Jakarta - Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama alias Ahok memilih menggunakan mobil dinas untuk berangkat ke Balaikota hari ini. Padahal sudah ada Instruksi Gubernur (Ingub) DKI yang mewajibkan pejabat dan pegawai agar menggunakan kendaraan umum. Namun ternyata Ahok sudah mendapat persetujuan Gubernur DKI untuk tak melaksanakan Ingub ini.

"Pak Gubernur (Joko Widodo) juga nggak setuju jika saya naik bus, menghabiskan dua jam. Karena kalau saya datang pagi-pagi, setengah delapan sudah bikin tiga putusan," kata Ahok di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (3/1/2014).

Ahok menyatakan pilihannya untuk tidak menggunakan kendaraan umum karena didasari alasan efisiensi waktu. Dirinya menyatakan rakyat Jakarta-lah yang menuntut dirinya untuk kerja lebih cepat.

"Orang Jakarta pengin saya kerja memutuskan lebih cepat daripada menghabiskan waktu sejam dua jam di bus. Nggak ada gunanya melihat saya dua jam naik bus macet-macet," ujar Ahok.

Jika dipaksakan untuk naik bus, maka Ahok memperkirakan dirinya harus bangun tidur pada dini hari. Ini tidak mungkin dilakukannya, karena dirinya perlu beristirahat maksimal usai bekerja hingga malam hari.

"Dan saya terlalu padat sampai malam. Kalau saya bangun bukan 04.30 WIB, tapi jam 03.00 WIB, nggak sanggup saya. Saya tiap hari sudah bangun jam 04.30 WIB," kata Ahok.[URL="http://news.detik..com/read/2014/01/03/134121/2457583/10/ahok-jokowi-tak-setuju-saya-naik-bus-rakyat-ingin-saya-kerja-cepat?n991102605"]sumber[/URL]

Tak patuhi Jokowi, Ahok tetap pakai kendaraan ke Balai Kota
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok ) ternyata tidak mengindahkan instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) untuk menggunakan bersepeda atau angkutan umum menuju Balai Kota DKI Jakarta. Rumah yang jauh dari Balai Kota DKI Jakarta menjadi alasan Ahok ngotot menggunakan kendaraan dinasnya.

"Bukan membangkang, ini bukan membangkang namanya," ujar Ahok berdalih di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/1).

Instruksi gubernur (Ingub) nomor 150 tahun 2013, menurut Ahok ditujukan kepada pegawai negeri sipil (PNS) DKI Jakarta. Bukan ditujukan kepada dirinya. Kemudian Ahok membandingkan instruksi ini dengan instruksi presiden. Apabila presiden memilih untuk naik bus sama dengan masyarakat, maka hal itu akan lebih merepotkan orang banyak dengan berbagai peraturan protokoler.

"Misalnya, saya naik sepeda dari Kota, pengawalnya mau berapa banyak? Nanti Dishub semua nutupin orang cuma gara-gara saya mau lewat. Kalau enggak ada pengawal, nanti ditabrak motor gimana," katanya.

Penggunaan mobil, Ahok mengatakan, lebih praktis dibandingkan menggunakan sepeda. Sebab, apabila bersepeda, dia harus terlebih dahulu menjemput Jokowi di rumah dinasnya dan bersama-sama berangkat.

"Nanti kalau saya naik bus, saya diantar ke Harmoni, mobil saya nyusul. Malamnya, saya harus ke acara di tempat lain. Sama saja kan enggak efektif. Belum lagi harus ganti tiga kali Transjakarta, di Harmoni juga busnya penuh," tutupnya.sumber


DPRD: Harusnya Wagub Ahok beri contoh baik buat masyarakat
Merdeka.com - Sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tak mengikuti Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 150 Tahun 2013 terus menuai kecaman. Ingub itu berisi tentang larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Salah satu kritik datang dari Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Ashraf Ali. Ia menilai, Ahok seharusnya memberi contoh kepada masyarakat untuk mengikuti aturan tersebut.

"Dia kan pemimpin. Seharusnya mampu menjadi suri tauladan masyarakat. Dia harus memberi contoh dong. Wagub juga harus bisa memberikan contoh yang baik buat masyarakat," ujar Ashraf di Kantor DPRD, Jakarta Pusat, Jumat (03/01).

Ashraf mengakui, jabatan wakil gubernur memang bukan PNS. Tetapi wagub merupakan pimpinan dari para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta sehingga harus memberikan contoh baik kepada para PNS.

"Wagub memang bukan PNS tetapi kan dia itu pemimpin PNS. Yang jelas, DPRD mendukung upaya Pemprov DKI Jakarta lakukan penerapan aturan itu," kata dia.

Sementara Ahok membantah membangkang instruksi Jokowi. "Bukan membangkang, ini bukan membangkang namanya," katanya.

Ia beralasan, Ingub itu ditujukan kepada PNS DKI Jakarta, bukan ditujukan kepada dirinya. "Misalnya, saya naik sepeda dari Kota, pengawalnya mau berapa banyak? Nanti Dishub semua nutupin orang cuma gara-gara saya mau lewat. Kalau enggak ada pengawal, nanti ditabrak motor gimana," katanya.sumber

Ahok strooong, Jokowi keok
Bahkan jokowi menyetujui aturannya dilanggar