Solopos.com, JAKARTA — Seniman yang juga politikus PDI Perjuangan Guruh Soekarnoputra mengaku belum menemukan calon presiden (capres) yang ideal. Guruh bukan hanya tak mengklasifikasikan Joko Widodo alias Jokowi yang tengah dicalonkan sebagai presiden oleh PDIP sebagai capres ideal, tetapi juga mempertanyakan ideologi mantan wali kota Solo itu.

Muhammad Guruh Irianto Sukarnoputra, 61, adalah adik kandung Megawati Soekarnoputri, bungsu dari lima anak Soekarno dari istri ketiganya yang juga Ibu Negara pertama RI, Fatmawati. Guruh menyarankan Jokowi belajar politik lebih dalam dan lebih luas karena tidak akan mudah memimpin Indonesia.

“Pak Jokowi ini sudah sejauh mana paham dengan ajaran Bung Karno yang menciptakan ideologi? Kalau sudah, ideologi yang seperti apa?”

“Saya belum lihat sosok capres ideal, meskipun Jokowi memang pemimpin yang suka bekerja keras dan baik, terutama saat menjabat sebagai wali kota Solo,” kata Guruh di Gedung DPR, Selasa (15/4/2014). Rupanya, bagi Guruh referensi kinerja Jokowi yang kini Gubernur DKI Jakarta belum nyata terbaca. Diingatkan Guruh, Jokowi belum lama memimpin Jakarta, bahkan belum separuh periode.

Muhammad Guruh Irianto Sukarnoputra, 61, adalah adik kandung Megawati Soekarnoputri, bungsu dari lima anak Soekarno dari istri ketiganya yang juga Ibu Negara pertama RI, Fatmawati. “Kami memegang pelajaran Bung Karno. Nah, Pak Jokowi ini sudah sejauh mana paham dengan ajaran Bung Karno yang menciptakan ideologi? Kalau sudah, ideologi yang seperti apa?” imbuhnya.

Itulah pasalnya, jebolan Fakultas Arkeologi Universiteit van Amsterdam, Negeri Belanda itu menyarankan Jokowi yang tamatan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada itu untuk belajar politik lebih dalam dan lebih luas. Menurut politikus Senayan yang kerap dipertanyakan presensinya itu, tidak akan mudah bagi Jokowi memimpin Indonesia.

Diingatkannya, untuk menjadi pemimpin bangsa, khususnya Indonesia, presiden mendatang harus bisa mengembalikan roh UUD 1945 seperti semula. Tidak seperti saat ini. Menurut dia, roh UUD 1945 sudah banyak perubahan, bahkan menjurus pada sistem negara liberalis dan kapitalis.

“Banyak ketidaksetujuan saya dengan negara kita, karena banyak konstitusi yang menyeleweng dari Pancasila. Nah, UUD 1945 sebagai induk banyak diubah serta penyelewengan, sehingga itu harus dikembalikan seperti dahulu,” tegas Ketua Umum Swara Maharddhika yang kini lebih aktif mengoperasikan Kinarya GSP itu.

http://www.solopos.com/2014/04/16/jo...-jokowi-502722