[/img]Jakarta- Proyek Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta telah direncanakan sejak tahun 1986 atau 27 tahun lalu setelah melewati pergantian beberapa gubernur DKI Jakarta.

Peresmian pemasangan batu pertama atau groundbreaking beru dilakukan pada 10 Oktober 2013. Proses pembangunan proyek MRT Jakarta mulai dikebut sejak pergantian direktur baru MRT Jakarta pada Maret 2013 lalu.

Dukungan dari Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama terhadap mega proyek transportasi masa depan DKI cukup signifikan terhadap upaya memulai proyek ini.

"27 tahun lalu MRT sudah digagas dan ada kajian. Sekarang baru groundbreaking pada 10 Oktober 2013," kata Direktur Keuangan PT MRT Jakarta, Tuhiyat di kantor pusat MRT Jakarta, Wisma Nusantara Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Meski telah memproleh dukungan dari pimpinan Pemprov DKI, PT MRT sebagai BUMD yang bertindak merencanakan, mengerjakan dan mengoperasikan MRT Jakarta masih menghadapi berbagai macam tantangan perizinan dan peraturan.

"Belum tentu kalau Pak Jokowi nggak ditunjuk, MRT bisa groundbreaking di 2013. Jangan sampai kita kalah dengan Myanmar, Malaysia, dan Singapura apalagi," jelasnya.

Proyek MRT Jakarta tahap I rute terminal Lebak Bulus-Bundaran Hotel Indonesia (HI) membentang sepanjang 15,7 km. Proyek ini dibiayai dari kreditor asal Jepang, JICA dan setoran modal awal Pemprov DKI. JICA memberikan pinjaman senilai 125,239 miliar yen. Sementara total nilai proyek tahap I menghabiskan biaya hingga 140 miliar yen. Itu pinjaman dari JICA," sebutnya.
Perjanjian utang ini dilakukan antara pemerintah Indonesia yang diwakili Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan. Setelah itu, utang diteruskan ke Pemprov DKI Jakarta dalam bentuk pinjaman sebesar 51% dan hibah cuma-cuma yang ditanggung pemerintah pusat senilai 49% dari nilai utang.

Selanjutnya utang ini diteruskan ke PT MRT Jakarta yang bertindak melakukan kontrak dengan kontraktor proyek MRT. Tuhiyat menjelaskan meski utang diberikan oleh JICA, namun uang tersebut berada di tangan JICA dalam bentuk standby loan.

"MRT lakukan biding kontrak dan pembangunan dengan kontraktor. Selama periode konstruksi, nagih uang ke MRT. Karena yang berkontrak MRT (kontraktor). Kemudian saya masuk, verifikasi masuk untuk invoice cuma 1 hari. Duduk dengan Pemda DKI. Diteruskan ke Kemenkeu baru diteruskan ke JICA untuk bayar ke kontraktor. Jadi nggak ada pengaruh forex risk ke kita. Memang ada pengaruh dikit. Saat kontrak dengan kontraktor ada lokal konten dan foreign content. 30% lokal dan 70% foreign content," katanya.

Pembayaran utang kepada kreditor pun dilakukan setelah tahun ke-10 sejak masa perjanjian utang dilakukan pada tahun 2011. Utang antara JICA dan pemerintah Indonesia ini, memiliki jangka waktu hingga 40 tahun.

"Pada tahun 2021 baru mulai bayar utang atau setelah proyek MRT berjalan," terangnya.

Proyek MRT Jakarta tahap I memiliki 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Direncanakan proyek MRT selesai pada semester I-2018.