Laporan Wartawan Tribun Jogja, Niti Bayu Indrakrista
TRIBUNNEWS.COM, YOGYA - Pencapresan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo oleh PDIP Perjuangan menuai reaksi.
Pengamat Hukum dan Tatanegara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Iwan Satriawan menilai majunya Jokowi dalam bursa calon presiden melanggar amanah. Ia mengatakan, pada masa jabatannya selama sekitar 15 bulan sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi masih mempunyai banyak pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.
Iwan mengatakan, masyarakat Jakarta dulunya memilih Jokowi untuk menyelesaikan masalah kemacetan, banjir dan lainnya. Tapi pada buktinya 30 persen program Jokowi belum terselesaikan.
"Keputusan itu sebenarnya dapat merusak kepercayaan masyarakat Jakarta. Mereka dulunya percaya pada Jokowi, tapi Jokowi tidak amanah," katanya, Sabtu (15/3/2014).
Jika ditinjau dari hak, kata Iwan, tidak ada masalah jika Jokowi maju sebagai capres di Pilpres 2014. Pada dasarnya semua orang berhak.
"Tapi yang terpenting itu masalah kepatutan politik atau kepantasan. Jokowi belum selesai dengan janjinya pada warga Jakarta, belum selesai sumpah jabatannya, belum terealisasikan programnya dengan baik," ujar Iwan.
Ia menambahkan, sumpah jabatan seorang Gubernur sangat jelas, mereka berjanji untuk menyelesaikan jabatan dari periode yang ditentukan.
"Ini baru satu tahun lebih, tugas masih menumpuk, program dan janji politik belum selesai. Maka belum pantas Jokowi turun sebagai Calon Presiden 2014," katanya lagi.
Turunnya Jokowi sebagai Capres menurut Iwan, tidak lebih karena ketakutan Caleg PDIP. Turunnya Jokowi diharapkan dapat mendongkrak suara Caleg dari PDIP.
"Tujuannya untuk mendongkrak suara caleg di masyarakat, dan itu sah-sah saja dalam politik," terangnya.
Article:
http://www.tribunnews.com/regional/2014/03/15/pencapresan-jokowi-menuai-reaksi