Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Fasli Jalal mengatakan, isu pendudukan dan KB masih kurang menarik bagi elit politik, khususnya kepala daerah.

Dampaknya, program KB mengalami kendala dari aspek perencanaan. Banyak indikator program kependudukan dan KB belum sepenuhnya masuk dalam Renstrada, sehingga terjadi kesulitan dalam menganggarkan dukungan APBD I dan APBD II.

"Akibatnya dari aspek kelembagaan, kelembagaan KB di daerah sangat bervariasi. Ada yang utuh KB, ada yang mengurus KB dan yang lainnya," kata Fasli di sarasehan tokoh politik di kantor BKKBN, Jakarta Timur, Jumat (20/12/2013).

Diterangkan, sampai saat ini hanya 12 kabupaten kota yang sudah membentuk pengelolaan KB yang sesuai dengan amanat UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Terabaikannya isu bidang kependudukan selama ini ditengarai menyebabkan kualitas sumber daya manusia. Laporan Pembangunan Manusia UNDP tahun 2013 memperlihatkan indeks pembagunan manusia (IPM) Indonesia pada urutan ke-121 dari 186 negara.

"Pembangunan manusia Indonesia masuk dalam posisi menengah, jauh tertinggal dari Malaysia (64) dan Singapura (urutan 18)," katanya.