Perumahan Pantai Indah Kapuk
Rusak Lingkungan

Selasa, 5 Februari 2008
JAKARTA (Suara Karya): Bencana banjir
yang memutuskan akses Jalan Tol
Sedyatmo menuju Bandara Soekarno Hatta
(Soetta), menurut Staf Khusus Menteri
Lingkungan Hidup Bidang Pembangunan
dan Pengembangan Wilayah Lukman F
Mokoginta, tidak bisa lepas dari
pembangunan kawasan perumahan elite
Pantai Indah Kapuk (PIK).

Terkait dengan masalah krusial ini,
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI
Jakarta didesak untuk menghentikan
pembangunan PIK. Harus dilakukan audit
lingkungannya, dan sisa lahan yang masih
kosong harus dibangun situ untuk
memarkir air.

Menurut Lukman, pembangunan PIK yang
mulai dilaksanakan awal 1990 sudah
sangat merusak lingkungan.
"Cukup banyak lahan milik Dinas
Kehutanan DKI yang diruislag kemudian
dialihkan ke Cianjur dan Sukabumi.
Dulunya kawasan itu daerah resapan air,"
ujar mantan anggota Komisi D (Bidang
Pembangunan) DPRD DKI yang pernah
menangani kasus PIK ini.

Lebih lanjut Lukman menegaskan, setelah
hutan mangroov dan kawasan resapan air
di sana dibabat habis, tak mengherankan
dampaknya bagi lingkungan, yakni banjir
di jalan tol sekitarnya.

"Jalan tol yang lebih dulu dibangun itu
sebelumnya tak pernah kebanjiran. Tapi
setelah ada PIK malah kebanjiran. Itu
akibat hilangnya kawasan resapan dan
mangroov. PIK harus ikut bertanggung
jawab," katanya.

"Wajar kalau PIK diwajibkan membangun
situ di lahan yang masih kosong. Bahkan
waktu itu saya sudah minta lapangan golf
pun dibongkar demi keselamatan
lingkungan di sana," katanya.

Ketua Fraksi PKS (Partai Keadilan
Sejahtera) DPRD DKI Jakarta, Selamat
Nurdin, secara terpisah juga meminta
Pemprov DKI me-review analisis
mengenai dampak lingkungan (amdal) di
daerah sekitar.
"Kalau tak layak, pengembang di kawasan
itu harus bertanggung jawab dan
dikenakan sanksi

Ditegaskan Lukman, permukaan tanah
kawasan elite tersebut harusnya sudah dirancang
matang sehingga tidak akan banjir. "Ya,
dia bikin drainasenya seperti di
Rotterdam, Belanda. Kalau pun ada ide
sisi jalan tol di pagar tembok tinggi untuk
mencegah luapan air ke jalan tol,
percuma. Air tak akan berbalik ke
kawasan elite," katanya. Kenapa kasus
pembangunan PIK dulu tidak bisa
diselesaikan? "Anda tahu sendiri, waktu
itu pemerintah tak ada yang bisa
menyentuh," ucapnya.

Ditemui di tempat terpisah, Ketua Komisi
D (Bidang Pembangunan) DPRD DKI
Sayogo Hendrosoebroto menegaskan,
bencana banjir di Jalan Tol Sedyatmo
menjadi masalah yang sangat penting dan
harus ditangani secara tuntas. "Kita akan
mengirim surat resmi kepada pimpinan
DPRD agar mengirimkan surat untuk mengevaluasi
izin pembangunan PIK," kata Hendro.
Senada, Wakil Ketua Fraksi Partai

Demokrat (PD) DPRD DKI Ahmad Husin
Alaydrus mendesak Gubernur DKI Fauzi
Bowo membentuk tim investigasi untuk
menemukan penyebab ban
"Jika ditemukan penyebab banjir karena
dampak pembangunan PIK, Gubernur
harus berani memberikan peringatan keras
dan mengevaluasi izin PIK," katan

AHOAX.....DEBU DISEBERANG LAUTAN KELIATAN... TP GAJAH DIPELUPUK MATA NGGGAK TAMPAK..... ATAU PURA PURA BEGO NIH MAHLUK...