Ane suka pribadi Jokowi, tapi partainya itu loh gan, bikin galau.
Biar kata Malaikat sekalipun yang turun dari langit buat ngurus Indonesia, tapi kalo Malaikatnya itu sendiri dikelilingi setan-setan, banyak kepentingan, agenda setan yang ikut-ikutan, yah percuma saja Malaikatnya datang.
Kebaikannya akan ditutupi oleh kejahatan.
Percuma klo cuma Presiden nya yang baik tapi hampir semua pembantu-pembantunya, orang-orang di sekitarnya jahat semua.
Spoiler for "Contohnya":
Bila Jokowi jadi presiden, kasus BLBI dikawatirkan terulang
Reporter : Muhammad Sholeh
Merdeka.com - Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Taufik Bahauddin, khawatir terhadap kondisi ekonomi ke depan setelah Pemilu 2014, terutama bila Jokowi menjadi presiden. Seperti munculnya kembali kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di zaman pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
"Bisa saja terulang, kan bukan BLBI saja. Jual Indosat, jual kapal tanker VLCC Pertamina , jual gas murah ke China. Nanti, kalau kembali berkuasa bentuknya bisa lain lagi," ujar Taufik di Jakarta, Selasa (25/3).
Menanggapi PDIP yang mengangkat sosok Jokowi sebagai capres, Taufik menegaskan, hal itu tidak begitu berpengaruh di dalam kepemimpinan nasional. Sebab, kata dia, Jokowi belum benar-benar teruji dalam mengatasi masalah di Jakarta.
"Dia (Jokowi) kan belum teruji. Di Jakarta sudah berhasil apa? Pencitraannya blusukan. Yang kita perlukan hasilnya apa, yang dinikmati rakyat. Ini kan belum. Monorail macet, pengadaan bus Transjakarta korup juga," jelas dia.
Justru, lanjut Taufik, kekhawatiran mencuat saat PDIP memberikan mandat kepada Jokowi sebagai capres. Yang mana diketahui mandat tersebut diberikan setelah PDIP mengumpulkan puluhan pengusaha-pengusaha di kantornya.
Menurut Taufik, bukan rahasia umum lagi bahwa Jokowi amat tunduk terhadap perintah Megawati.
Sehingga tak menutup kemungkinan kasus BLBI terulang lagi walaupun dalam bentuk lainnya.
"Putusan seseorang adalah gambaran kualitas berpikirnya. Dia (Jokowi ) kan belum teruji," tandasnya.
Seperti diketahui, penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) membuat kasus BLBI dihentikan penyidikannya (SP3) oleh Kejaksaan Agung di masa pemerintahan Megawati. Dalam kasus tersebut, banyak pengusaha yang disebut-sebut menikmati penyalahgunaan fasilitas BLBI.
