Hal aneh itu adalah hal yang tidak dalam kondisi normal, tidak masuk akal. Jika keanehan itu banyak terjadi dan menjadi kebiasaan maka sebutan aneh menjadi biasa saja. Justru sebaliknya jika tidak mau mengikuti alur aneh malah itu disebut aneh juga. Apa sih yang dimaksud aneh di sini? Yah apalagi kalau tidak dunia pendidikan kita. Banyak diskusi yang mengangkat tema lantas merembet ke hal lain yang ujung-ujungnya adalah kejanggalan yang dibahas dengan bahasa yang nyinyir, sarkasme, dan sinis. Tawaran solusi atas keanehan itu justru menjadi bahan lelucon yang membuat kita prihatin akan kondisi pendidikan kita.

Hari ini adalah saat di mana laporan hasil pendidikan siswa kepada orang tua wali murid selama satu semester. Di bagian manakah letak keanehannya? KKM itulah jawabnya. KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) bukanlah kriteria yang tadinya dibuat secara asal-asalan. Ada rumusan tertentu yang diikuti menyangkut kemampuan awal siswa, kompetensi guru, serta sarana proses belajar mengajar (PBM) suatu mata pelajaran hingga muncullah besaran KKM untuk setiap mata pelajaran di suatu sekolah. Namun semua itu bisa dilewati begitu saja dengan tujuan agar kelak sekolah dapat mencapai persen kelulusan setinggi-tingginya dengan hanya sedikit usaha dalam memperoleh nilai ujian nasional (UN). Andai semua itu dilakukan melalui proses PBM yang benar semua itu akan bagus, namun sayangnya banyak sekolah melakukan hal yang tidak mendidik untuk mencapai tujuan sekolah dalam meluluskan siswanya.

Dengan mendongkrak KKM maka ada target tertentu yang dibebankan ke guru (bukan lagi ke siswa) agar nilai yang diberikan untuk siswanya mencapai KKM itu. Logikanya dengan nilai KKM yang tinggi bisa dipastikan si siswa akan lulus dengan mudah, karena komponen nilai rapor yang dihasilkan minimal sama dengan KKM itu cukup tinggi. Apalagi standar kelulusan yang ditetapkan pemerintah tidak terlalu tinggi (sekitar 5,50 saja). Di sinilah letak ketidak beresannya. Memainkan KKM agar siswa punya tabungan nilai yang cukup untuk melewati ambang batas kelulusan yang dipersyaratkan.

Selain terkait kelulusan, nilai rapor yang kini dijadikan bahan pertimbangan masuk perguruan tinggi negeri (PTN) juga menjadikan oknum di sekolah-sekolah itu semakin menggila. Ada dijumpai sekolah-sekolah “ala kadarnya” namun memberikan nilai rapor yang di luar nalar. Ini jumlahnya tentu tidak sedikit. Lebih aneh lagi PTN-PTN itu ternyata tidak awas, gampang ditipu dengan status sekolah dengan akreditas tertentu. Sementara hasil akreditasinya sekolah itupun tidak bersih, ada permainan pula. Keadilan memang seolah dapat dijungkirbalikan, termasuk dalam bidang pendidikan ini. Dari sini saja kita sudah dapat melihat keanehan yang secara masif terjadi. Ada sih mungkin yang mengelak dan mengaku sekolahnya bersih dari tindakan aneh, baguslah kalau ada

Andai ditelusuri lebih lanjut mengapa itu bisa terjadi? Jawabannya tidak lepas dari kepentingan pribadi segelintir oknum, mulai dari guru, kepala sekolah hingga kepala dinas yang membidangi pendidikan. Kalau ditanya di mana itu, tentu semua akan tiarap mengamankan diri bak bunglon yang sigap ketika hendak diserang musuh dengan mengubah warna kulitnya. Bahkan akhir-akhir ini hiruk-pikuk dengan diberlakukannya kurikulum baru yang sudah jelas compang-campingnya hal-hal di atas tetap saja tidak bisa dihindarkan. Kurikulum berubah dalam hal-hal yang bukan esensial bahkan secara sepihak bisa dikatakan terlalu banyak muatan kepentingan oknum-oknum yang mencari untung dibalik perubahan kurikulum itu.

Lain pula kasus belakangan muncul terkait rencana seleksi kepala sekolah di DKI Jakarta yang diduga terdapat kecurangan yang justru dilakukan oleh oknum kepala sekolah yang sedang menjabat yang takut jabatannya lepas. Ini adalah salah satu bukti bahwa pendidikan kita memang benar-benar sedang sakit kronis. Bahkan orang awam saja bisa menarik garis proyeksi jika kepala sekolah dan calon kepala sekolah saja mau bertindak tidak fair, apalagi dalam proses menjalankan tugasnya, bisa jadi semua cara ditempuhnya demi kepentingan pribadi atau kelompoknya termasuk memainkan KKM tadi. Bahkan suatu ketika sampai ada kepala sekolah mau melakukan tindakan busuk memperbaiki jawaban siswa ketika UN, kepala sekolah ini. Fitnah-kah ini, silahkan saja sebut ini fitnah tapi yang jelas ada bahkan dilakukan secara berjamaah Menyedihkan sekali bukan?

Masihkah ada harapan. Saya meyakini ada. Dimulai dari diri sendiri selaku guru dan difasilitasi kebijakan yang berkeadilan. Hanya untuk tingkat tertinggi diperlukan seorang pemimpin yang sakti mandraguna, yang mampu menunjuk seorang menteri pendidikan yang dapat mengubah “tradisi buruk” yang berlangsung selama ini. Rangkain gerbong kepentingan sesaat mesti ditinggalkan. Pendidikan di negeri ini perlu revolusi, perubahan drastis, bila perlu terjadilah gempa dunia pendidikan yang meluluh-lantakan keterlena-an membangunkan kesadaran kita bahwa selama ini memang kacau. Diperlukan pemimpin yang jenius, mampu menyederhakan persoalan yang selama ini sangat rumit untuk dibuatkan haluan yang jelas yang dapat dijalan siapa saja yang kelak berkuasa. Tidak seperti selama ini yang memang punya arah dan tujuan sendiri-sendiri. Jika itu tidak dipangkas untuk diselesaikan dengan penyelesaian yang cantik maka generasi Indonesia tidak akan sampai pada harapan nyata.

Tulisan ane pribadi :
Dunia pendidikan kita memang bisa dimainkan oleh segilintir orang (oknum). Tapi jangan salah, tidak semua guru menutup mata mengenai hal itu. Berikut ini contohnya, beliau adalah Urip Kalteng (Guru Kimia MAN P. Bun Kalteng)



Semoga semakin banyak bermunculan profil guru seperti beliau (yang pantas digugu lan ditiru (alias guru)