Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan lelang jabatan kepala sekolah (Kepsek) berbeda dengan lelang jabatan lurah dan camat. Bila syarat untuk ikut lelang lurah dan camat harus Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon III dan IV, maka lelang jabatan Kepsek diikuti PNS berlatar belakang pendidikan.

Namun sistem lelang Kepsek itu diduga justru terdapat kecurangan. Sejumlah organisasi guru menduga adanya kecurangan sistemik yang terjadi pada tes lelang jabatan kepala sekolah di DKI Jakarta. Mereka menduga kecurangan melibatkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Kami sudah memberi bukti dan meminta gubernur dan wakil gubernur membentuk tim independen untuk mengusut kecurangan ini," ujar Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/12).

Kecurangan diduga melibatkan Musyawarah Kepala-Kepala Sekolah (MKKS), Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Indikasi kecurangan yang terjadi adalah telah dilakukan pelatihan terkait tes lelang kepala sekolah di LPMP dengan melibatkan pejabat LPMP. Mereka membekali dan melatih soal terkait lelang jabatan kepada 180 kepala sekolah yang sedang menjabat.

"Kami menduga ada pelanggaran sistemik dengan upaya mempertahankan kepala sekolah incumbent. Kami minta gubernur menunda hasil tes. Selain itu kami juga minta BKD sebagai panitia lelang meniadakan sistem gugur," kata Retno.

Tapi pernyataan tersebut dibantah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudhi Mulyanto. Bahkan, ia mengatakan tidak ada kebocoran soal yang sengaja dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Sebagai bukti tidak terjadi kebocoran soal, Taufik menegaskan hasil tes lelang kepala sekolah sangat variatif. Ada yang mendapat nilai sempurna tapi ada juga yang mendapat nilai sangat rendah.

"Ada yang dapat nilai cuma 40 dari skala 100, kalau bocor harusnya baik semua nilainya. Kalau kepala sekolah dapat nilai bagus itu wajar saja, karena mereka sudah lebih mengerti tentang tugas-tugas kepala sekolah," terangnya.

Namun Taufik membenarkan Dinas Pendidikan DKI Jakarta pernah mengumpulkan kepala sekolah peserta lelang di kantor Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP). Tapi pertemuan itu untuk belajar bersama bukan membocorkan soal tes lelang jabatan kepala sekolah tersebut.

"Seperti siswa mau ujian saja, ada yang belajar sendiri ada juga yang belajar secara kelompok, masih wajar menurut saya. Jadi bukan pembekalan tapi belajar bersama dan itu juga atas inisiatif peserta sendiri," ujar Taufik yang dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (16/12).

Menanggapi adanya kecurangan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengancam akan menghentikan lelang jabatan kepala sekolah. Hal tersebut akan dilakukannya bila terbukti ada kecurangan di dalam proses pelelangan.

"Kita lagi selidiki, kalau terbukti akan kita sanksi tegas, kalau perlu kita batalkan. Memang kelihatan ada permainan. Menyedihkan kalau memang terbukti seperti itu," ujar pria kelahiran Belitung Timur tersebut di Balai Kota, Senin (16/12).

Bahkan Ahok akan menemui kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk bertanya kenapa proses lelang jabatan sekolah bisa kacau. "Mau dicek dulu, BKD kok mau aja dikibulin nih? Guru dan Kepsek memang pintar-pintar sih oknumnya kalo ada yah. Camat lurah bagus. Kepsek ini yang masalah," ucap Ahok kesal.

http://www.merdeka.com/peristiwa/pol...k-buahnya.html
------------------------------------------

pendidik tp kelakuan ttidak terdidik.