REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--PDI Perjuangan menilai tidak ada presiden independen dalam sistem politik Indonesia karena terkait dengan pasal 6A ayat 2 UUD 1945 bahwa pasangan capres atau cawapres diusung parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

"Tidak ada presiden independen dalam sistem politik Indonesia saat ini kecuali Pasal 6A ayat 2 diubah dan mempersilakan capres independen diperbolehkan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Achmad Basarah di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan di dalam PDI-P, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri adalah mandataris kongres dan pemegang hak prerogatif partaitermasuk diberikan kewenangan untuk memutuskan siapa capres/cawapres yang diusung partai tersebut.

Menurut dia Megawati merupakan tokoh sentral dalam pengorganisasian partai sesuai dengan keputusan-keputusan kongres."Siapapun petugas partai yang ditempatkan sebagai anggota Legislatif maupun sebagai Eksekutif adalah petugas partai yang wajib tunduk pada perintah partai," katanya.

Achmad Basarah menilai apa yang dilakukan PDI-P adalah sejatinya menjalankan sistem kepartaian di Indonesia.

Menurut dia parpol bukan lembaga konsultan politik yang bertugas mengorbitkan seseorang menjadi pejabat publik lalu ditinggalkan.

"Saya mau bertanya, apakah Prabowo dan Fadli Zon tidak terikat dalam peraturan Gerindra, lalu apakah Fahri Hamzah juga tidak terikat dengan aturan di PKS? Atau mereka menganggap parpol sama seperti perseroan terbatas yang maksud dan tujuan organisasi tergantung pemiliknya saja," ujarnya.

Sebelumnya, Wasekjen PKS Fahri Hamzah sepakat dengan tudingan Gerindra yang menyebutkan Jokowi mirip boneka dan tidak bebas melakukan kebijakan apapun tanpa seizin "pemiliknya".

Fahri menilai Jokowi tidak independen sehingga drama pencapresan Jokowi mirip boneka.
Menurut Fahri, Indonesia merupakan negara berdaulat yang harus dipimpin presiden yang tidak diintervensi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon pun sebelumnya membuat puisi bertajuk "Sajak Tentang Boneka" yang isinya menyebutkan sebuah boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa.

Menurut Basarah masalah tersebut tidak bisa disederhanakan menjadi ada atau tidak intervensi Megawati terhadap Jokowi."Masalah capres Jokowi bukan urusan perseorangan karena ini urusan sistem ketatanegaraan dan sistem kepartaian di Indonesia," ujarnya.