Dewan Perwakilan Rakyat tak hanya berencana memecat lima anggota Dewan Pengawas Televisi Republik Indonesia. Menurut anggota DPR dari Komisi Komunikasi, Evita Nursanti, dalam rapat internal Komisi pada 21 November 2013 lalu, juga diputuskan memblokir atau membintangi anggaran TVRI 2014.

“Manajemen TVRI, baik di Dewan Pengawas maupun Dewan Direksi, tak beres,” kata politikus PDI Perjuangan itu kepada Tempo, Rabu, 18 Desember 2013.

DPR sebenarnya sudah menyetujui anggaran TVRI tahun depan sebesar Rp 1,075 triliun. Dari anggaran itu, sebanyak Rp 300 miliar akan dipakai untuk program Pemilu 2014. Anggaran tersebut jauh lebih tinggi dibanding anggaran tahun ini, total Rp 864 miliar.

Menurut Evita, tanda bintang itu diberikan pada semua rencana kerja dan anggaran TVRI tahun depan, kecuali belanja pegawai. “Hanya gaji pegawai yang tak diblokir,” ujarnya.
Selain alasan kinerja, pemblokiran anggaran sebenarnya dipicu oleh “pembangkangan” Dewan Pengawas terhadap hasil keputusan rapat bersama Komisi I pada 21 Oktober 2013. Kala itu, Komisi I meminta Dewan Pengawas tak memecat Dewan Direksi periode 2012-2017.

Soalnya, dua hari setelah rapat itu, masa pembelaan para direksi yang akan dipecat habis. Komisi juga membentuk Panitia Kerja Pengawasan TVRI untuk mencari solusi atas kisruh manajemen TVRI. Tapi, sebelum ada solusi, rupanya Dewan Pengawas benar-benar memecat empat direktur pada 18 November 2013. “Itu pemicu utamanya,” kata Evita.

SUMBER