Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) menyatakan siap membantu memberantas kegiatan prostitusi di Parung, Bogor yang selama ini belum ditertibkan. FPI juga bersedia menampung serta membimbing pramuria dan warga yang sudah terlanjur masuk dunia prostitusi.

Juru bicara Lembaga Dakwah Dewan Pimpinan Pusat FPI, Ustad Novel Bamu'min, mengatakan pihaknya siap berkoordinasi dengan pengurus FPI wilayah Bogor untuk melakukan upaya penertiban. Tapi, dalam upaya ini tentunya FPI juga perlu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dan tokoh masyarakat setempat.

"Kami siap perangi, bantu berantas di Parung kalau diminta. Kami juga siap bantu bimbing PSK-PSK sama oknum masyarakat soal agama," kata Novel kepada detikcom, Rabu (18/12).

Novel menambahkan selama ini FPI bukan tinggal diam dalam persoalan prostitusi. Contohnya, seperti penutupan prostitusi Kramat Tunggak, Jakarta Utara, yang diperjuangkan para laskar FPI. Saat itu, ujar Novel, Kramat Tunggak resmi ditutup oleh Gubernur Sutiyoso.

Ia pun mengklaim FPI sering merazia tempat-tempat maksiat atau prostitusi di daerah Jakarta seperti Cipinang, Jakarta Timur, dan Bongkaran, Tanah Abang. Namun, karena tidak ada dukungan dari pemerintah, upaya ini pun terkesan percuma.

"Kami terus berjuang soal ini. Tapi, kan enggak terus-terusan kami sendiri. Kami razia hari ini, besok mereka muncul lagi. Terus buat apa ada pemerintah daerah, Dinas Sosial, Satpol. Kerja mereka ngapain tuh?" kata Novel menegaskan.

Dia mengkritik sikap setiap pemerintah daerah yang dinilai cenderung lamban dalam menertibkan kegiatan maksiat. Padahal, setiap pemerintah punya dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang bisa dialokasikan untuk masalah sosial seperti ini.Misalnya, Novel menyebutkan, kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang tidak menertibkan prostitusi Bongkaran di Tanah Abang. Padahal, jelas ini mengganggu kenyamanan pedagang dan warga sekitar.

"Tertibin PKL aja bisa. Masak prostitusi enggak bisa. Satpol disuruh tungguin Pasar Tanah Abang, Pasar Minggu. Enggak balik lagi tuh PKL. Apalagi pramuriaan prostitusi. Gampang suruh satpol PP dan polisi aja tungguin. Jangan alasan lah," ujarnya.

Seorang warga setempat, sebut saja Aan Saputra, mengaku sangat jarang dilakukan penertiban. Para pramuria di Parung tetap bebas beroperasi. Aan mengakui yang sering melakukan razia adalah organisasi kemasyarakatan FPI setiap memasuki Ramadan.

“Jarang banget ada razia, paling razia waktu pelebaran jalan doang. Kalau FPI tiap mau puasa pasti razia, dirubuhin warung-warungnya,” ujarnya kepada detikcom, Rabu (18/12).

Adapun Direktur Institut Inovasi Sosial Indonesia (INSOS) Arifin Purwakananta mengakui dalam pemberantasan perlu keterlibatan peran setiap pemerintah daerah. Menurutnya, perlu pendekatan agama, ekonomi, dan sosial kepada masyarakat di dekat areal prostitusi.

Arifin menekankan tidak bisa diberantas dengan cara kekerasan atau menutup paksa aktivitas prostitusi. "Prostitusi itu masalahnya kompleks. Bukan cuma sosial. Harus dilihat cara bimbingan pembinaan agama dan pendidikan setiap oknum masyarakat yang terlibat sama PSK juga," ujar Arifin.