Begitu banyak isu dan permasalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita hadapi saat. Permasalahan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, korupsi, perekonomian, dan hampir di aspek lainnya seakan tak ada habisnya. Adanya krisis integritas dari para penyelenggara pemerintahan menjadi penyebab sulitnya masalah-masalah tersebut teratasi. Jika kita kembali melihat potensi yang ada di negara Indonesia ini, tentu rasa optimis untuk kembali bangkit dari keterpurukan ini masih berapi-api. Namun yang menjadi pertanyaan besar dalam konteks ini, masih adakah yang mau peduli untuk bangkit dan memperbaiki semua persoalan tersebut. Jawabannya tentu masih ada, selama bangsa ini masih memiliki generasi tentu harapan itu masih ada.

Generasi yang dibutuhkan adalah generasi yang tangguh dengan pemikiran inovatif dan memiliki integritas. Saat ini Indonesia memang sedang dihadapkan oleh realita penurunan kepedulian mahasiswa selaku generasi muda terhadap problematika bangsanya. Garang dan kritisnya mahasiswa seakan hanya menjadi kisah terdahulu yang kini sangat sulit untuk kita temui. Dari sinilah kembali dipertanyakan konsistensi perjuangan dan pergerakan mahasiswa dalam menegakan kebenaran.

Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, negara-negara di dunia merumuskan Millenium Development Goals (MDG’s) yang memiliki beberapa poin tujuan dimana muara dari tujuan itu adalah mensejahterakan bangsa. Apa yang dirumuskan dalam MDG’s memang tidak mudah dicapai, akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa semakin hari Indonesia seolah semakin jauh untuk mencapai tujuan tersebut. Indonesia merupakan negara besar dengan kemajemukan di dalamnya tentulah menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemerintah untuk menyatukan dan membawanya pada arah pembangunan merata yang mensejahterakan.

Pembangunan merata di semua aspek tentu menjadi cita-cita besar bangsa ini. Disparitas pembangunan antar daerah masih begitu terasa. Dalam hal ini, kita bisa mengambil konteks untuk daerah Provinsi Jawa Tengah yang masih begitu terlihat disparitas pengembangan antar daerah di dalamnya. Secara administratif, Jawa Tengah terbagi menjadi 35 Kabupaten dan Kota yang masing-masing memiliki potensi daerah seperti pertanian, pariwisata, tambang, dan lainnya. Namun potensi yang ada tersebut akan tetap sulit untuk dimaksimalkan tanpa adanya pengelolaan yang baik dan tersedianya infrastruktur.

Selama ini pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah terkesan memiliki fokus pada wilayah bagian utara Jawa (Pantura) saja, namun kurang memperhatikan wilayah bagian selatan sehingga kenyataan yang ada saat ini wilayah-wilayah di selatan Jawa Tengah masih banyak yang tertinggal. Suatu realita disparitas yang sudah bosan kita lihat dan masih terus berharap pada penyelenggara pemerintahan, ditengah krisis kepercayaan dan terus mempertanyakan integritas pemerintah ini. Seperti yang telah dijelaskan di awal, semua persoalan ini bukan mutlak miliki pemerintah, akan tetapi ini masalah dari bangsa ini. Keterlibatan semua pihak merupakan hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk aktif dalam pemecahan persoalan rumit ini dan mencapai tujuan dari MDG’s, terutama bagi generasi penerus dari kalangan akademisi, mahasiswa.

[SPOILER=Jangan dibuka][/SPOILER]