kabar24..com, SAMARINDA – Hak rakyat untuk memilih Bupati dan Wali Kota secara langsung akan dilucuti.

Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa setelah pemilihan Presiden dan Wakil Presiden RI 2014, pemerintah akan mengesahkan UU Pilkada yang di dalamnya mengatur bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD, tidak lagi oleh rakyat.

"Setelah Pemilu 2014 nanti, bupati dan wali kota akan dipilih DPRD di masing-masing daerah, sedangkan untuk gubernur akan tetap dipilih langsung oleh masyarakat," kata Mendagri Gamawan Fauzi ditemui setelah melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur periode 2013-2018 di Samarinda, Selasa 17 Desember 2013.

Banyak alasan mengapa bupati dan wali kota harus dipilih anggota DPRD, di antaranya adalah untuk menghemat anggaran Pemilihan Kepala Daerah yang begitu tinggi sehingga menguras dana dari APBN dan APBD di masing-masing daerah.

Pilkada secara langsung sebenarnya filosofisnya sangat baik, yakni untuk melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dalam memilih calon pemimpin di daerahnya yang dianggap mampu dan berkompenten.

Tetapi dalam faktanya masih banyak masyarakat yang tidak siap menyikapi pelaksanaan demokrasi itu, seperti yang berkaitan dengan praktik politik uang dengan alasan sebagai uang transportasi dan lainnya.

Alasan lain pemilihan oleh DPRD adalah untuk menguatkan posisi gubernur, yakni selama ini banyak gubernur yang mengeluh karena para bupati dan wali kota semaunya sendiri dalam membangun daerah.

Pasalnya, mereka dipilih langsung oleh rakyat sehingga merasa tidak memiliki garis komando dari gubernur.

Kondisi ini tentu saja menghambat visi misi yang telah diprogramkan oleh gubernur, misalnya gubernur memiliki grand strategi dalam membangun pertanian di sejumlah kabupaten.

Tetapi karena bupatinya tidak mendukung, program dari gubernur tidak akan bisa terlaksana.

Hal ini terjadi lantaran gubernur tidak memiliki wilayah, karena yang memiliki kekuasaan mengatur wilayah adalah para bupati maupun wali kota.

Padahal, gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, seharusnya para bupati dan wali kota mendukung program pembangunan yang telah diterapkan oleh pemerintah provinsi.

Dalam hirarki pemerintahan, diibaratkan gubernur adalah kepala daerah yang merupakan wakil presiden di tiap provinsi yang mengkoordinir tata kelola daerah, sehingga visi dan misi pembangunan mulai tingkat pusat hingga desa saling berhubungan.

[url]http://www.kabar24..com/nasional/read/20131217/61/206910/pilkada-langsung-dihapus-hak-pilih-rakyat-dilucuti[/url]

--------------------------------------------------------

bakalan pesta bir nih anggota DPR/D