Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan pemilik modal media massa di Indonesia untuk tidak merusak kehidupan pers yang merdeka dan patuh terhadap kode etik jurnalistik. Dengan begitu, menurut Presiden, demokrasi di Indonesia akan semakin matang.

"Yang bisa merusak peran pers konstruktif, (yakni) pers yang sungguh menjalankan kode etik, (adalah) manakala pemilik modal melakukan intervensi tidak sehat sehingga pers kehilangan apa yang harus dilakukan untuk jalankan misinya," kata Presiden dalam pidato perayaan HUT Ke-76 LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (18/12/2013).

Intervensi pemilik modal, kata Presiden, kerap terjadi di banyak negara demokrasi, termasuk di Barat. Faktor perusak pers lain yang harus dihindari, tambah dia, yakni sistem otoriter yang mengontrol hingga membubarkan pers.

Ketika kekuasaan politik bekerja terhadap pers, papar Presiden, nilai-nilai indah dari kode etik jurnalistik akan rusak. Presiden mengaku bersyukur bahwa politik tak menguasai pers Indonesia, sebagai hasil reformasi.

"Mari ketika kita mematangkan kehidupan negara demokrasi kita, kita jauhkan dua campur tangan yang tidak semestinya terjadi dalam kehidupan media dan pers (itu). Insya Allah demokrasi kita makin ke depan makin berkualitas, makin matang. Ancaman terhadap peran pers bisa kita cegah dan hindarkan," kata Presiden.

Menurut Presiden, sikapnya tidak pernah berubah dari dulu hingga saat ini terkait kemerdekaan pers. Sebagai pendukung kebebasan pers, ia akan menyampaikan pandangan jika ada perilaku media massa yang melanggar kode etik jurnalistik.

Presiden mengatakan pemberitaan pers harus akurat, berimbang, tidak memiliki iktikad buruk, diuji kebenarannya, meminta pandangan dua pihak, serta bukan fitnah dan bohong. "Semua sudah tahu dan itu menjadi bagian UU Pers kita yang harus dipedomani dan dijalankan," kata dia.