RMOL. Mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Yasuo Fukuda memuji kinerja pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama sembilan tahun ini, terutama di bidang ekonomi.

"Menurut Pak Fukuda, tidak ada negara lain yang demokratis sebesar Indonesia bisa mencapai percepatan perekonomian sebesar itu," kata Jurubicara Presiden Julian Aldrin Pasha sesuai pertemuan PM Yasuo Fukuda dengan Presiden SBY di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/12).

Julian menambahkan, Fukuda menyampaikan apresiasinya selaku pribadi dan juga dari komunitas pebisnis Jepang. Fukuda saat ini adalah Ketua Japan-Indonesia Association (Japinda).

Pertemuan di Istana Bogor ini merupakan lanjutan dari pertemuan di Tokyo, Jepang saat Presiden SBY berkunjung ke Jepang, pekan lalu. Saat itu, Presiden SBY bertemu Fukuda bersama sejumlah CEO perusahaan terkemuka Negeri Sakura. Dalam pertemuan di Tokyo tersebut sejumlah CEO berkomitmen untuk meningkatkan investasi mereka di Indonesia.

Julian mengatakan, Fukuda teringat ketika pelantikan Presiden SBY sebagai Presiden tahun 2004. Saat itu, pendapatan per kapita Indonesia baru sekitar 1.000 dollar AS. Sekarang telah mencapai 4.000 dollar AS per kapita.

"Jadi berarti empat kali lipat dalam sembilan tahun kepemimpinan Presiden SBY. Ini sesuatu yang tidak biasa atau bisa dikatakan luar biasa menurut Pak Fukuda," ujar Julian.

Presiden SBY menjelaskan bahwa apa yang dicapai Indonesia saat ini, termasuk konsumsi domestik yang kian meningkat, memberikan potensi atau peluang peningkatan kerja sama ekonomi dengan Jepang di masa yang akan datang.

Julian menambahkan, Fukuda berharap agar pebisnis Jepang memperoleh kesempatan lebih untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Enam perusahaan raksasa Jepang telah berkomitmen kuat untuk berinvestasi di Indonesia.

"Jepang menjadi mitra atau negara yang berinvestasi terbesar di Indonesia sejak September 2013. Komunitas Pebisnis Jepang berharap untuk peningkatan kerja sama di bidang perekonomian dan bidang-bidang lainnya," jelas Julian.

Seperti dikutip dari situs Sekretariat Kabinet RI, perusahaan besar di Jepang berkomitmen untuk menanamkan investasi di Indonesia di sektor infrastruktur, pangan, pendidikan, kesehatan, dan sektor lain. [rus]

http://www.rmol.co/read/2013/12/20/1...idang-Ekonomi-

PEKAN lalu media massa ramai memberitakan rencana pemerintah merevisi daftar negatif investasi (DNI) akhir tahun ini.

Revisi DNI dimaksud, intinya adalah membuka dan memperluas kesempatan masuknya asing pada bidang-bidang usaha tertentu. Ada lima bidang usaha yang sebelumnya tertutup, akan dibuka bagi investor asing. Ada pula sepuluh subsektor usaha yang akan direlaksasi. Pemerintah beralasan upaya ini dilakukan untuk menggenjot investasi di masa mendatang. Kelima bidang usaha yang akan dibuka untuk asing, yakni pengelolaan (operator) bandara, operator pelabuhan, jasa kebandaraan, jasa pengelolaan terminal darat untuk barang, serta bidang usaha periklanan.

Pada revisi DNI ini bahkan kepemilikan asing pada bidang usaha pengelolaan operator bandara dan operator pelabuhan, terbuka hingga 100%. Kepemilikan asing pada jasa pengelolaan terminal darat untuk barang bisa mencapai 49%, sedangkan bidang usaha periklanan yang sebelumnya tertutup akan terbuka untuk asing hingga 51%.

Sementara itu, sepuluh subsektor usaha yang kemungkinan akan direlaksasi agar kepemilikan saham asingnya bisa meningkat, di antaranya farmasi, wisata alam berbasis kehutanan, distribusi film, jasa keuangan modal ventura, provider telekomunikasi, uji kelayakan kendaraan bermotor, serta rumah sakit khusus untuk spesialisasi. Rencana revisi itu tak pelak mengundang pro-kontra publik. Sebagian kalangan menganggap perluasan akses investor asing justru berdampak positif, lantaran akan meningkatkan kemampuan industri nasional dan transfer teknologi.

Di lain pihak, sebagian masyarakat menentang rencana revisi DNI lantaran bisa mengancam perekonomian nasional. Di era globalisasi seperti sekarang, saat sekat-sekat negara kian tipis, Indonesia tidak mungkin, bahkan tidak boleh anti-asing. Tidak mungkin negara ini menutup diri dari pergaulan internasional. Namun terlalu memanjakan asing dalam dinamika perekonomian nasional, tentulah bukan langkah bijak. Secara kasat mata, saat ini kita bisa melihat kepemilikan asing di semua sektor ekonomi semakin dominan, kalau tidak bisa dikatakan sebagai kebablasan.

Data yang diungkap Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Dr Pratikno membuat kita tercengang, sekaligus miris. Hingga saat ini, aset negara sekitar 70-80% telah dikuasai asing. Di sektor keuangan, asing telah menguasai lebih dari 50% aset perbankan di Indonesia. Begitu pula di sektor lain, seperti migas dan batu bara, di mana kepemilikan asing mencapai 70–75%, serta pertambangan hasil emas dan tembaga 80–85%. Tanpa kita sadari, sudah sedemikian mengguritanya kepemilikan asing. Mereka bukan hanya masuk di berbagai sendi-sendi perekonomian nasional, melainkan juga sudah sedemikian dominan. Pemerintah tidak boleh mengabaikan fenomena kepemilikan asing itu.

Pertama, di era modern seperti sekarang, di mana persaingan kekuatan senjata tidak lagi menjadi faktor dominan, penguasaan aset-aset ekonomi menjadi strategis. Arah perekonomian suatu bangsa bisa sangat mungkin dikendalikan oleh bangsa lain yang memiliki dominansi penguasaan aset-aset ekonomi. Bila ini yang terjadi, akan sangat sulit untuk menciptakan perekonomian yang memiliki daya dukung bagi kepentingan nasional.

Kedua, alangkah ironis, perkembangan ekonomi Indonesia, yang tecermin dari pertumbuhan produk domestik bruto dan termasuk salah satu yang tertinggi di dunia, justru sebagian besar dinikmati oleh asing. Bukan oleh rakyat Indonesia. Sudah saatnya pemerintah membuka mata. Daripada membuka kesempatan yang lebih besar kepada asing, lebih baik pemerintah mendorong partisipasi investor lokal.

Upaya itu bisa dilakukan dengan memberi kemudahan-kemudahan bagi investor lokal, antara lain dalam hal perizinan usaha, baik investasi maupun akuisisi, memperbaiki kualitas infrastruktur, dan menjamin kepastian hukum.

http://daerah.sindonews.com/read/201...onomi-nasional
(nfl)

Fitra: Utang Negara Rp 2.036 T, Indonesia Siap-siap Bangkrut

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretariat Nasional (Seknas) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengungkapkan utang Indonesia berdasarkan data yang didapat Fitra dari Kementerian Keuangan per bulan Mei 2013 telah mencapai Rp 2.036 triliun.Direktur Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, mengatakan, jumlah utang akan terus meningkat dengan cepat jika melihat perkembangan jumlah utang Indonesia dari akhir tahun lalu. Indonesia, lanjutnya, menuju kebangkrutan.

"Ini artinya, negara sedang menuju kepada negara bangkrut," kata Uchok seperti dikutip dari rilis yang diterima Kompas.com, Rabu (17/7/2013).

Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Desember 2012, utang negara saat itu Rp 1.850 triliun. Jadi, hanya dalam enam bulan, jumlah utang Indonesia bertambah Rp 186 triliun.

Selain utang yang menumpuk, tanda-tanda negara bangkrut itu, menurut Uchok, yakni aset negara atau tanah berserta sumber daya alam lainnya sudah dikuasai oleh pihak swasta. Gejala lainnya, lanjut Uchok, adalah cadangan devisa yang terus tergerus dan merosot ke titik nol dan pemerintah mulai tidak bisa mengendalikan harga-harga kebutuhaan pokok masyarakat yang terus mengalami kenaikan luar biasa di luar batas psikologis serta tak mampu lagi membayar gaji para aparat negara.

Menurut Uchok, menumpuknya utang negara disebabkan pengelolaan yang tidak transparan. Realisasi utang luar negeri banyak diperuntukan bagi proyek-proyek yang tidak produktif sehingga tidak mampu membayar bunga dan pokok utang tersebut.

Uchok menambahkan, pada tahun 2012, realisasi penyerapan dana pinjaman luar negeri mencapai 1,7 miliar dollar AS. Pinjaman atau utang luar negeri itu adalah belanja berbentuk program loan dan project loan.

Program loan nilainya sebesar 1,1 miliar dollar AS. Program loan atau pinjaman program itu adalah dipinjam luar negeri valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN. Sementara itu, project loan nilainya sebesar 595 juta dollar AS. Uchok menjelaskan, project loan atau pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu.

Berdasarkan data tersebut, Fitra juga mencatat adanya 16 kementerian, BUMN, maupun lembaga negara yang kerap menghabiskan utang negara. Uchok mengatakan, data tersebut diperoleh dari laporan perkembangan pinjaman dan hibah Kementerian Keuangan yang telah diolah Fitra.

"Utang sudah sampai sebesar Rp 2.036 triliun, ternyata tidak bisa menyejahterakan rakyat, malahan rakyat akan dibebani dan dipaksa membayar bunga dan pokok utang," katanya.

http://nasional.kompas.com/read/2013...-siap.Bangkrut