Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai kebijakan 3 in 1 untuk membatasi kendaraan sudah tidak lagi efektif.
Menurutnya saat ini sudah waktunya menerapkan pembatasan kendaraan dengan sistem elektronik.

"Itu nanti dihapuskan 3 in 1. Sudah disurvei tidak efektif. Makanya nanti akan menerapkan Electronic Road Pricing atau ERP," kata Ahok, sapaan Basuki di Balai Kota Jakarta, Senin, 23 Desember 2013.



Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, menambahkan bahwa kebijakan 3 in 1 tidak efekif karena hanya mengandalkan orang sehingga sulit dalam pengawasan.



Doi juga menganggap penerapan ERP tidak mungkin dilakukan dari perbatasan.
Jalan berbayar lebih tepat  dimulai di tengah kota di mana angkutan massal sudah memadai.

"Jadi ERP itu tidak mungkin dilakukan dari pinggir dulu. ERP dilakukan dari tengah dulu. Di mana di tengah itu ada massa angkutan umumnya sudah kuat," ujar Pristono.

Doi mengatakan, dengan diterapkannya ERP maka warga yang biasa menggunakan kendaraan pribadi bisa memarkirkannya di pinggiran kota.
Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke tengah kota menggunakan angkutan massal.



Sebelumnya Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Soeroyo Alimoeso mengusulkan agar 3 in 1 bisa diterapkan juga di daerah penyangga yang berbatasan dengan Jakarta.
Dengan begitu, diharapkan bisa mengurangi kendaraan yang masuk ke Jakarta, sehingga kemacetan pun jadi berkurang.

Klo menurut agan-aganwati,bagaimana cara untuk mengurai kemacetan di Jakarta yang semakin lama semakin parah?
Kebijakan apa yang seharusnya diambil agar kemacetan bener-bener bisa teruarai dan membuat Jakarta jadi nyaman?

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai, sistem 3 in 1 untuk membatasi pengguna kendaraan sudah tidak efektif lagi diterapkan di Ibukota.
Pada tahun 2014 mendatang, Pemprov DKI akan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) untuk menggantikan 3 in 1.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan pembangunan sistem ERP sebesar Rp50 miliar.
Dana itu diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2014, dengan estimasi 2 juta kendaraan melewati jalur ERP.

Meski demikian, saat ini Pemprov DKI harus menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta terlebih dahulu.

"Kalau kami sendiri sudah siap. Kalau tidak bisa, kami anggarkan di APBD Perubahan," kata pria yang akrab disapa Ahok ini di Balai Kota, Jakarta, Senin, 23 Desember 2013.

Dengan adanya sistem ERP, para pengguna mobil pribadi diharapkan bisa beralih menggunakan kendaraan umum.
Salah satunya TransJakarta.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono menuturkan, ERP diuji coba di jalur yang armada angkutan umumnya sudah kuat.
Salah satunya jalur dari Blok M - Kota dan Pinang Ranti - Pluit.
Karena jalur tersebut dilalui dua koridor TransJakarta sekaligus ada penambahan bus untuk dua koridor tersebut.

"ERP dilakukan dari tengah dulu kemudian melebar ke perbatasan.
Di mana di tengah itu massa angkutan umumnya sudah kuat," ujar Pristono.