BENGKULU, KOMPAS.com — Unjuk rasa yang digelar mahasiswa di Bengkulu dalam beberapa bulan terakhir terlihat semakin marak. Beragam isu disuarakan, baik ke kejaksaan, kepolisian, lembaga perwakilan rakyat, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebagian besar isu yang diangkat adalah persoalan korupsi yang diduga melibatkan beberapa pihak tertentu, macam pejabat dan petinggi daerah di negeri ini.

Fenomena ini pun ditengarai merupakan demo pesanan dari pihak tertentu yang berusaha mengambil keuntungan dari situasi yang menjadi kacau. Terungkap, hanya dengan uang Rp 50.000 plus nasi bungkus, para mahasiswa rela berpanas-panas berunjuk rasa, menggelar demo pesanan.

Kompas.com berusaha membuktikan keberadaan kelompok mahasiswa yang terlibat dengan praktik ini. Pengungkapannya berawal dari perjumpaan pertama dengan salah seorang mahasiswa salah satu kampus swasta di Bengkulu berinisal DD.

DD membenarkan adanya aksi demo mahasiswa yang kerap dibayar oleh oknum tertentu. Biasanya oknum tersebut berlatar belakang politisi atau pejabat tinggi daerah yang memiliki lawan politik.

“Saya sering mengikuti demo yang dibayar itu, biasanya dalam satu kali demo mahasiswa memperoleh uang Rp 50.000 per orang ditambah satu bungkus nasi,” kata DD saat ditemui di wilayah Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, beberapa waktu lalu.

DD membenarkan bahwa kebanyakan isu yang mereka sampaikan adalah persoalan keterlibatan pejabat, petinggi daerah, dan lawan politik dalam perkara korupsi. Mahasiswa diminta untuk menekan dengan cara melemparkan isu kepada polisi atau jaksa agar pejabat yang dituding tersangkut perkara korupsi segera diperiksa atau ditetapkan sebagai tersangka.

Berlapis
Ia menjelaskan bahwa ada tiga tingkatan aktor aksi demo mahasiswa berbayar itu. Pertama, pemilik dana atau orang yang memiliki kepentingan tertentu. Lalu, pihak pertama akan menugaskan orang kepercayaan —yang kebanyakan para senior beberapa oknum mahasiswa yang aktif di organisasi— untuk mengumpulkan massa.

Selanjutnya, lapisan kedua biasanya para senior. Mereka akan merekrut beberapa mahasiswa untuk dijadikan peserta aksi demo yang terdiri dari para yunior, sekaligus dijadikan koordinator lapangan (korlap). Kelompok korlap inilah yang disebut kelompok ketiga.

“Kelompok kedua biasanya akan bermain di belakang layar. Pada saat demo berlangsung kadang mereka tidak ada di lokasi, namun sekali waktu mereka muncul itu pun dari jarak jauh memantau,” tambah DD.

Dalam hal bayaran tentu berbeda. Peserta aksi demo biasanya mendapatkan Rp 50.000 per kepala beserta satu bungkus nasi. Untuk korlap, bayaran agak lebih tinggi berkisar Rp 300.000. “Kalau untuk penyeting aksi bisa sampai jutaan Bang, pasti lebih mahal, saya bisa lihat gaya mereka mewah naik mobil, Hp bagus,” tambah DD.

Senada dengan DD, salah seorang mahasiswa lain berinisial FH menyebutkan, pembayaran biasanya akan dilakukan beberapa jam setelah aksi. “Jadi setelah demo, kami pulang ke rumah atau kosan lalu nanti kami akan ditelepon untuk bertemu di suatu tempat mengambil uang yang dijanjikan. Makanya saat demo kami harus mengisi absen karena pembayaran akan dilakukan lewat absen,” beber FH.

Motif yang dilakukan DD dan FH adalah iseng mencari uang tambahan untuk jajan sembari menunggu kiriman uang dari orangtua tiba. “Lumayan, sekadar tambah-tambah uang jajan, dalam satu bulan kadang ada empat sampai lima kali demo, kan, lumayan duitnya,” timpal FH sambil tertawa lebar.

FH juga menambahkan, untuk mengetahui sebuah demo bayaran atau bukan, pada saat demo bubar ikuti korlap. Biasanya korlap akan menemui pengeset demo untuk melapor. Pertemuan sering dilakukan di obyek wisata Pantai Panjang atau di halaman Masjid Raya Baitul Izzah jika demo dilakukan di gedung DPRD Provinsi Bengkulu.

Dalam beberapa demo yang digelar mahasiswa, Kompas.com sering mendapati para peserta demo berebut mengisi absen saat mereka selesai aksi. “Biasa absen ambil jatah Bang,” kata salah seorang peserta demo yang sempat terlihat.

Pengisian absen pun bisa sangat terang-terangan, bahkan ketika demo belum usai. Dari pantauan di lapangan, menurut DD dan FH, para mahasiswa itu terbagi dalam dua kelompok, yakni kelompok massa ideologis, dalam hal ini diwakili oleh organisasi kepemudaan yang memiliki nama besar secara nasional. Kelompok kedua adalah massa yang tidak memiliki basis ideologi jelas.

Masih menurut DD, kelompok kedua inilah yang sering ditunggangi. Yang menunggangi kelompok massa ini merupakan kelompok mahasiswa pertama tadi, tetapi sifat mereka oknum bukan kelembagaan.

“Pemimpin demo mereka biasanya dari organisasi mahasiswa itu, namun sifatnya oknum. Dia tidak membawa nama organisasinya. Saya tidak tahu mengapa organisasi tidak memberi sanksi kader berperilaku seperti itu,” kata FH.

Sanksi
Iqbal Bustari, Ketua Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bengkulu, menegaskan, bila ada salah satu kadernya terbukti kuat menjadi dalang aksi unjuk rasa bayaran maka secara kelembagaan akan diberi sanksi karena telah melanggar ideologi dan garis perjuangan organisasi.

“Kalau ada kader PMII seperti itu kami akan berikan sanksi. Bisa jadi dipecat secara tidak hormat,” kata dia ketika dihubungi via telepon.

Sumber kepolisian yang enggan namanya dikutip kepada Kompas.com mengaku mengetahui secara persis aksi unjuk rasa pesanan itu. “Mulai dari mahasiswa, korlap, hingga aktor intelektual, bahkan kami tahu di mana mereka rapat sebelum demo, pembayaran uang, kami tahu persis,” ujar sumber dari Kepolisian Daerah Bengkulu ini.

Menurut dia, polisi telah beberapa tahun ini melakukan pemantauan terhadap fenomena aksi demo mahasiswa bayaran ini. Sumber tersebut menyebutkan, dari sekian banyak aksi demo mahasiswa, masih ada yang memang murni menyuarakan kebenaran untuk kepentingan masyarakat meski jumlahnya sedikit.

“Tidak semua demo mahasiswa itu dibayar tapi kalau dihitung kelompok mahasiswa murni untuk masyarakat ini sedikit,” jelasnya.

Awal reformasi
Sementara itu, eksponen aktivis mahasiswa tahun 90-an, Muhammad Prihatno, menyebutkan bahwa fenomena ini bermula saat reformasi. Sinyal tumbuhnya bibit-bibit kelompok aksi demo bayaran dan seringnya kelompok ini berinteraksi secara nasional lalu diadopsi ke daerah.

“Kelompok bayaran itu tidak ada ideologi hanya mengambil keuntungan sesaat, bibitnya dimulai dari reformasi hingga masuk ke Bengkulu,” jelasnya.

Pada tahun 2005 gerakan mahasiswa Bengkulu bisa dikatakan berhenti. Hanya beberapa kelompok yang bergeliat, tetapi merupakan partisan yang berafiliasi dengan partai tertentu. Setelah beberapa waktu, bangkit lagi demo bayaran akibat dipicu beberapa kasus yang menghebohkan Bengkulu.

“Saat itulah demo bayaran di Bengkulu terjadi, pesanan dari kelompok tertentu yang memang berbau sangat politis mulailah bermunculan,” jelasnya.

Jika merujuk 15 tahun lalu, cara berdemo mahasiswa punya ide dan konsep yang sangat cerdas. Mereka membuatnya berdasarkan diskusi matang, dengan biaya patungan, dan isunya pun sangat menyentuh rakyat, misalnya menolak kenaikan harga sembako, menolak kenaikan tarif rumah sakit, dan sejenisnya.

“Uang saja kalau demo patungan dahulu, nah, sekarang justru isu yang tentukan adalah orang lain atau lebih tegas lagi para kelompok yang mencoba mengambil keuntungan,” katanya.

Penyebab terjadinya, menurutnya, adalah konsep pendidikan secara nasional yang mengejar nilai. Lambat laun proses ini menggerus ideologi kehidupan, hilang berganti dengan pola pragmatis yang hitung-hitungannya jelas, untung rugi.

Penyebab berikutnya adalah ketika para politisi mendominasi hampir segala lini, baik kekuatan, kekuasaan, maupun uang yang tidak mampu dilawan oleh mahasiswa. Hasilnya, mahasiswa memainkan isu gerakan yang dibuat oleh politisi tersebut.

Prihatno menegaskan, meski kondisinya seperti ini, masih ada beberapa gerakan mahasiswa yang bersifat murni berdasarkan nurani. Sayangnya, agak susah membedakan kelompok ini dengan kelompok bayaran.

Menurutnya, perbedaannya adalah massa bayaran tidak berani berada di depan secara langsung jika berdemo, tidak berencana melanjutkan isu, dan basis massa jelas. Bahkan, jika sedang aksi terkadang mereka malu-malu dan menghindar dari jepretan kamera wartawan.

http://regional.kompas.com/read/2013...siswa.Bengkulu

--

de powah of nasi bungkus!!!