Ketua Partai Golkar: Kami Ditinggalkan Kalangan Menengah-Atas karena 'Jual' Orde Baru

Salah satu "jualan" Golkar saat kampanye terbuka Pemilu 2014 adalah, 32 tahun kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto yang mereka klaim sebagai kejayaan Indonesia.

Namun, Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Y Thohari mengatakan, isu terkait Orde Baru membuat pemilih dari kalangan sosial menengah-atas, menjauh.

Menurutnya, hal itu disebabkan adanya stigma negatif terhadap Orde Baru.

Ia mengatakan, seharusnya Golkar menempatkan Orde Baru sebagai fakta sejarah yang berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan saat ini.

"Semestinya, Golkar memandang Orba secara kritis. Ada capaian-capaian positif yang harus diteruskan, tapi ada sisi negatif yang ditinggalkan," kata Hajriyanto, saat dijumpai seusai mengisi sebuah diskusi, di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat, Kamis (10/4/2014).

Namun, ia juga berharap masyarakat memberikan penilaian secara adil, tak perlu menghakimi atau mengecam dengan upaya Golkar kembali mengingatkan masa pemerintahan Orde Baru.

Sementara itu, terkait pemilih, ia menilai, tak ada perluasan kelompok pemilih. Hal ini mengakibatkan capaian suara Golkar tak jauh berbeda dengan Pemilu 2009.

"Golkar tidak berhasil ekstensifikasi partainya," kata Hajriyanto.

Selama ini, menurut Hajriyanto, pemilih Golkar adalah pemilih yang sama. Golkar, kata dia, kurang menarik minat pemilih baru.

Tapi, ia mengapresiasi kinerja kader partai yang sudah menyukseskan Pemilu 2014. Ia optimistis jumlah kursi Golkar di parlemen akan bertambah. Periode 2009-2014, Golkar mendapatkan 106 kursi di parlemen.

"Saya rasa Golkar susah dikatakan gagal. Secara numerik saya yakin akan ada lebih dari 106 kursi," kata dia.

Link : http://www.tribunnews.com/pemilu-201...jual-orde-baru



Soeharto tinggalkan utang Rp 1.800 triliun

KETUA Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPR RI Effendi Choirie jengkel bukan main. Ia melihat sikap pejabat dan media massa di Indonesia, terutama televisi, sangat tidak proporsional dalam memberitakan pemakaman sang penguasa Orde Baru, Soeharto.

"Kita sangat pahami simpati dan bela sungkawa dari para pejabat kepada almarhum Pak Harto. Tapi, yang proposional saja-lah. Harusnya Pak Jusuf Ronodipuro juga layak
mendapatkan penghargaan yang sama," kata Effendi di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Senin (28/1).


Jusuf adalah pejuang kemerdekaan yang membacakan proklamasi kemerdekaan RI pada 1945. Lewat RRI yang didirikan, ia menyebarkan kabar Indonesia telah merdeka.

"Pak Harto memang orang besar. Tapi jangan lupa kesalahannya juga besar. Utang Rp 1.500 triliun itu warisan Pak Harto," ujarnya lagi. Effendi salah. Soeharto tidak meninggalkan utang Rp 1.500 triliun, melainkan meninggalkan utang Rp 1.800 triliun!

Tepatnya 800 miliar dolar AS. Artinya, jika utang tersebut dibagi-bagikan kepada 200 juta penduduk Indonesia, maka setiap kepala dibebani utang Rp 9 juta. Anda tentu bisa menebak siapa
menyebabkan negara ini berutang begitu besar? Ya, angka tadi adalah posisi awal utang Indonesia saat Soeharto dilengserkan, Mei 1998 silam.

Banyak pengamat meyakini, Soeharto digulingkan bukan semata karena gerakan mahasiswa, tetapi juga karena ia membangun sistem ekonomi yang begitu keropos selama berkuasa 32 tahun.

Buktinya, krisis moneter 1997, yang menyebabkan perekonomian Indonesia porak poranda, tidak hanya dialami RI. Seluruh negara di Asia Tenggara juga mengalaminya. Namun, hanya dalam waktu dua-tiga tahun, Thailand, Malaysia, serta Singapura berhasil mengatasinya.

Negara-negara jiran yang semula berada di bawah bayang-bayang Indonesia ini akhirnya melejit pesat dan meninggalkan Indonesia. Hingga sekarang. Warisan utang Soeharto itu masih
menjadi beban negara hingga kini. Utang yang jumlahnya berlipat-lipat dari nilai APBN ini berasal dari pinjaman di International Monetary Fund (IMF), World Bank (Bank Dunia), dan Asian Development Bank (ADB).

Mungkin, bahwa utang ini tidak berdampak langsung bagi Anda. Tapi tahukah Anda, lebih dari separuh APBN, dipakai hanya untuk membayar utang-utang tersebut plus bunganya. Artinya, anggaran yang semestinya dipergunakan untuk, misalnya, membangun jalan, memperbaiki gedung
sekolah, dan segala fasilitas umum digerus habis oleh utang warisan Soeharto ini.

Kini, setelah 10 tahun sejak diturunkan, Soeharto sebenarnya masih menyusahkan rakyat. Setiap
tahun, negara tetap membayar utang-utang tersebut. Data yang dilansir Bank Indonesia, posisi terakhir utang luar negeri kita adalah 176,55 miliar dolar AS atau Rp 1.589 triliun (kurs Rp 9.000
per dolar AS).

Pembayaran Utang

Pembayaran utang luar negeri pemerintah memakan porsi APBN yang terbesar dalam satu dekade
terakhir. Jumlah pembayaran pokok dan bunga utang hampir dua kali lipat anggaran pembangunan dan memakan lebih dari separuh penerimaan pajak. Pembayaran cicilan utang sudah
mengambil porsi 52 persen dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar Rp 219,4 triliun.

Pada tahun 2006, pemerintah melakukan pelunasan utang kepada IMF. Pelunasan sebesar 3,182 miliar dolar AS merupakan sisa pinjaman yang seharusnya jatuh tempo pada akhir 2010. Saat Soeharto turun, akhirnya terungkap sebanyak 30 persen utang luar negeri itu atau sedikitnya
Rp 540 triliun dikorupsi oleh Soeharto dan kroni-kroninya.

Dari Dulu
IMF sebenarnya sudah lama menancapkan kukunya di Indonesia. Itu dimulai sejak era Presiden
Soekarno. Namun, sikap tegas Soekarno yang mencium ada udang di balik batu lembaga moneter dari Amerika Serikat (AS) itu memaksa IMF segera hengkang.

Saat Soeharto berkuasa, 1967, rezim Orde Baru kembali membuka pintu lebar-lebar bagi IMF.
Pada akhir tahun 1966, IMF membuat studi tentang program stabilitas ekonomi, dan pemerintah Orde Baru dengan cepat melaksanakan kebijakan seperti yang diusulkan IMF dan Indonesia secara resmi kembali menjadi anggota IMF.

Kembalinya Indonesia menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, menimbulkan reaksi negara-negara barat. Mereka segera memberikan hibah sebesar 174 juta dolar AS dengan tujuan untuk mengangkat Indonesia dari keterpurukan ekonomi, disusul dengan restrukturisasi utang
karena 534 juta dolar AS harus dikeluarkan untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang.

Pembangunan pun dimulai. Selama 30 tahun ke depan, rakyat tidak tahu bahwa pembangunan yang dilakukan adalah utang-utang berbunga yang mesti dibayar.

Puncaknya terjadi saat krisis ekonomi menghantam Asia Tenggara pada 1997. Soeharto mengundang IMF untuk menyelamatkan perekonomian nasional yang sedang dalam krisis.
Kesepakatan antara IMF dan pemerintah Indonesia terjadi pada tanggal 31 Oktober 2007 dengan
ditandatanganinya Letter of Intens (LOI) pertama yang berisikan perjanjian tiga tahun dan kucuran utang sebesar 7,3 miliar dolar AS.

Namun kehadiran IMF justru mengakibatkan bertambah parahnya berimbas pula terhadap ekonomi
Indonesia, tidak lebih dari satu tahun terjadi pelarian modal (capital flight) keluar negeri besar-besaran yang menyebabkan pengangguran, diperparah lagi dengan penurunan nilai tukar rupiah
secara drastis.

Pada Mei 1998, karena kesepakatan antara IMF dan Soeharto, pemerintah mencabut subsidi bahan pokok, serta menaikkan harga minyak dan listrik. Kebijakan ini menyulut penolakan keras dari rakyat dan tak lama kemudian, Soeharto jatuh.

Anehnya, setelah itu, presiden yang silih berganti tak berani mengambil sikap keluar dari Bank Dunia dan IMF.

Tak satupun di antara mereka yang seberani Presiden Venezuela, Hugo Chavez. Tahun 2007 lalu, Chavez mengumumkan secara resmi bahwa negaranya menyatakan keluar dari keanggotaan Bank Dunia dan IMF.

Akhirnya, hingga kini, dibanding negara-negara yang dihantam krisis ekonomi 11 tahun silam, ekonomi Indonesia tetap terpuruk dan tak beranjak.

Pengamat ekonomi meyakini, kesalahan terbesar Soeharto bukan pada dugaan korupsi dan pelanggaran HAM yang dituduhkan kepadanya. Tetapi kesalahan terbesar penguasa
Orde Baru itu terletak pada kebijakan ekonomi yang seolah-olah begitu kuat --karena ditopang oleh tindakan represif-- padahal kenyataannya sangat rapuh.

Sebagian rakyat mungkin sudah melupakan kasus korupsi Soeharto. Sebagian lainnya malah mungkin tidak tahu kasus-kasus pelanggaran HAM berat Soeharto. Tapi, yang pasti, disadari atau
tidak, peletakan kebijakan ekonomi Soeharto yang begitu rapuh, masih dirasakan dampaknya hingga kini. Setelah 10 tahun dipaksa turun dan bahkan setelah Soeharto sudah wafat.

http://soeharto-online.blogspot.com/...g-rp-1800.html



Warisannya kagak enak banget pak lek....