Timika, 28/10 (Jubi) - Wilayah Kabupaten Mimika dinilai layak menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah, sebab memiliki jangkauan yang strategis, terutama dalam rentang kendali pelayanan pemerintah dari ibukota kabupaten menuju kabupaten – kabupaten disekitarnya, dalam hal ini akses bagi beberapa daerah pedalaman.

“Selain sangat strategis, tapi juga pemerintahannya sudah dianggap layak,” kata pimpinan DPRD Kabupaten Mimika, Karel Gwijangge, di Timika, Senin (28/10).

Menurut Karel, fakta di lapangan yang kita lihat, daerah-daerah yang sudah membangun seperti Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Asmat, Kabupaten Nduga, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai, itu semua belanja kebutuhannya di Timika, itu merupakan satu alasan.

“Yang kedua kalau misalnya provinsi yang sudah ada ibukotanya di utara, sehingga kami menginginkan adil kalau Provinsi Papua Tengah adanya di bagian selatan, yaitu di Mimika. Itu untuk menjawab kebutuhan tadi,” tuturnya Karel.

Dijelaskan Karel, Kabupaten Mimika selain sebagai pusat pembangunan bagi daerah pegunungan dan pesisir. Tapi juga akses transportasi di Mimika sangat mendukung bagi daerah pedalaman yang berada pada wilayah Provinsi Papua Tengah.

“Sehingga tak perlu diragukan lagi jika Mimika jadi ibukota Provinsi Papua Tengah. Pemerintah pusat seharusnya jeli dan bisa melihat kondisi serta wilayah mana yang sangat strategis,” nilainya.

Menurut Karel, pihaknya yakin pemerintah pusat paham betul. “Sebabnya masa semua ibukota provinsi berada di utara, jika memang begitu mendingan Mimika tetap bergabung dengan Papua saja,” katanya.

Sekadar diketahui, tim pemekaran Provinsi Papua Tengah rencananya pada Senin (28/10) ini akan bertolak ke Istana Presiden dan andaikan diijinkan, tim akan langsung bertemu Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tim yangberanggotakan 40 orang juga akan menemui sejumlah petinggi pejabat negara yang ikut mendukung pemekaran daerah otonom baru di Papua.

Selain ingin memberikan terima kasih kepada pejabat negara, juga sekaligus akan membentangkan spanduk di Istana Negara, DPR RI, DPD RI, Kaukus Parlemen Papua yang ada di Jakarta yang berisikan dukungan penuh pemekaran Provinsi Papua Tengah dan meminta agar segera disahkan serta segera mengirim karateker untuk daerah yang rencana dimekarkan.

Sekjen Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah Hironimus Taime mengatakan, adapun beberapa spanduk yang dibawa oleh tim, guna untuk dibentangkan pada sasaran-sasaran yang direncanakan, agar pemerintah pusat mengetahui bahwa perjuangan dalam membentuk daerah baru sebagai Provinsi, telah lama diperjuangkan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Papua Tengah.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Mimika adalah salah satu kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Timika. Secara geografis, Kabupaten Mimika terletak antara 134°31’-138°31’ Bujur Timur dan 4°60’-5°18’ Lintang Selatan.

Kabupaten Mimika memiliki luas sekitar20.039 km² atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua dengan topografi dataran tinggi dan rendah. Di kabupaten ini terletak Kecamatan Tembagapura di mana tambang emas terbesar di dunia milik PT. Freeport Indonesia berada. Terdapat sebuah bandar udara nasional di kabupaten ini, yaitu Bandara Moses Kilangin yang terletak di Timika.

Awalnya Mimika merupakan sebuah kecamatan dari wilayah administrasi Kabupaten Fakfak, berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996, Kecamatan Mimika ditetapkan sebagai Kabupaten Administratif, kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, Mimika menjadi Kabupaten Otonom.

Kabupaten Mimika sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Paniani dan Puncak Jaya, sebelah Selatan dengan Laut Arafuru, sebelah Timur dengan Kabupaten Merauke dan sebelah Barat dengan Kabupaten Fakfak. Sedangkan, suku di Mimika didiami oleh dua suku asli, yaitu Suku Amungme yang mendiami wilayah pegunungan dan Suku Kamoro di wilayah pantai.

Sebelumnya, terkait pemekaran provinsi ini, pada tanggal 24 Oktober 2013 lalu, akhirnya, sidang Paripurna DPR RI menyepakati pembentukan 65 daerah otonomi baru (DOB). Sebagian besar DOB berada di provinsi Papua dan Papua Barat.



Usai Rapat Paripurna, Kamis (24/10) seluruh fraksi sepakat untuk melanjutkan pembentukan DOB ini kepada pemerintah.
“Jika pemerintah menyetujui usulan ini, maka Presiden akan menerbitkan Keputusan Presiden (Kepres) menunjuk menteri untuk mewakili pemerintah membahas DOB bersama DPR,” kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunandjar Sudarsa, usai sidang Paripurna.

Sebabnyak 33 DOB di Provinsi Papua dan Papua Barat yang disepakati ini terdiri dari 21 DOB di provinsi Papua, 9 DOB di Papua Barat. 3 DOB lainnya adalah 2 pemekaran provinsi dari provinsi Papua dan 1 pemekaran provinsi di Papua Barat.

Berikut adalah 33 DOB yang disepakati dalam sidang paripurna DPR RI, Kamis (24/10) kemarin.

Provinsi Papua
1. Kabupaten Gili Menawa, pemekaran dari Kabupaten Jayapura
2. Kabupaten Moyo, pemekaran dari Kabupaten Boven Digul
3. Kota Merauke, pemekaran dari Kabupaten Merauke
4. Kabupaten Balin Senter, pemekaran dari Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Leni Jaya
5. Kabupaten Boboga, pemekaran dari Kabupaten Tolikara
6. Kabupaten Puncak Trikora, pemekaran dari Kabupaten Leni Jaya
7. Kabupaten Muara Digul, pemekaran dari Kabupaten Mapi
8. Kabupaten Admi Korbay, pemekaran dari Kabupaten Mapi
9. Kabupaten Katengban, pemekaran dari Kabupaten Pegunungan Bintang
10. Kota Lembah Baliem, pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya
11. Kabupaten Okika, pemekaran dari Kabupaten Jaya Wijaya
12. Kabupaten Yapen Barat Utara, pemekaran dari Kabupaten Kepualaun Yapen
13. Kabupaten Yapen Timur, pemekaran dari Kabupaten Kepualauan Yapen
14. Kabupaten Pulau Numfor, pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor
15. Kabupaten Yalimek, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
16. Kabupaten Yahukimo Barat Pegunungan Ser, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
17. Kabupaten Mambera Hulu, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
18. Kabupaten Yahukimo Barat Daya, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
19. Kabupaten Yahukimo Timur, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
20. Kabupaten Yahukimo Utara, pemekaran dari Kabupaten Yahukimo
21. Kabupaten Gondumisisare, pemekaran dari Kabupaten Waropen

Provinsi Papua Barat
1. Kabupaten Malamoy, pemekaran dari Kabupaten Sorong
2. Kabupaten Maibratsau, pemekaran dari Kabupaten Sorong
3. Kabupaten Raja Ampat Utara, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat
4. Kabupaten Raja Ampat Selatan, pemekaran dari Kabupaten Raja Ampat
5. Kabupaten Raja Maskona, pemekaran dari Kabupaten Teluk Bintuni
6. Kabupaten Okas, pemekaran dari Kabupaten Fak Fak
7. Kabupaten Kota Manokwari, pemekaran dari Kabupaten Manokwari
8. Kabupaten Manokwari Barat, pemekaran dari Kabupaten Manokwari
9. Kabupaten Imeo, pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan

Pemekaran Provinsi
1. Propinsi Papua Selatan, pemekaran dari Propinsi Papua
2. Propinsi Papua Tengah, pemekaran dari Propinsi Papua
3. Propinsi Papua Barat Daya, pemekaran dari Propinsi Papua Barat

(Jubi/Eveerth Joumilena)