Jakarta -Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) kecipratan keuntungan dari kenaikan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2014 yang mencapai Rp 2,4 juta. Misalnya 36 industri padat karya asal Jakarta memilih merelokasi pabrik mereka ke Jombang, Jawa Timur untuk menghindari UMP tinggi.

"Kami kemarin ada yang meminta 36 industri dari Jakarta tetapi belum realisasi. Yang ongkos produksinya tinggi seperti padat karya alas kaki, sepatu pindah di Jombang," kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat ditemui di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Para pengusaha memilih Jombang karena besaran upah yang jauh lebih murah ketimbang di Jakarta. Upah minimum kota (UMK) Jombang tahun 2014 hanya Rp 1,5 juta/bulan.

"UMK Jombang Rp 1,5 juta. Kita tidak menetapkan UMP nggak boleh karena kita harus dari kabupaten, Jakarta kan tidak punya kabupaten dan kota semua diputusi gubernur. Ini kan demokrasi. Izin prinsip 36 industri itu sudah masuk. Kita dorong cepat bikin pabrik mereka," imbuhnya.

Pemprov Jawa Timur juga memberikan beberapa insentif, infrastruktur dan kemudahan izin kepada para calon investor. Untuk itu Soekarwo meminta calon investor untuk tidak ragu datang berinvestasi ke Jawa Timur.

"Tanahnya disediakan pemerintah loh. Ada 4 insentif yang diberikan yaitu tanah, izin, energi atau powerplant nya kita kelebihan 4.300 MW dan buruhnya diajak dialog. Pada saat UMK kita diskusi. Ongkos produksi dihitung ada formula yang dihitung. UMK tahun lalu ditambah inflasi sama dengan tidak naik. Setelah tidak naik, naiknya sedikit di kesejahteraan dan bipartit antara pengusaha dan buruhnya yang bicara," tuturnya.

"Tetapi tugasnya pemerintah harus menjaga daya beli tahun baru dan sekarang plus inflasi. Prinsipnya bipartit. Tidak hanya UMK, mereka lebih nyaman di Jatim, infrastruktur kita bagus dan pelabuhan kita bagus. Ekspor zero waiting time tetapi antar pulau nunggu 3- 4 hari," jelasnya.