Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Kementerian Keuangan sepakat bahwa praktik penerimaan honor, tanda terima kasih, pengganti uang transportasi, atau istilah lainnya terkait dengan pencatatan nikah merupakan gratifikasi.

Menurut Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono, uang yang diterima oleh penghulu merupakan gratifikasi dan dilarang sesuai dengan Pasal 12 B UU tentnag Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga, setiap penerimaan gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK maksimal 30 hari sejak diterima.

“Kondisi penerimaan gratifikasi yang diterima penghulu disebabkan keterbatasan anggaran di KUA sekitar Rp2 juta per bulan dan tahun depan menjadi Rp3 juta. Uang operasional itu untuk biaya rutin KUA, honor penjaga kantor, petugas kebersihan, petugas pembantu pencatat nikah, dan lainnya,” kata Giri di Gedung KPK, Jakarta (18/12).

Untuk mengatasi itu, menurut Giri, disepakati biaya operasional di luar kantor atau di luar jam kerja, karena nikah umumnya hari libur, dibebankan kepada APBN, melalui PNBP. Artinya tidak boleh lagi menerima dari pihak yang menikahkan, kecuali yang resmi. Lalu, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama. PP itu paling lambat diubah akhir Januari 2014.


http://m.metrotvnews.com/read/news/2...uk-Gratifikasi

ente pade setuju gak kalo di Anggap Gratifikasi gan ??