Ia adalah seorang pejuang yang melawan imperialisme hingga akhir hayatnya. Pada akhirnya, ia harus wafat di negeri orang sebagai pelarian politik, bukan di negeri yang ia perjuangkan kemerdekaannya. Namun, namanya tak akan ditemukan dalam buku sejarah resmi versi pemerintah.

Ia adalah Siauw Giok Tjhan. Anak bangsa yang berasal dari etnis Tionghoa ini memang memiliki naluri untuk menentang penindasan sejak ia berusia remaja. Karakter yang kemudian ia bawa hingga akhir hayat, ketika ia memilih konsisten melawan penindasan yang tak hanya datang dari penjajah asing, melainkan juga dari bangsa sendiri dalam bentuknya yang lain, diskriminasi rasial.

Spirit Nasionalisme

Lahir pada 23 Maret 1914 di Surabaya, Jawa Timur, putra dari pasangan Siauw Gwan Swie dan Kwan Tjian Nio ini tumbuh dalam keluarga Tionghoa yang yang telah berintegrasi dengan etnis lainnya di Surabaya. Kondisi itu membuat Siauw Giok Tjhan fasih berbahasa Tionghoa, Melayu dan Jawa.

Siauw Giok Tjhan kecil mengenyam pendidikan di sekolah Tionghoa, Tiong Hoa Hwee Koan. Namun, atas dorongan ayahnya, ia pindah ke sekolah Belanda, Institut Buys dan kemudian ia bersekolah juga di Europese Lagere School. Perlakuan diskriminatif yang dipertunjukkan para siswa Belanda di sekolah tersebut terhadap siswa bumiputera dan Tionghoa membuat naluri perlawanan Siauw Giok Tjhan bangkit. Hinaan “Cina Loleng” yang kerap terlontar dari mulut para siswa kulit putih seringkali membuat kesabaran Siauw Giok Tjhan habis, sehingga ia sering terlibat perkelahian dengan mereka.

Menginjak usia remaja, Siauw Giok Tjhan harus berjuang untuk menghidupi dirinya dan adik-adiknya karena kedua orang tuanya wafat. Berbekal modal seadanya peninggalan dari orang tua, ia pun menjalankan bisnis penyewaan mobil kecil-kecilan di Surabaya. Ketangguhan jiwa Siauw Giok Tjhan muda dalam menghadapi kesulitan hidup seakan ‘diuji’ pada masa ini.

Ketangguhan jiwa itu pula yang membuat ia tak ‘lari’ dari situasi sosial kala itu, ketika rakyat banyak yang dilanda kesulitan akibat penjajahan. Siauw Giok Tjhan pun bergabung dengan organisasi pemuda Tionghoa, Hua Chiao Tsing Niem Hui, dimana melalui organisasi ini ia banyak membantu rakyat yang didera kesulitan ekonomi.

Selain dengan organisasi tersebut, Siauw Giok Tjhan juga bergabung dengan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Keaktifan ia di partai ini sekaligus menjadi penanda mulai masuknya Siauw Giok Tjhan di kancah pergerakan kemerdekaan. Sebab PTI merupakan partai yang mengupayakan semua warga etnis Tionghoa yang lahir dan menetap di Hindia Belanda (Indonesia) untuk memiliki kesadaran bahwasanya tanah air mereka adalah Indonesia . Maka, etnis Tionghoa sebagai bagian dari masyarakat Indonesia pun harus turut serta dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Kiprahnya di PTI ini pula yang kemudian mengantarkan Siauw Giok Tjhan menjadi anggota Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), sebuah organisasi berhaluan nasionalis kiri yang dibentuk Amir Sjarifudin dan Muhamad Yamin. Melalui Gerindo inilah, spirit nasionalisme Siauw Giok Tjhan makin membara.

Tak hanya di aspek politik, semangat nasionalisme juga ia manifestasikan di bidang olahraga. Hal itu tampak ketika Siauw terlibat dalam gerakan pemboikotan terhadap organisasi sepak bola Belanda, Nederland Indische Voetbaldbond (NIVB) ketika NIVB akan menggelar pertandingan di Surabaya. Saat itu, Siauw Giok Tjhan dan kawan-kawannya berupaya mengalihkan penonton ke Pasar Turi, dimana di pasar tersebut sedang berlangsung pertandingan yang digelar oleh Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

Dalam kancah perjuangan kemerdekaan ini pulalah, Siauw bersinggungan dengan Marxisme. Ia mengenal ideologi itu dari kedua kawannya, Tjoa Sik Ien dan Tan Ling Djie. Perkenalannya dengan Marxisme ini makin membuat spirit nasionalisme Siauw kian ‘condong’ ke kiri.

Selain dalam organisasi dan partai, Siauw juga berkiprah di bidang jurnalistik. Ia mengawali kiprahnya di bidang tersebut sebagai wartawan harian Matahari, sebuah koran yang bertendensi nasionalis. Menjelang masuknya tentara Jepang ke nusantara, Siauw pun menjadi pemimpin redaksi koran ini. Pada masa pendudukan Jepang, harian Matahari mengambil tendensi anti-fasisme Jepang sehingga membuat Siauw dalam posisi yang berbahaya.

Siauw pun menjadi incaran Jepang untuk ditangkap. Siauw berupaya menghindar dari kejaran Jepang itu dengan mengambil posisi aman menjadi pemilik toko eceran di Malang. Di kota tersebut, Siauw merubah taktik perjuangan. Ia menjadi anggota organisasi bentukan Jepang yang bernama Kakyo Shokai serta mendirikan organisasi keamanan Kebotai. Di kota Malang inilah, Siauw menetap hingga Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dikumandangkan.

Proklamasi kemerdekaan ternyata bukanlah akhir perjuangan, melainkan jutru awal berkecamuknya revolusi kemerdekaan. Belanda tak ingin melepas bekas jajahan di zamrud katulistiwa ini begitu saja. Dengan membonceng Sekutu dan Inggris selaku pemenang Perang Dunia ke II, mereka berupaya menguasai kembali Indonesia.

Siauw pun kembali berpartisipasi dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan mendirikan dua organisasi, yakni Angkatan Muda Tionghoa dan Palang Biru. Kedua organisasi ini terlibat dalam kancah pertempuran melawan tentara Inggris di Surabaya pada 10 November 1945.

Perjuangan Siauw juga berlanjut di ‘wadah’ baru, yakni Partai Sosialis yang didirikan oleh Sutan Sjahrir dan Amir Sjarifuddin. Seperti yang disinggung sebelumnya, Amir Sjarifudin ini merupakan kawan Siauw ketika masih sama-sama berjuang di Gerindo pada masa penjajahan Belanda dahulu.

Tak hanya di partai politik, Siauw juga berjuang melalui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) setelah ditunjuk oleh Bung Karno pada tahun 1946. Pandangan Siauw yang menganggap seluruh warga keturunan Asia maupun Eropa sebagai bagian tak terpisahkan dari revolusi nasional telah membuat ia memperjuangkan disahkannya UU Kewarganegaraan RI di tahun 1946. UU itu mengamanatkan seluruh warga keturunan Asia dan Eropa di Indonesia untuk menjadi orang Indonesia sejati dan turut serta membantu perjuangan kemerdekaan. Pada masa perang kemerdekaan ini, Siauw juga pernah diangkat menjadi Menteri Negara urusan Minoritas ketika Kabinet dipimpin oleh Amir Sjarifudin pada tahun 1947.

Dukungan Siauw terhadap perjuangan kemerdekaan tidak hanya ia tunjukkaan melalui perjuangan politik atau organisasi, melainkan juga hal-hal yang kecil seperti hidup secara sederhana. Hal itu ia tunjukkan tatkala istrinya hendak melahirkan anaknya yang keempat di Malang pada September 1947, bersamaan dengan agresi militer Belanda pertama. Adiknya Siauw, Siauw Giok Bie, hendak menggunakan mobil organisasi Palang Biru untuk mengantar istri Siauw ke rumah sakit. Tapi Siauw dengan tegas melarang adiknya menggunakan fasilitas milik organisasi, sebab mobil itu akan lebih baik digunakan untuk menolong para pejuang yang terluka karena bertempur melawan agresi Belanda.

Di sisi lain, perpecahan yang melanda Partai Sosialis tempat Siauw bernaung makin tak terhindarkan. Perbedaan pendapat yang bernuansa ideologis antara kubu Sjahrir dengan kubu Amir Sjarifudin mengakibatkan kubu Sjahrir memisahkan diri dan membentuk Partai Sosialis Indonesia (PSI) di awal tahun 1948. Sedangkan kubu Amir tetap bertahan di partai Sosialis. Siauw memilih bergabung dalam kubu Amir.

Pada perkembangan selanjutnya, Partai Sosialis pimpinan Amir makin dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), terutama ketika pertentangan politik menghangat pasca disepakatinya perjanjian Renvile di pertengahan tahun 1948. Partai Sosialis dan PKI beserta beberapa organisasi kiri lainnya membentuk Front Demokrasi Rakyat (FDR) sebagai wujud oposisi mereka terhadap kabinet pimpinan Bung Hatta yang didukung Masyumi. FDR sangat menolak kebijakan kabinet Hatta yang ingin ‘membersihkan’ angkatan perang dari unsur-unsur laskar rakyat.

Puncak dari ketegangan politik itu adalah meletusnya “peristiwa Madiun”, ketika gerakan FDR dianggap sebagai pemberontakan oleh pemerintahan Hatta. FDR pun ditumpas oleh kabinet Hatta dan angkatan perang pimpinan A.H Nasution. Siauw, sebagai salah satu pendukung FDR juga sempat ditangkap TNI. Namun, tak lama kemudian terjadi agresi militer Belanda yang kedua di akhir 1948. Siauw pun lolos dari penjara Republik, namun ia kembali ditangkap Belanda.

Integrasi vs Asimilasi

Di akhir tahun 1949, kemerdekaan Indonesia pun diakui oleh Belanda. Perang kemerdekaan usai, namun masalah kewarganegaraan etnis Tionghoa belum juga tuntas. Guna menuntaskan masalah tersebut, Siauw dan beberapa tokoh Tionghoa lain seperti Oei Tjoe Tat, Yap Tiam Hien dan Ang Jang Goan membentuk Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) di tahun 1954. Siauw pun menjadi ketua umum organisasi ini.

Pada masa itu, secara garis besar ada dua konsep berbeda yang muncul dari kalangan masyarakat terkait penyelesaian masalah etnis Tionghoa di Indonesia. Kedua konsep itu dipandang sebagai solusi jitu bagi penyelesaian masalah tersebut oleh masing-masing kubu pendukungnya. Kedua konsep itu adalah asimilasi dan integrasi.

Untuk konsep asimilasi, definisinya adalah penyatuan antara dua etnis dengan menghilangkan seluruh identitas kultural dari salah satu etnis. Dalam konteks masalah Tionghoa, etnis Tionghoa diharuskan menghilangkan seluruh identitas ke-Tionghoaan-nya untuk kemudian bergabung dengan kebudayaan mayoritas rakyat Indonesia yang dianggap kebudayaan ‘asli’ Indonesia.

Sedangkan konsep integrasi mengandung arti persatuan antara etnis Tionghoa dan etnis lainnya di Indonesia tanpa menegasikan kebudayaan masing-masing etnis. Hal ini sesuai dengan moto Bhineka Tunggal ika, berbeda-beda tapi tetap bersatu dalam naungan negara Republik Indonesia.

Baperki yang dipimpin oleh Siauw menentang keras konsep asimilasi. Menurut Baperki, asimilasi tak ubahnya diskriminasi dan tidak sesuai dengan motto Bhineka Tunggal Ika yang mengakui keberagaman berbagai etnis di nusantara berikut segala ‘pernak-pernik’ kulturalnya. Karena itu tak seharusnya etnis Tionghoa menanggalkan identitas kulturalnya untuk bisa bersatu dengan unsur rakyat Indonesia yang lain.

Masalah etnis Tionghoa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia dapat dituntaskan dengan berintegrasi pada kehidupan dan perjuangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, tanpa harus melupakan kebudayaan Tionghoa-nya. Maka, Baperki mendukung konsep integrasi revolusioner sebagai solusi penyelesaian masalah Tionghoa di Indonesia. Dan PKI, yang bertendensi anti rasialisme, juga mendukung konsep integrasi yang diusung oleh Baperki ini. Tak heran apabila pada perkembangan politik selanjutnya, terutama di era Demokrasi Terpimpin, Baperki menjadi sangat dekat dengan PKI.

Sementara, konsep asimilasi didukung juga oleh beberapa tokoh Tionghoa. Mereka adalah Harry Tjan Silalahi, Kristoforus Sindunata, Ong Hok Ham, serta H.Junus Jahja. Kelompok Tionghoa pro-asimilasi ini mendirikan Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa (LPKB) di tahun 1963. LPKB ini mendapatkan banyak dukungan, terutama dari kelompok politik kanan dan Angkatan Darat (AD) yang pada umumnya rival politik PKI. Sebagai tambahan, LPKB ini memegang peranan penting dalam perumusan berbagai kebijakan rezim Orde Baru yang diskriminatif terhadap etnis Tionghoa pasca kejatuhan Bung Karno tahun 1966, termasuk kebijakan pelarangan perayaan Imlek, pelarangan agama Kong Hu Chu dan pergantian nama warga Tionghoa.

Pertentangan antara Baperki dan kelompok pro-asimilasi (LPKB) berlanjut dimasa Demokrasi Terpimpin. Nuansa kompetisi politik antar berbagai kekuatan dimasa itu juga berpengaruh pada rivalitas Baperki dan LPKB. Baperki menjadi organisasi yang dekat dengan PKI. Sementara LPKB didukung oleh AD dan kelompok nasionalis kanan.

Bung Karno sendiri tampak lebih sepakat dengan konsep integrasi yang digagas Baperki. Hal ini terlihat dalam pidatonya ketika Pembukaan Kongres Nasional k-8 Baperki. Dalam pidato itu tampak penolakan Bung Karno terhadap konsep asimilasi. Berikut isi pidato beliau :

“Nama pun, nama saya sendiri itu, Soekarno, apa itu nama Indonesia asli ? Tidak ! Itu asalnya Sanskrit saudara-saudara, Soekarna. Nah itu Abdulgani, Arab, Ya, Cak Roeslan namanya asal Arab, Abdulgani. Nama saya asal Sanskrit, Soekarna. Pak Ali itu campuran, Alinya Arab, Sastraamidjaja itu Sanskrit, campuran dia itu.

Nah karena itu, saudara-saudara pun-ini perasaan saya persoonlijk, persoonlijk, pribadi-what is in a name ? Walau saudara misalnya mau menjadi orang Indonesia, tidak perlu ganti nama. Mau tetap nama Thiam Nio, boleh, boleh saja. Saya sendiri juga nama Sanskrit, saudara-saudara, Cak Roeslan namanya nama Arab, Pak Ali namanya campuran, Arab dan Sanskrit.

Buat apa saya mesti menuntut, orang peranakan Tionghoa yang mau menjadi anggota negara Republik Indonesia, mau menjadi orang Indonesia, mau ubah namanya, ini sudah bagus kok…Thiam Nio kok mesti dijadikan Sulastri atau Sukartini. Yah, tidak ?

Tidak ! Itu urusan prive. Agama pun prive, saya tidak campur-campur.Yang saya minta yaitu, supaya benar-benar kita menjadi orang Indonesia, benar-benar kita menjadi warganegara Republik Indonesia.”

Akhir Perjuangan

Selain memperjuangkan integrasi etnis Tionghoa ke dalam masyarakat Indonesia, Baperki dan Siauw juga memperjuangkan nation-building melalui pendidikan. Maka pada tahun 1958, Baperki mulai membuka Akademi Fisika dan Matematika yang diperuntukkan bagi pendidikan guru sekolah menengah. Pada tahun-tahun berikutnya, Baperki juga membuka beberapa fakultas baru seperti fakultas Kedokteran, Sastra dan Teknik.

Pada tahun 1962, perguruan tinggi Baperki itu diberi nama Universitas Res Publica (Ureca). Dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas ini, Baperki punya motto :“pendidikan bukan barang dagangan. Ilmu harus diabdikan untuk kemajuan dan kebahagiaan hidup rakyat banyak!”

Untuk diketahui, pasca meletusnya tragedi Gestok 1965, Ureca ditutup oleh Soeharto karena dianggap universitas ‘komunis’. Di kemudian hari, rezim Orde Baru membentuk Universitas baru untuk menggantikan Ureca, yakni Universitas Trisakti.

Sementara itu, terkait masalah yang dipandang paling krusial dari masalah-masalah lainnya yang menyangkut etnis Tionghoa di negeri ini, yakni masalah ekonomi, Siauw juga punya pandangan sendiri. Menurutnya, tak perlu ada pembedaan antara kapital milik orang Tionghoa maupun non-Tionghoa di Indonesia. Sepanjang modal itu dimiliki oleh rakyat Indonesia, apapun etnisnya, maka bisa diperuntukkan bagi perkuatan ekonomi nasional serta berguna juga untuk menangkal pengaruh negatif modal asing multinasional.

Tampak bahwa Siauw mentolerir adanya kapitalis domestik di Indonesia, guna melawan pengaruh negatif kapital asing multinasional yang menurut Siauw sangat eksploitatif. Konsep Siauw ini dikenal sebagai konsep Ekonomi Domestik.

Sementara itu, dinamika politik berjalan cepat dan tak terduga. Tragedi Gestok yang meletus 1 Oktober 1965, merubah secara drastis konstelasi politik nasional. PKI, selaku pihak tertuduh dalam tragedi tersebut, segera dihabisi oleh tentara sayap kanan pimpinan Soeharto yang didukung imperialis Amerika Serikat (AS). Jutaan pendukung PKI dan Bung Karno dibantai serta ditangkapi tanpa proses peradilan.

Sebagai seorang simpatisan kiri sekaligus pendukung Bung Karno, Siauw pun tak lepas dari ‘tsunami’ politik tersebut. 4 Nopember 1965, Siauw ditangkap dan dibui selama 13 tahun oleh Orde Baru tanpa proses pengadilan. Baperki pun dibubarkan, begitu juga dengan universitas yang dibentuknya, Ureca.

Pada Bulan Mei 1978, Siauw Giok Tjhan dibebaskan dari penjara. Perlakuan buruk yang diterimanya selama meringkuk di tahanan rezim Soeharto membuat kesehatan Siauw memburuk. Setelah bebas dari penjara, ia pergi berobat ke Belanda.

Selain berobat, kepergian Siauw ke Belanda juga untuk menghindar dari kontrol rezim Soeharto yang dikhawatirkan makin membuat kesehatannya memburuk. Siauw menderita komplikasi beragam penyakit, mulai dari gangguan penglihatan hingga penyakit jantung. Akhirnya, pada 20 November 1981, pejuang bangsa itu meninggal dunia sebagai pelarian politik.

Riwayat juang putra Surabaya yang telah mengabdikan seluruh hidupnya bagi kemaslahatan negara, bangsa dan etnisnya ini seakan hilang dalam sejarah, hanya oleh stigma yang masih ‘sakti’ hingga kini, yakni stigma ‘komunis’.

Sumber Artikel: http://www.berdikarionline.com/tokoh...#ixzz2sQPY1Wuz