Liputan6.com, Jakarta: Bila tidak diantisipasi, bisa diprediksi di tahun 2014 akan kisruh. Banyak goncangan, keluhan, ekslopitasi ketidakpuasan, campur aduk politik dan teknis kesehatan.

Begitu disampaikan Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH saat diskusi Tinjauan dan Kaleidoskop 2014 yang berlangsung di Hotel Haris, Tebet, Jakarta, Rabu (18/12/2013).

"Perlu antisipasi efek buruk dari kurang baiknya pengaturan rinci (iuran, pembayaran kapitasi, pembayaran INA-CBG's (Indonesia Case Base Group), obat generik dan prosedur-prosedur yang menyulitkan seperti rujukan mengutamakan di dalam provinsi yang akan menjadi komoditas empuk politisi," jelasnya.

Untuk itu, Menurut Hasbullah, monitoring dan evaluasi JKN oleh seluruh pemangku kepentingan menjadi penting. Maka Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia akan melakukan monitoring bersama pusat-pusat studi atau riset yang independen.

"Tak hanya itu, tugas pengawas internal oleh Dewan pengawas, yang kini disebut Dewan Komisaris diperkirakan tidak akan efektif karena pengangkatan Dewan Komisaris pada umumnya lebih banyak berdasarkan pertimbangan 'bagi-bagi rezeki' kepada pejabat, bukan atas dasar pertimbangan kompetensi dan komitmen terhadap tugas organisasi," ungkap Hasbullah.

Sementara tugas pengawasan tugas eksternal oleh DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) yang disebutkan dalam UU BPJS juga memiliki ancaman kurang efektif karena organisasi dan dana DJSN dilemahkan oleh peraturan presiden.

"Oleh karena itu, pemangku kepentingan yang peduli dengan perbaikan JKN atau Sistem kesehatan yang sakit kronis menjadi sangat penting pada 2014," tambahnya. [URL="http://S E N S O RltD84OkKDU"]SUMBER[/URL]