JAKARTA, KOMPAS.com — Pujian, kritikan, cemooh, hingga hujatan diterima Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepanjang tahun 2013. Di satu sisi, Presiden merasa bangga atas pencapaiannya selama sembilan tahun memimpin Indonesia. Di sisi lain, publik mengaku tidak puas.
Sekitar satu tahun menjelang berakhirnya masa jabatan, Presiden mendapat banyak penghargaan. Dari kalangan internasional, Kepala Negara mendapat gelar Honorary Degree of Doctor of Letters dari Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University (NTU), Singapura, pada 22 April 2013.

Kepemimpinannya dalam pelayanan publik di berbagai bidang dianggap sangat mengesankan. Presiden dianggap sebagai advokat perdamaian, demokrasi, Islam moderat, dan HAM.

Selain itu, Presiden juga menerima World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (AoCF). Penghargaan itu diterima di sela-sela kunjungan kerja di Amerika Serikat pada 31 Mei 2013.

Penghargaan diberikan lantaran Presiden dianggap berupaya mewujudkan perdamaian dan membantu Indonesia berkembang menjadi masyarakat demokratis dan melawan ekstremisme.

Penghargaan itu merupakan pujian yang paling kontroversial sepanjang tahun 2013. Berbagai kalangan menentang penghargaan itu lantaran dianggap bertolak belakang dengan kondisi toleransi di dalam negeri.

Kemudian, pemerintahan Presiden juga mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB atau Food and Agriculture Organization (FAO) pada Juni 2013.

Penghargaan diberikan karena pemerintahan Presiden dianggap berhasil memenuhi target pertama MDGs, yaitu menurunkan hingga setengahnya proporsi penduduk yang menderita kelaparan, tiga tahun lebih cepat dari yang telah ditentukan, yaitu pada 2015 .

Selanjutnya, Presiden mendapat penghargaan Honorary Patron Medal dari ASEAN Federation Of Engeneering Organization (AFEO). Organisasi ini menilai Presiden telah mendorong pembangunan berkelanjutan negara-negara ASEAN.

Penghargaan lainnya, nama Susilo Bambang Yudhoyono dijadikan nama museum persahabatan anak-anak di Kesennuma, Jepang. Pemberian nama itu sebagai ucapan terima kasih atas bantuan masyarakat Indonesia saat tsunami di Jepang Maret 2011. Presiden juga tercatat menerima penghargaan Lencana Maha Dwija Praja Utama dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Penghargaan diserahkan ketika membuka Kongres XXI PGRI pada 3 Juli.

Penghargaan tertinggi dari PGRI itu diberikan lantaran Presiden dianggap telah memperjuangkan dan memartabatkan guru.
Dikritik Namun, pujian itu bertolak belakang dengan penilaian masyarakat berdasarkan hasil survei beberapa lembaga survei. Tingkat kepuasan publik terus turun. Contohnya, hasil survei Pol-Tracking Institute yang dirilis medio Oktober 2013. Hasilnya, sebanyak 51,5 persen responden menyatakan tidak puas terhadap kinerja pemerintahan SBY-Boediono. Kinerja di bidang ekonomi paling banyak dikeluhkan publik.

Publik juga banyak mengkritik maraknya praktik korupsi yang menggerogoti uang rakyat. Tak hanya jajaran pemerintah daerah, korupsi di pemerintah pusat juga terungkap atau penanganan kasusnya berkembang pada 2013.
Contohnya, kasus dugaan korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Migas, kasus korupsi pengadaan Al Quran dan laboratorium di Kementerian Agama, kasus korupsi proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan kasus korupsi terkait impor daging sapi di Kementerian Pertanian.

Belum lagi para pejabat pemerintah disebut-sebut terlibat dalam semua kasus itu. Bahkan, nama Presiden dan Ibu Negara juga terseret selama proses penyidikan hingga persidangan. Presiden, misalnya, sempat marah namanya dikaitkan dengan Bunda Putri.

Berulang kali, dalam berbagai kesempatan, Presiden meminta jajaran pemerintah menggunakan APBN/APBD secara akuntabel dan tidak ada penyimpangan.

Sorotan publik lainnya terhadap pemerintahan SBY ialah kegaduhan di internal koalisi. Suara di koalisi pemerintah kerap tak bulat sehingga menimbulkan polemik. Paling gaduh ketika pengambilan keputusan RAPBN-P 2013 yang di dalamnya mengatur kenaikan harga BBM bersubsidi.
Saat itu, 51 anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR menolak pengesahan RAPBN-P 2013. Hanya F-PKS yang tak mendukung kebijakan pemerintah di dalam koalisi. Meski tak lagi dianggap ada di koalisi, tiga menteri asal PKS masih bertahan di kabinet hingga saat ini.

Sorotan lainnya ialah terkait belum tuntasnya masalah kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kasus GKI Yasmin di Bogor, HKBP Filadelfia di Bekasi, kasus Syiah di Sampang, dan berbagai kasus intoleransi lain masih menjadi polemik. Selain masalah tersebut, masih ada masalah lainnya sepanjang 2013.

Pada pengujung tahun ini,
Presiden secara terbuka mengaku bisa menerima pujian, kritikan, cemoohan, hingga hujatan selama ini. Hanya satu yang tidak bisa dia terima, yakni fitnah. Untuk melawan fitnah, Presiden sudah menunjuk pengacara. Perlawanan itu akan menjadi kisah pada 2014.

Editor : Hindra Liauw

Happy new year 2014..