Dana Pemilu 2014 Mencapai Rp14,4 Triliun

Komisi Pemilihan Umum (KPU membutuhkan alokasi anggaran untuk Pemilu 2014 yakni pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD sebesar Rp14,4 triliun.

Dana tersebut juga sudah termasuk untuk pelaksanaan Pemilu Presiden (Pilpres) dan Wakil Presiden putaran pertama dan kedua.

"Pengadaan dan distribusi logistik pemilu sebesar Rp3,7 triliun, dan sosialisasi, fasilitas kampanye, akreditasi pemantau pemilu, updating data pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil pemilu, sumpah janji anggota DPR, DPD dan DPRD serta pelaksanaan tahapan Pilpres putaran pertama dan kedua sebesar Rp2,4 Triliun," jelas Ketua KPU Husni Kamil Manik, dalam rapat koordinasi pelaksaan kegiatan pemilu, di gedung KPU, Jakarta, Kamis (9/1/2014).

Dana yang paling besar digunakan untuk biaya gaji para petugas di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Honorarium dan biaya operasional Badan Penyelenggara adhoc PPK, PPS, dan KPPS sebesar Rp8,3 triliun atau 57,59 persen dari total anggaran," paparnya.

Dari belasan jumlah anggaran tersebut, KPU pusat mendapat jatah sebesar 13,95 persen. Sedangkan sisanya dialokasikan ke KPU Daerah, dari tingkat provinsi hingga tingkat Kabupaten/Kota yang mencapai 86,05 persen.



[url]http://m.inilah..com/read/detail/2063277/dana-pemilu-2014-mencapai-rp144-triliun[/url]










UU Nomor 45 Tahun 2007 tentang APBN 2008 mengalokasikan dana untuk keperluan penyelenggaraan Pemilu 2009 sebesar Rp6,67 triliun dan untuk keperluan operasional Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp793,9 miliar.

Kepala Biro Humas Depkeu, Samsuar Said dalam keterangannya di Jakarta, Jumat [04/07], menyebutkan, dari dana sebesar Rp793,9 miliar untuk keperluan operasional KPU, terdapat dana yang belum dapat dicairkan sebesar Rp71,3 miliar untuk kegiatan renovasi gedung KPU pusat sebesar Rp12,8 miliar karena tidak ada data pendukung sampai dengan 4 Juli 2008.

http://beritasore.com/2008/07/05/dan...p-7939-miliar/