JAKARTA, BIJAKS – Peningkatan ekspor usai pelaksanaan revisi UU Minerba bakal menjadi omong kosong. Prediksi itu dikemukakan ekonom Faisal Basri perihal keyakinan Menko Perekonomian Hatta Rajasa soal revisi perundangan mengenai minerba bahan mentah akan melipatgandakan ekspor bahan mentah mineral Indonesia hingga mencapai 27 miliat dolar AS hingga 2017 mendatang.

“Menurut saya hal itu hanya bualan semata, ekspor tidak akan bisa meningkat pesat, itu bohong,” ungkap Faisal di Jakarta, Kamis (19/2).

Ia menganggap, upaya itu tak semudah memperkirakan adanya lonjakan ekspor bahan mineral. Sebab, harga bahan mineral hasil olahan tak setinggi bahan mentah.

“Produksi bahan mineral melalui smelter tidak setinggi bahan mentah, itu kenapa pengusaha tidak mau membangun smelter,” katanya.

Tak hanya itu, di AS kini sedang berkembang revolusi shale gas. Jika revolusi ini sukses maka permintaan atas batubara akan merosot seiring dengan adanya sumber daya alam yang diklaim lebih murah itu.

Sementara itu, adanya revisi UU Minerba diyakini bakal memicu PHK terhadap 585.527 buruh yang bekerja di sektor pertambangan. Peringatan itu dikemukakan Koordinator Solidaritas para Pekerja Tambang Nasional (Sparta), Juan Forti Silalahi soal adanya dampak dari terbitnya PP nomor 01 tahun 2014 tentang revisi UU Minerba.

“Sejak diumumkan berlaku, sudah terjadi 585.527 PHK dari 1.954 perusahaan tambang kategori clear and Clean di Dirjen Mineral dan Batubara Kemen ESDM,” terang Juan Forti Silalahi, di press room DPR, Senayan Jakarta, Rabu kemarin.

Jumlah PHK, imbuhnya, akan meningkat berkali-lipat bila jumlah tanggungan tiap pekerja tambang korban PHK dikalikan dengan jumlah anggota keluarga yang ditanggungnya. lebih gawatnya, Menakertrans tak diikutsertakan dalam proses pembahasan PP tersebut di Cikeas beberapa waktu kemarin. (am/tn/jn)

Sumur

Benar tidaknya kita buktikan saja hasil akhirnya.