TEL AVIV - Menteri di kabinet Pemerintah Israel telah menetapkan sebuah rancangan undang-undang (RUU) untuk mencaplok wilayah Palestina di Lembah Yordan. Hal ini mengancam proses negosiasi damai antara Palestina dan Israel.

Delapan menteri dalam panel Komite Legislatif mendukung RUU kontroversial tersebut. Sementara tiga menteri lainnya menolak keras aturan itu.

RUU ini memungkinkan Israel untuk membangun pemukiman Yahudi di wilayah Lembah Yordan dan di jalan yang mengarah ke lembah tersebut. Tidak akan ada larangan untuk melakukan konstruksi di wilayah itu, kecuali larangan disetujui oleh Parlemen Israel, Knesset.

Penggagas RUU ini, Miri Regev menyatakan, dirinya mengajukan rancangan aturan tersebut atas dasar menjaga keamanan dan diplomatik. Lembah Yordan menurutnya adalah pengaman di wilayah perbatasan Timur.

"Komite menteri yang menyetujui rancangan undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap wilayah di Lembah Yordan sangat strategis dan menjadi aset keamanan dari Israel," ujar Regev, seperti dikutip RT, Senin (30/12/2013).

"Wilayah ini harus tetap berada di tangan Israel," tegasnya.

Tetapi banyak pihak yang menganggap proposal dari Regev sebagai sebuah kebijakan populis dan tidak bertanggungjawab. Menteri Kehakiman Israel Tzipi Livni menilai aturan ini bisa membuat Israel dalam bahaya.

"Aturan ini sangat tidak bertanggungjawab dan populis, serta bertujuan untuk mengikat kekuasaan pemerintah dan perdana menteri. Aturan tersebut bisa membuat Israel terisolasi dari dunia," tutur Livni.

RUU ini mencuat di saat Israel Wilayah perbatasan Lebanon-Israel kembali memanas. Saling serang terjadi antara militer Israel dan kelompok militan.

Militer Israel dilaporkan membombardir wilayah selatan Lebanon. Serangan dilakukan setelah kelompok militan yang tidak dikenal meluncurkan roket ke Israel. Tidak ada korban jiwa yang jatuh dalam insiden tersebut.
(faj)

sumber