Nama Joko Widodo moncer di berbagai survei-survei pencapresan. Capres PDIP itu ditelaah oleh sejumlah ahli yang sedang membahas soal platform partai politik yang berkaitan dengan solusi ketimpangan sosial dan ekonomi.

Guru besar dari Universitas Brawijaya Malang, Ahmad Erani Yustika, menelaah Jokowi, panggilan Joko, dari segi popularitas dan rekam jejaknya. Profesor yang menyabet gelar doktoral dari Georg August Universität Göttingen Jerman ini menilai Jokowi sebagai figur populis yang minus ideologi.

"Sampai hari ini saya melihat selama dia di Jakarta, dia figur populis minus ideologi, sampai kemudian dia menjelaskan apa yang ingin dia bangun (jika menjadi capres)," tutur Erani di Hotel Aryaduta, Jl Prapatan, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2014).

Erani berbicara saat pemaparan riset 'Partai Politik, Pemilu, dan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi di Indonesia'. Dalam penelitian ini, PDIP dinilai paling baik dibanding partai lain dalam hal menerjemahkan platform partai sebagai solusi atas ketimpangan itu. Namun Jokowi dinilai belum mencerminkan ideologi PDIP.

"Ada banyak hal besar (yang bisa dilakukan) kalau memang dia meyakini punya ideologi seperti dalam ruhnya PDIP," kata Erani.

Erani kemudian mengambil satu contoh dari langkah yang tengah ditempuh Jokowi. Dia menyoroti pembebasan lahan di salah satu kawasan DKI yang belum juga berhasil dilakukan Jokowi.

"Bayangkan, mau membebaskan lahan 3.000 hektar saja di Cengkareng susahnya minta ampun. Tapi ada satu pengembang di Jakarta, dia punya bank tanah 6.000 ha. Ada nggak pemimpin DKI bicara itu. Kalau nggak ada itu, ya pemimpin tanpa ideologi menurut saya. Dan jokowi belum menyasar itu (lahan yang dikuasai pengembang) di Jakarta," tutur Erani.

Namun demikian, Jokowi tak bisa dianggap gagal. Ini karena waktu yang dimiliki suami Iriana itu terbilang singkat untuk membenahi Ibu Kota.

"Mungkin karena waktunya singkat, dan itu berkah buat dia karena waktunya singkat jadi dia tidak akan dikenang sebagai Gubernur yang gagal, kalau jadi presiden nanti," ucap Erani memecah kebekuan paparan riset yang serius.

Sebagai akademisi, Erani akan mengubah penilaiannya bila Jokowi telah berhasil menyampaikan visi misi pencapresannya dengan baik. "Mudah-mudahan seiring dengan ini dia akan mengungkapkan ideologi, platform, dan pikiran-pikiran dia, sehingga saya bisa merevisi pikiran-pikiran saya tentang dia," tuturnya.

Kemudian giliran Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris berkomentar. Profesor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) ini juga punya pandangan khusus untuk pria yang pernah menjadi Walikota Solo itu.

"Sejauh ini kita belum tahu gagasan pokok Jokowi untuk Indonesia. Mudah-mudahan setelah Pileg, dia musti mulai ngomong. Sebab Kita tentu tidak ingin memilih atas dasar elektabilitas belaka, tapi kita memilih karena komitmennya soal skema penataan Indonesia yang jelas," tutur Haris.

Haris menyatakan seorang pemimpin harus punya mimpi, dalam hal ini mimpi menjadikan Indonesia lebih baik, dengan langkah konkret tentunya. Masyarakat haruslah memilih bukan hanya karena seorang capres itu populer.

"Kalau populis dan populer ya Rhoma Irama, bukan Jokowi. Tentu ada track recordnya yang dijadikan dasar untuk memilih, seperti apa dia punya komitmen ketika dia jadi Walikota dan juga bagaimana platform PDIP. Kalau dia jadi presiden ya dia harus berani tegur kementerian, memberikan instruksi kepada kementerian, atau membatalkan kontrak karya jika tidak sesuai dengan konteks kesejahteraan," tutur Kepala Bidang Politik Nasional P2P LIPI Irine Gayatri.

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Sugeng Bahagijo, juga ikut menanggapi. Menurutnya, Jokowi dan semua capres harus membuat presentasi konkret soal operasional pembenahan Indonesia jika kelak ia menjadi capres. Jadi, bukan hanya visi misi umum yang mengawang-awang yang para ahli ini nantikan dari Jokowi, melainkan janji operasional 'menjejak bumi' yang harus Jokowi jelaskan.

"Bagaimana kita memaksa calon-calon pemimpin kita termasuk Pak Jokowi, kita tagih janji operasionalnya, bukan hanya janji umum," kata Sugeng Bahagijo.

dan gan
nih buat silent rider


sumur http://news.detik.com/read/2014/03/27/213418/2539155/10/jokowi-dilihat-dari-kaca-mata-profesor-dan-peneliti