Perang melawan koruptor itu ibarat lari maraton. Kalimat tersebut diungkapkan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi, ketika ditanya tentang muara sejumlah kasus besar yang tengah ditangani KPK.

Meski demikian, lanjut Johan, tak peduli siapa pun yang terlibat, selagi ada dua alat bukti yang dimiliki, pihaknya pasti akan menjerat mereka. Seiring bergulirnya waktu, pimpinan KPK Jilid III pun membuktikan janjinya dengan mencetak sejarah baru pemberantasan korupsi sepanjang tahun ini. Berikut sedikitnya enam dari catatan prestasi KPK tahun 2012. Sedangkan catatan prestasi KPK untuk tahun 2013 masih dalam evaluasi.

1. Kasus Hambalang
Untuk pertama kalinya sejak berdiri sembilan tahun lalu, KPK berhasil menjerat seorang menteri aktif, dengan menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng sebagai tersangka awal Desember 2012. Langkah ini seolah menjatuhkan stigma bahwa KPK hanya mampu menjerat seorang menteri saat sudah pensiun. Penetapan status Andi itu sendiri menyusul telah ditetapkannya Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai tersangka sebelumnya, terkait dugaan penyalahgunakan kewenangan pada pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

2. Kasus Simulator SIM
KPK Jilid III juga berhasil menjerat seorang jenderal polisi aktif. Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo adalah jenderal polisi pertama yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek simulator Surat Izin Mengemudi (SIM). Seiring itu, dalam kasus ini, KPK juga berhasil menjerat jenderal lainnya, yakni mantan wakil Kepala Korlantas Polri Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo.

KPK menjerat Djoko maupun Didik saat masih menempati struktur kepemimpinan di Polri. Berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) tertanggal 28 Juli 2012, Djoko masih menjadi Gubernur Akademi Kepolisian, sedangkan Didik saat itu menjabat Waka Korlantas Polri. Keduanya diduga bersama-sama dengan pihak swasta, yakni Sukotjo S Bambang dan Budi Susanto, melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain, tetapi justru merugikan keuangan negara. Kerugian negara akibat pengadaan proyek simulator SIM roda dua dan roda tiga tersebut, diduga mencapai Rp100 miliar.

3. Kasus Century
Pada kasus Century KPK Jilid III berhasil meningkatkan penanganan kasus ini ke tahap penyidikan. Di penghujung 2012, KPK menjadikan dua pejabat Bank Indonesia sebagai tersangka atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Sepanjang pengusutan dana talangan Century, yang telah dimulai sejak 2009 ini, proses politik mewarnai penyelidikan Century di KPK.

4. Terobosan TPPU
Di samping catatan di atas, pimpinan KPK Jilid III juga telah menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam membawa seorang tersangka korupsi ke pangadilan. TPPU pertama kali diterapkan KPK dalam kasus dugaan penerimaan suap alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Wa Ode Nurhayati. Selain menerima suap, Wa Ode juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikian Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya. Atas penerapan TPPU tersebut, Wa Ode menyatakan dirinya sebagai kelinci percobaan KPK. Akhirnya Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menyatakan Wa Ode terbukti melakukan TPPU dan memvonisnya dengan pidana enam tahun penjara.

TPPU juga telah digunakan untuk menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang terkait pembelian saham perdana (IPO) PT Garuda Indonesia senilai Rp300,8 miliar. Uang yang digunakan untuk membeli saham itu diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Saat ini, kasus TPPU Nazaruddin masih dalam tahap penyidikan di KPK sehingga belum diproses dalam persidangan.

5. Pemiskinan koruptor
Terkait dengan upaya menciptakan efek jera, KPK memaksimalkan perampasan harta para pelaku tindak pidana korupsi. Dalam mendakwa seseorang di persidangan, jaksa KPK mencantumkan pidana tambahan berupa penggantian uang kerugian negara dengan menyertakan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini mengatur tentang pidana tambahan berupa penggantian uang kerugian negara. Perampasan barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari hasil korupsi. Penerapan pasal ini sebagaimana yang telah didakwakan pada Angelina Sondakh dan hakim Syarifuddin. Namun pada hakim Syarifuddin, hal itu gagal dilakukan akibat perbedaan pandangan dan penilaian antara jaksa KPK dengan majelis hakim.

6. Penangkapan buronan
Kalau KPK Jilidi II sukses menangkap Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti yang buron ke luar negeri, pimpinan jilid III berhasil menangkap tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Neneng Sri Wahyuni pada pertengahan Juni 2012 lalu. Istri Nazaruddin itu ditangkap di rumahnya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, setelah dinyatakan buron sejak Agustus 2011. Sebelum masuk ke wilayah Indonesia, Neneng menetap di Malaysia. Ia kembali memasuki wilayah Indonesia lewat jalur ilegal dengan dikawal dua warga negara Malaysia. Dengan tertangkapnya Neneng dan dua warga negara Malaysia tersebut, maka mereka segera menjalani proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

Dari uraian di atas, bisa dibilang kinerja KPK cukup baik. Lembaga ini menjadi harapan masyarakat untuk memberantas korupsi di berbagai kementerian. Betapa banyak orang yang bersaing dalam rekrutmen CPNS demi menduduki jabatan tertentu di lembaga-lembaga pemerintahan negeri ini. Dengan seleksi yang ketat akhirnya tersaring kandidat profesional untuk jadi PNS di lembaga-lembaga itu. Sangat disayangkan jika para kandidat CPNS ini akhirnya tergoda korupsi akibat ulah para 'senior' mereka. Penerimaan CPNS selalu menggunakan sistem seleksi dengan soal-soal yang cukup sulit. Untuk mempelajari soal-soal cpns dan software CAT CPNS silahkan join member soalcpns.com (Pusat Soal CPNS No.1 Indonesia)