Sudah cukup lama sejak badai emosi melanda ruang persidangan. Tetapi Rabu lalu, ketika seorang hakim di Pengadilan Tinggi Manado menjatuhkan vonis 1 tahun penjara kepada seorang remaja 17 tahun terlibat kasus pembunuhan, sulit rasanya untuk menyangkal amukan emosi hebat akibat vonis kontroversial itu. Sanksi “terlalu lunak” untuk “kasus berat” ini adalah manifestasi ketidakadilan kronis yang melekat pada bangsa ini dan merugikan semua pihak.

Berlebihan? Jauh dari itu! Mari kita cermati tiga aspek berikut; hukum peradilan anak (HPA), dampak hukuman ringan dan efek jera serta kerancuan pengelompokan tingkat kedewasaan.

1. Hukum Peradilan Anak (HPA) memanjakan Anak Dibawah Umur (ADU) pelaku pelanggaran berat.

HPA menganggap usia 16-18 tahun sebagai anak, meloloskan mereka dari jerat hukuman orang dewasa. Sebuah “kado istimewa” untuk perayaan sweet seventeen!

2. Sanksi hukuman ringan bagi ADU, cara ini juga telah terbukti counterproductive (memberikan hasil terbalik).

Hukuman penjara ringan memicu ratusan ribu pelanggaran ulang oleh ADU setiap tahunnya di Kanada dan Amerika Serikat. Sebagai reaksi terhadap dampak negative hukuman ringan, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat melaporkan bahwa sejumlah negara malahan telah menghapus hukuman penjara instan.

Sebaliknya hukuman lebih berat berfungsi sebagai “rem” untuk pelanggaran ulang dan penyebab dampak jerah kata para ahli. Hasil penelitian di berbagai penjara di Amerika Serikat oleh tim ahli dari Duke University memperlihatkan efek jera pada ancaman hukuman lebih berat. Menurut tim ini, “ketika ancaman hukuman cenderung berat, maka tingkat kriminal berkurang, tetapi ketika ancaman hukuman cenderung ringan, maka tingkat kriminalitas meningkat”.

3. Klaim bahwa ADU tidak memiliki kemampuan berpikir seperti orang dewasa tidak sepenuhnya benar

Memang terdapat perbedaan kemampuan kognitif (kemampuan berpikir) amat besar antara ADU (12-15 tahun) dan ADU (16-17 tahun). Tetapi, tidak ada perbedaan kemampuan kognitif berarti antara ADU16 tahun tulis sebuah artikel dalam jurnal American Psychologist.

Namun artikel itu juga menambahkan bahwa ada perbedaan antara kemampuan psiko-sosial antara ADU 16-17 dengan orang dewasa. Artikel ilmiah ini menyimpulkan bahwa ada dua jenis kedewasaan; kedewasaan kognitif (sejak 16 tahun) dan kedewasaan psiko-sosial (mulai usia 18 tahun). Jadi, anggapan bahwa ADU, khususnya usia 16-17 tahun, belum mampu berpikir seperti orang dewasa sama sekali tidak berdasar dan menyesatkan.

Bukankah Hukum Tata Negara menetapkan usia 17 sebagai wajib pilih? Apakah pemerintah dan pihak terkait (PPT) telah terkena sihir “anomali 17 tahun” sehingga memperlakukan remaja 17 tahun dewasa saat Pemilihan Umum, tetapi ADU ketika mereka terlibat kasus berat? Sungguh sebuah paradox! Apakah karena sebuah kepentingan? Walauhalam!


Memenjarakan ADU juga dapat memicu tindakan kriminal. Seto Mulyadi dari KPIA berpendapat bahwa “memenjarakan anak sama saja dengan mendidik mereka menjadi pelaku kriminal baru”. Berbagai hasil penelitian juga menunjang pandangan ini dengan simpulan bahwa ADU yang dipenjara dengan narapidana dewasa cenderung “kumat” selepas menjalani hukuman.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) tak segan menerapkan hukuman seumur hidup bahkan hukuman mati bagi ADU yang terlibat kasus sangat berat.

Ternyata, pepatah “too much of something is bad” benar juga. Ini pun berlaku untuk hukuman terlalu ringan. Hukuman terlalu ringan merugikan keluarga korban karena menjarah rasa keadilan mereka; merugikan pelaku dan masyarakat karena menyebabkan keresahan bukannya kejerahan serta merugikan generasi muda dan warga negara karena menjadi contoh dan presenden buruk untuk sistim peradilan. Hukuman terlalu ringan merugikan semua pihak!.

sumur