYJA) tinggal selangkah lagi.

Mekanisme penguasaan aset milik perusahaan asal Prancis tersebut tengah disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Jokowi mengaku sudah ada titik temu antara pihaknya dengan pihak koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta. Mengingat kelompok tersebut yang selama ini menjadi penghambat pembelian saham Palyja.

“Mereka memiliki tujuan yang sama. Yakni menasionalisasi pengelolaan air. Namun berbeda cara pandangnya saja. Dan sekarang sudah ada titik temu. Kita akan segera membeli saham Palyja,” ujar Jokowi, di Balaikota, Kamis (10/4).

Pembelian saham akan dilakukan melalui BUMD DKI Jakarta, Jakarta Propertindo. Setidaknya ada dua jalur yang akan digunakan untuk pengambilan alih saham Palyja ini, yakni dengan jalur hukum sesuai dengan tuntutan koalisi serta proses bisnis yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Kedua cara tersebut dipastikan tidak akan tumpang tindih, sehingga akan dicari cara yang tercepat. “Hanya yang koalisi ini pakai jalur hukum, kita ingin jalur bisnis. Sekarang sudah ketemu ini hanya teknis saja,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Dewan Air DKI Jakarta, Firdaus Ali mengatakan, dari dua mekanisme itu nantinya akan dilihat cara mana yang paling cepat untuk pengambilan alihan saham. Sehingga kerugian yang diderita tidak terlalu besar.

“Ini sudah sepakat, banyak hal yang sama tujuannya. Hanya jalurnya harus dituntaskan, satu jalur hukum, satu jalur bisnis. Keduanya tetap jalan dilihat biaya termurah, serendah mungkin, dan secepat mungkin. Kalau jalur hukum memakan waktu dua tahun kan akan tambah rugi,” ujarnya.

Menurut Firdaus, dengan pengambilalihan saham ini otomatis kontrak akan gugur. Sehingga Pemprov DKI Jakarta tidak akan digugat melalui pengadilan arbitrase internasional. “Kontrak otomatis akan hilang. Itu cara halus menghapus kontrak, agar gubernur tidak dituntut di pengadilan arbitrase internasional,” ucapnya.

Kepala Bidang Advokasi LBH Jakarta, Muhamad Isnur mengakui bahwa target sama yakni menolak swastanisasi air. Namun ada beberapa yang harus dibicarakan lebih lanjut. Pihaknya meminta Jokowi untuk membatalkan kontrak terlebih dahulu. “Jokowi harus sanggup mengambil keputusan politik. Dengan mencabut beberapa kebijakan,” ujarnya.(guruh/d)

http://poskotanews.com/2014/04/11/na...elangkah-lagi/

Banyak panasda dan panasbung yang selalu mengfitnah bahwa jokowi presiden bakal seperti megawati menjual aset negeri tetapi ternyata kenyataanya malah berbeda.

beda banget ama yang sebelah,hanya berjanji janji surga,menjual mimpi seolah olah pro kerakyatan padahal kenyataanya tidak beda dengan orang asing yang mengeruk SDA Indonesia demi kepentingan diri sendiri.