JAKARTA - Pakar Planologi dan Tata Kota, Edward Sihombing meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan moratorium pemberian izin mendirikan bangunan.

Menurut Edward, moratorium atau penghentian sementara ini mendesak dilakukan mengingat Ibu Kota kerap diterjang banjir besar setiap musim penghujan tiba.

"Kita sarankan moratorium izin bangunan di atas dua lantai," kata dia saat dihubungi Okezone, Rabu (22/1/2014).

Menurut Edward, amburadulnya tata ruang dan tata bangunan di Jakarta punya andil besar terhadap terjadinya banjir. Dia menyatakan, Dinas Tata Kota Jakarta harus diaudit untuk mengetahui apakah sudah menjalankan tugas sesuai aturan atau tidak.

"Audit rencana kota. Pemberian izin tata kota harus transparan ke publik. Jangan-jangan Jakarta lagi banjir, Dinas Tata Kota masih terus mengeluarkan izin bangunan baru," ujar dia menambahkan.

Edward menambahkan, tata ruang dan bangunan Jakarta yang amburadul merupakan kesalahan masa lalu. Apabila tata ruang dan bangunan tidak dibenahi, sambungnya, maka hal itu akan dimanfaatkan oleh para pengusaha.

"Kalau tidak (dibenahi), tata ruang DKI hanya jadi bancakan pejabat Dinas Tata Kota dan pengusaha. Bukan banjir yang terjadi, tapi hampir pasti Jakarta akan tenggelam 20 tahun lagi," ungkap Edward.

Edward menyatakan andil pengelolaan tata ruang yang buruk membawa kerugian sosial, ekonomi, dan fisik yang luar biasa besar. "Makanya kalau responnya cuma mau bikin sodetan, saya rasa itu cuma tindakan reaksioner saja. Akar persoalannya perizinan sektor tata guna lahan DKI," ungkap Edward menegaskan. (gar) (ahm)