Jakarta, LiputanIslam.com — Wacana pengenaan pajak barang mewah (PPnBM) terhadap produk telepon pintar (smartphone) semakin menguat. Mendag Muhammad Luthfi pun telah membicarakannya dengan Menteri Perindustrian untuk membicarakan rencana itu.

“Saya sudah bicara dengan Pak Hidayat (Menteri Perindustrian) soal PPnBM untuk smartphone ini,” kata Muhammad Luthfi di Kantor Pusat PT Pelabuhan Indonesia II, Senin (7/4).

Serbuan impor telepon seluler pintar memang patut membuat Muhammad Lutfi berang. Bagaimana tidak, pasar telepon mobil di Indonesia kini menembus 220 juta pelanggan, tapi hingga kini belum ada satu industri yang memproduksinya di dalam negeri.

Menurut Luthfi, wacana penerapan pajak barang mewah untuk smartphone ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Apalagi, Indonesia memiliki komitmen untuk memiliki 220 juta pelanggan telepon seluler, namun sayangnya industrinya belum ada.

“Kalau hanya mengandalkan barang impor, kasihan industri dalam negeri tidak bisa berkembang,” kata Luthfi.

Pengenaan pajak barang mewah atas smartphone ini, kata dia, juga penting diterapkan mengingat sering beredarnya ponsel ilegal. “Itu adalah bagian dari kecurangan, jadi jangan sampai karena kecurangan itu kita mengorbankan industri nasional,” ujarnya.

Lutfi mengatakan, pengenaan pajak barang mewah pada smartphone ini tak akan memberatkan masyarakat. “Ini kan memang untuk yang harganya tinggi untuk Rp 5 juta ke atas, yang terpenting memberikan kesempatan supaya industri dalam negeri bisa tumbuh.”

Dalam kajian Kemenperin, pada 2013 impor produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet, berjumlah 55 juta unit dengan nilai mencapai $3 miliar atau sekitar Rp33 triliun (dengan asumsi rata-rata per unit Rp 600 ribu). Adapun perkiraan 15 persen di antaranya merupakan produk barang mewah.

Dengan pengenaan PPnBM 20 persen diharapkan akan ada pengurangan impor ponsel, komputer tablet, dan komputer genggam sebesar 50 persen. Dengan begitu, akan terjadi penghematan devisa sebesar $1,8 miliar atau setara Rp 20,6 triliun. Di samping itu akan ada potensi peningkatan devisa negara sebesar Rp4,1 triliun.(ca/tempo.co)

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah rencananya memberikan insentif untuk mengurangi beban konsumen dengan menghilangkan kewajiban membayar PPnBM (pajak pertambahan nilai barang mewah). Namun tetap membayar PPN 10 persen dan Pajak Kendaraan Bermotor di daerah sebesar sekitar 10 persen.
Khusus untuk mobil LCGC (low cost green car/mobil murah) dalam PP No.41 2013 disebutkan mobil LCGC akan memperoleh insentif tersendiri. Rencananya mobil LCGC mendapat potongan PPnBM nol persen atau bebas pajak.
"Semula 10 persen menjadi 0 persen bila memenuhi persyaratan konsumsi BBM dan pembuatan mobil serta komponen di dalam negeri," ujar Menteri Perindustrian MS Hidayat, Selasa (24/9/2013).
Ditetapkan juga harga mobil LCGC off the road Rp 95 juta paling maksimal. Harga tersebut belum termasuk biaya balik nama, pajak kendaraan bermotor, dan pajak daerah lainnya.
Selain itu pemerintah akan menambah insentif bagi mobil LCGC khusus untuk penambahan teknologi transmisi otomatis 15 persen. Mobil LCGC juga diberi tambahan insentif jika menyediakan fitur keamanan sebanyak 10 persen.
"Toleransi mobil LCGC bisa dipasang untuk airbag, antilock breaking system, dan lain-lain," ungkap MS Hidayat.

Original Posted By d35troys►Menurut ane, pemerintah kurang bijak memberikan pajak pada Smartphone.
Kalau cuma pengen industri dalam negeri naik, harusnya BIROKRASInya itu yang dibenahi.
Selama ini yang buat Perusahaan Swasta dalam negeri sulit tumbuh dan berkembang kan karena BIROKRASI pemerintahan kita sendiri yang tidak pro wirausaha.
Selain itu dengan menekan Impor smartphone sama saja merugikan Warga Indonesia yang notabene menginginkan produk yang berkualitas.
Justru dengan hadirnya Smartphone impor, maka akan meningkatkan persaingan di antara produsen luar negeri dengan dalam negeri sehingga para produsen saling berusaha meningkatkan kualitas produknya. Ini berdampak baik untuk lingkungan bisnis secara keseluruhan.
Taruh di pageone gan