[/CENTER]
terpidana kasus suap Jaksa Urip Tri Gunawan, dalam kaitan dengan kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia)

skandal korupsi proyek PLTS di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

kasus skandal suap cek pelawat pemilihan Deputi Gubernur Senior BI 2004

perantara suap dalam pemilihan Miranda sebagai Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia pada 2004

Tersangka kasus korupsi terkait alokasi anggaran Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah 2011.

skandal suap dalam beberapa anggaran proyek seperti pembangunan Wisma Atlet di Sumatra Selatan, pengadaan alat laboratorium sejumlah universitas, dan menerima fee pembangunan proyek sport center Hambalang

kasus suap terhadap Bupati Buol Amran Batalipu senilai Rp. 3 milyar, terkait penerbitan surat Hak Guna Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Buol

terpidana skandal korupsi Wisma Atlet di Kemenpora

sebagai tersangka kasus korupsi subsidi perumahan Griya Lawu Asri (GLA).

1. Kebijakan tersebut dilaksanakan tidak secara transparan mengingat surat keputusan dan daftar alamat penerima, baik bantuan hibah maupun bantuan sosial.

2. Terdapat sejumlah nama lembaga/organisasi penerima dana yang diduga fiktif dan nepotisme. Antara lain adalah:

PMI Provinsi Banten (Rp 900 juta ) yang diketuai Ratu Tatu Chasanah, adik Ratu ATut
KNPI Provinsi Banten (Rp 1,5 miliar) yang diketuai oleh Aden Abdul Khalik, adik tiri Ratu Atut
Himpaudi (RP 3,5 miliar) yang diketuai oleh Ade Rossi, menantu Ratu Atut
Tagana Provinsi Banten (Rp 1,75 miliar) yang diketuai Andhika Hazrumi, anak Ratu Atut
GP Ansor Kota Tangerang (Rp 400 juta) yang diketuai Tanto W Arban, menantu Ratu Atut

3. emberian dana hibah untuk seluruh perhimpunan istri aparat penegak hukum di Provinsi Banten, dana bantuan hibah yang tidak jelas nama organisasinya

4. Membiayai 150 orang yang disebut ‘tokoh’ yang menghabiskan biaya sebesar Rp 7,5 miliar. Padahal, dalam daftar penerima bantuan dengan tegas disebutkan nama organisasi bukan nama kegiatan.

“Intinya, atas kebijakan Atut tersebut diduga telah terjadi kerugian keuangan negara dari dana bantuan hibah sebesar Rp 88,02 miliar dan dana bantuan social sebesar Rp 49, 460 miliar